Mentok, Babel (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengajak warga mengaktifkan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat usai pelaksanaan Pemilu 2024.
"Kami mengimbau kepada pihak kecamatan untuk disampaikan ke pemerintah desa dan kelurahan agar meningkatkan penjagaan keamanan, salah satunya dengan mengaktifkan kembali Siskamling di setiap desa dan kelurahan sampai pada tingkat RT," kata Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Barat Herman Siswadi di Mentok, Sabtu.
Meskipun tahapan Pemilu 2024 di Kabupaten Bangka Barat sudah menyelesaikan tahapan rekapitulasi tingkat kabupaten, namun masyarakat tetap diharapkan untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing.
Selain potensi terjadi gangguan Kamtibmas usai Pemilu, saat ini terjadi kelesuan ekonomi masyarakat di daerah itu sehingga berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan tindak kejahatan, seperti pencurian, perampokan, begal dan lainnya.
Sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan ini, Badan Kesbangpol telah melaksanakan rapat bersama Tim Kewaspadaan Dini Daerah Kabupaten Bangka Barat.
"Rapat diadakan dalam rangka koordinasi dan konsolidasi usai pelaksanaan pemilu dan upaya bersama menjaga keamanan di Bangka Barat," ujarnya.
Berdasarkan hasil rapat tersebut, secara umum disebutkan Pemilu 2024 berjalan aman dan kondusif, namun masih ada tantangan yang harus diwaspadai bersama terkait perekonomian masyarakat yang banyak dipengaruhi oleh pertambangan timah dan kenaikan harga sejumlah komoditas barang pokok.
Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bangka Barat Safrizal mengatakan untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan sinergisitas dari semua pemangku kepentingan yang ada di daerah itu.
Pemkab Bangka Barat dalam menyikapi dinamika yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, baik usai pemilu maupun dalam menyikapi kenaikan harga bahan pokok, agar tidak dipolitisasi.
"Kita akan terus meningkatkan konsolidasi dan koordinasi untuk menyikapi dampak dari perkembangan situasi ini," katanya.
