Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar rapat koordinasi penanganan konflik sosial tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota, guna menyiapkan rencana aksi tim terpadu penyelenggaraan penanganan konflik.
"Untuk menjamin keamanan, ketentraman dan ketertiban umum serta kesejahteraan rakyat dibutuhkan upaya-upaya-upaya sinergi antar seluruh elemen bangsa," kata Asisten Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik sekretariat daerah prov kep babel, Syahrudin, di Pangkalpinang, Rabu.
Ia mengatakan, dalam menangani konflik sosial ini, sangat penting upaya penguatan kewaspadaan nasional, yakni dengan meningkatkan fungsi deteksi dini dalam upaya pencegahan terhadap segala potensi ancaman.
"Berdasarkan angka Index Demokrasi di Babel tahun lalu, Babel berada diposisi kedua, namun pada tahun ini Babel berada di posisi ke empat. Tingkat konflik sosial mengalami peningkatan, tapi masih relatif kondusif," ujarnya.
Menurut Syahrudin, yang menjadi salah satu pemicu konflik sosial di Babel salah satunya adalah keinginan masyarakat untuk melepas diri dari Hutan Tanaman Industri (HTI).
"HTI di Babel ada sekitar delapan, dan HTI itu sudah memiliki izin yang lengkap, tapi masyarakat mengatakan tidak mau lagi adanya HTI, untuk itu masyarakat meminta HTI untuk segera dicabut," ujarnya.
Meskipun HTI telah dicabut, masyarakat tidak dapat serta merta membuat berbagai macam perkebunan, seperti sahang, nanas dan lainnya, karena masyarakat tidak dapat memanfaatkan hutan tersebut sesuai keinginan mereka.
Permasalahan lain penyebab konflik sosial adalah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K), hingga saat ini yang masih berkutat tanpa ada kemajuan yang berarti.
"Ada 43 item untuk menuju izin hingga selesai menjadi Perda, tapi dilangkah ke 39 macet, karena belum menemukan titik temu antara pertambangan dan kelautan," ujarnya.
Dalam mengatasi berbagai konflik sosial, maka berbagai macam upaya perlu dilakukan oleh seluruh stake holder. Untuk itu, pemerintah provinsi Bangka Belitung selalu melakukan upaya yang sungguh-sungguh dalam menjadikan Babel tetap aman dan kondusif.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019
"Untuk menjamin keamanan, ketentraman dan ketertiban umum serta kesejahteraan rakyat dibutuhkan upaya-upaya-upaya sinergi antar seluruh elemen bangsa," kata Asisten Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik sekretariat daerah prov kep babel, Syahrudin, di Pangkalpinang, Rabu.
Ia mengatakan, dalam menangani konflik sosial ini, sangat penting upaya penguatan kewaspadaan nasional, yakni dengan meningkatkan fungsi deteksi dini dalam upaya pencegahan terhadap segala potensi ancaman.
"Berdasarkan angka Index Demokrasi di Babel tahun lalu, Babel berada diposisi kedua, namun pada tahun ini Babel berada di posisi ke empat. Tingkat konflik sosial mengalami peningkatan, tapi masih relatif kondusif," ujarnya.
Menurut Syahrudin, yang menjadi salah satu pemicu konflik sosial di Babel salah satunya adalah keinginan masyarakat untuk melepas diri dari Hutan Tanaman Industri (HTI).
"HTI di Babel ada sekitar delapan, dan HTI itu sudah memiliki izin yang lengkap, tapi masyarakat mengatakan tidak mau lagi adanya HTI, untuk itu masyarakat meminta HTI untuk segera dicabut," ujarnya.
Meskipun HTI telah dicabut, masyarakat tidak dapat serta merta membuat berbagai macam perkebunan, seperti sahang, nanas dan lainnya, karena masyarakat tidak dapat memanfaatkan hutan tersebut sesuai keinginan mereka.
Permasalahan lain penyebab konflik sosial adalah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K), hingga saat ini yang masih berkutat tanpa ada kemajuan yang berarti.
"Ada 43 item untuk menuju izin hingga selesai menjadi Perda, tapi dilangkah ke 39 macet, karena belum menemukan titik temu antara pertambangan dan kelautan," ujarnya.
Dalam mengatasi berbagai konflik sosial, maka berbagai macam upaya perlu dilakukan oleh seluruh stake holder. Untuk itu, pemerintah provinsi Bangka Belitung selalu melakukan upaya yang sungguh-sungguh dalam menjadikan Babel tetap aman dan kondusif.
Editor : Adhitya SM
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019