Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berharap Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Indonesi Maju, Edhy Prabowo melanjutkan kebijakan penenggelaman kapal pencuri ikan atau "illegal fishing".
"Kami berharap agar kebijakan tersebut dapat berlanjut karena itu merupakan bentuk keseriusan negara dalam memerangi praktik pencurian ikan di perairan Indonesia," kata Sekretaris HNSI Belitung, Jasman di Tanjung Pandan, Kamis.
Ia mengatakan, selama kepemimpinan Menteri Susi Pudjiastuti sebelumnya, tercatat sebanyak 503 kapal asing pencuri ikan di perairan Indonesia yang berkekuatan hukum tetap telah ditenggelamkan.
Menurut dia, luas lautan Indonesia yang mencapai 3,25 juta kilometer persegi dan potensi kekayaan mencapai triliunan rupiah harus senantiasa dijaga dan dilindungi.
"Negara harus memiliki komitmen yang kuat melawan dan memberantas "illegal unnreported" dan "unregulated fishing" kemudian melarang praktik penangkapan ikan yang ilegal dan merusak seperti penggunaan cantrang," katanya.
Dia berharap agar program yang dibuat nantinya dapat membantu dan menyejahterakan kelompok nelayan-nelayan kecil.
"Misalnya pembuatan Pas Kapal di bawah 10 GT tidak perlu merujuk ke aturan Menhub ataupun KKP bisa meminta Pejabat Daerah seperti Bupati untuk membuatkan Perda tentang pembuatan pas kapal nelayan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019
"Kami berharap agar kebijakan tersebut dapat berlanjut karena itu merupakan bentuk keseriusan negara dalam memerangi praktik pencurian ikan di perairan Indonesia," kata Sekretaris HNSI Belitung, Jasman di Tanjung Pandan, Kamis.
Ia mengatakan, selama kepemimpinan Menteri Susi Pudjiastuti sebelumnya, tercatat sebanyak 503 kapal asing pencuri ikan di perairan Indonesia yang berkekuatan hukum tetap telah ditenggelamkan.
Menurut dia, luas lautan Indonesia yang mencapai 3,25 juta kilometer persegi dan potensi kekayaan mencapai triliunan rupiah harus senantiasa dijaga dan dilindungi.
"Negara harus memiliki komitmen yang kuat melawan dan memberantas "illegal unnreported" dan "unregulated fishing" kemudian melarang praktik penangkapan ikan yang ilegal dan merusak seperti penggunaan cantrang," katanya.
Dia berharap agar program yang dibuat nantinya dapat membantu dan menyejahterakan kelompok nelayan-nelayan kecil.
"Misalnya pembuatan Pas Kapal di bawah 10 GT tidak perlu merujuk ke aturan Menhub ataupun KKP bisa meminta Pejabat Daerah seperti Bupati untuk membuatkan Perda tentang pembuatan pas kapal nelayan," katanya.
Editor : Adhitya SM
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019