Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Iskandar menyatakan sebesar 62 persen dari total jumlah guru di daerah itu sudah bersertifikasi.
"Sebesar 62 guru mulai dari TK, SD dan SMP sudah bersertifikasi dan berhak mendapatkan tunjangan profesi," katanya di Koba, Jumat.
Ia menjelaskan, berdasarkan data tercatat sebanyak 1.400 jumlah guru dari semua tingkatan di daerah itu dan sebanyak 877 orang sudah dinyatakan bersertifikasi.
"Sebanyak 877 orang guru sudah sertifikasi dan tahun ini tercatat juga sebanyak 102 guru yang masuk daftar tunggu untuk mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG)," ujarnya.
Ia menerangkan, pada 2019 para guru harus mengikuti UKG untuk bisa masuk daftar tunggu PPG dan di Bangka Tengah tercatat sebanyak 102 masuk daftar tunggu untuk mengikuti PPG karena nilai UKG mereka sudah sampai ambang batas.
"Program PPG ini dimana guru harus mengikuti proses perkuliahan tatap muka dan sistem daring selama enam bulan, kemudian mengikuti ujian dan itupun belum tentu lulus," ujarnya.
Ia mengatakan, biaya PPG untuk guru di Bangka Tengah ditanggung pemerintah daerah melalui APBD.
"Biaya kuliah, transportasi dan kebutuhan lain selama mengikuti PPG ditanggung pemerintah daerah, maka sistem daftar antre karena disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019
"Sebesar 62 guru mulai dari TK, SD dan SMP sudah bersertifikasi dan berhak mendapatkan tunjangan profesi," katanya di Koba, Jumat.
Ia menjelaskan, berdasarkan data tercatat sebanyak 1.400 jumlah guru dari semua tingkatan di daerah itu dan sebanyak 877 orang sudah dinyatakan bersertifikasi.
"Sebanyak 877 orang guru sudah sertifikasi dan tahun ini tercatat juga sebanyak 102 guru yang masuk daftar tunggu untuk mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG)," ujarnya.
Ia menerangkan, pada 2019 para guru harus mengikuti UKG untuk bisa masuk daftar tunggu PPG dan di Bangka Tengah tercatat sebanyak 102 masuk daftar tunggu untuk mengikuti PPG karena nilai UKG mereka sudah sampai ambang batas.
"Program PPG ini dimana guru harus mengikuti proses perkuliahan tatap muka dan sistem daring selama enam bulan, kemudian mengikuti ujian dan itupun belum tentu lulus," ujarnya.
Ia mengatakan, biaya PPG untuk guru di Bangka Tengah ditanggung pemerintah daerah melalui APBD.
"Biaya kuliah, transportasi dan kebutuhan lain selama mengikuti PPG ditanggung pemerintah daerah, maka sistem daftar antre karena disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah," ujarnya.
Editor : Adhitya SM
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019