Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meraih penghargaan sebagai Instansi dengan Penerapan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Terbaik 2019 untuk kategori Eksekutif Pusat yang diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penghargaan tersebut diberikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rangkaian acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) 2019 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.
“Terima kasih, ya kita mencoba untuk terus melaksanakan kewajiban kita untuk menyampaikan laporan harta kekayaan para pejabat dan itu sebagai sesuatu yang sifatnya mandatory,” kata Sri Mulyani.
Pemberian penghargaan ini didasarkan pada beberapa kriteria yang menjadi penilaian yaitu jumlah total wajib lapor, tingkat kepatuhan pelaporan, ketepatan waktu pelaporan, jumlah wajib lapor online.
Sri Mulyani mengatakan bahwa Kemenkeu selama ini telah memiliki mekanisme yang tetap dan tegas dalam rangka menegakkan LHKPN di lingkungannya sehingga target akan tercapai sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan.
“Jadi memang ada mekanisme dari Irjen dan Sekjen yang mengingatkan agar seluruhnya untuk promosi mutasi kita akan memadatkan para pejabatnya harus sudah mencapai LHKPN nya,” ujarnya.
Tak hanya itu, ia mengaku sebagai Menteri akan terus melakukan pengawasan sekaligus mengontrol secara langsung terkait pelaporan LHKPN pejabat Kemenkeu yaitu saat awal tahun dan akhir tahun.
“Biasanya awal tahun dan menjelang 31 (Desember). Kalau kami mendapatkan masukan lebih dini bahwa di Kemenkeu belum cukup atau belum sampai 100 persen kami akan kejar sehingga pada saat deadline nya bisa tercapai,” katanya.
Sementara itu, KPK juga memberikan penghargaan Penerapan LHKPN Terbaik 2019 ini kepada instansi lain yang masuk dalam Kategori Eksekutif Pusat yaitu Kementerian Sumber Daya Energi dan Mineral serta Kementerian Pertanian.
Untuk kategori Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penghargaan diraih oleh PT Perusahaan Gas Negara Persero Tbk, PT Bio Farma, dan Perum Damri.
Untuk kategori Badan Usaha Milik Daerah penghargaan diberikan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo serta PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah.
Untuk Kategori Eksekutif Daerah Tingkat I yaitu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Eksekutif Daerah Tingkat II diraih oleh Kota Batam, Kabupaten Badung, serta Kabupaten Karawang.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019
Penghargaan tersebut diberikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rangkaian acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) 2019 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.
“Terima kasih, ya kita mencoba untuk terus melaksanakan kewajiban kita untuk menyampaikan laporan harta kekayaan para pejabat dan itu sebagai sesuatu yang sifatnya mandatory,” kata Sri Mulyani.
Pemberian penghargaan ini didasarkan pada beberapa kriteria yang menjadi penilaian yaitu jumlah total wajib lapor, tingkat kepatuhan pelaporan, ketepatan waktu pelaporan, jumlah wajib lapor online.
Sri Mulyani mengatakan bahwa Kemenkeu selama ini telah memiliki mekanisme yang tetap dan tegas dalam rangka menegakkan LHKPN di lingkungannya sehingga target akan tercapai sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan.
“Jadi memang ada mekanisme dari Irjen dan Sekjen yang mengingatkan agar seluruhnya untuk promosi mutasi kita akan memadatkan para pejabatnya harus sudah mencapai LHKPN nya,” ujarnya.
Tak hanya itu, ia mengaku sebagai Menteri akan terus melakukan pengawasan sekaligus mengontrol secara langsung terkait pelaporan LHKPN pejabat Kemenkeu yaitu saat awal tahun dan akhir tahun.
“Biasanya awal tahun dan menjelang 31 (Desember). Kalau kami mendapatkan masukan lebih dini bahwa di Kemenkeu belum cukup atau belum sampai 100 persen kami akan kejar sehingga pada saat deadline nya bisa tercapai,” katanya.
Sementara itu, KPK juga memberikan penghargaan Penerapan LHKPN Terbaik 2019 ini kepada instansi lain yang masuk dalam Kategori Eksekutif Pusat yaitu Kementerian Sumber Daya Energi dan Mineral serta Kementerian Pertanian.
Untuk kategori Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penghargaan diraih oleh PT Perusahaan Gas Negara Persero Tbk, PT Bio Farma, dan Perum Damri.
Untuk kategori Badan Usaha Milik Daerah penghargaan diberikan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo serta PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah.
Untuk Kategori Eksekutif Daerah Tingkat I yaitu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Eksekutif Daerah Tingkat II diraih oleh Kota Batam, Kabupaten Badung, serta Kabupaten Karawang.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019