#IZIN TAMBANG

Kami memiliki 1075 berita tentang izin tambang

Pj Wako Pangkalpinang pimpin upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-28

ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang mengikuti upacara Hari Otonomi Daerah ke-28 tahun 2024 di halaman kantor Wali ...

Kejagung periksa tiga saksi perkara komoditas timah

Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) ...

Pj Gubernur Babel akan pecat ASN terlibat perkara tipikor tata niaga pertimahan

Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Safrizal ZA menegaskan akan memecat pejabat OPD atau ASN di lingkup ...

Bangka Belitung kemarin, Aset sitaan Kejagung terkait kasus niaga timah hingga Pilkada 2024

Sejumlah peristiwa penting terjadi di Bangka Belitung pada Selasa (23/4) di antaranya Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik ...

Kejagung sita 5 smelter, 53 ekskavator dan 2 buldoser dalam perkara tipikor tata niaga timah

Tim Direktorat Penyidikan Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Agung melakukan penyitaan aset perusahaan dari lima ...

Kejagung hitung nilai lima smelter timah yang disita

Kejagung Republik Indonesia segera menghitung nilai aset di lima smelter timah yang disita penyidik di Provinsi Kepulauan Bangka ...

Kejagung-Kementerian BUMN rapatkan pengelolaan smelter timah sitaan

Kejagung bersama Kementerian BUMN akan segera merapatkan pengelolaan aset pada lima smelter timah yang disita penyidik di ...

Pj Gubernur Babel: Kementerian ESDM terbitkan Juknis Izin Tambang Rakyat

Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Syafrizal ZA meminta Kementerian ESDM Republik Indonesia segera menerbitkan Petunjuk ...

Pj Gubernur Babel: Kementerian ESDM stop keluarkan IUP timah

Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Safrizal ZA meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik ...

Pj Gubernur Babel temui massa tuntut moratorium tambang

Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Safrizal ZA menemui massa yang melakukan aksi damai untuk menuntut pemerintah segera ...