Bupati Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Mulkan mendorong setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayahnya untuk meningkatkan koordinasi dengan pihak Pekerjaan Umum, Penataan Ruang (PUPR) guna percepatan pembangunan.
"Saya minta semua OPD secepatnya melakukan koordinasi dengan pihak tim di PUPR dalam menyusun rencana anggaran biaya dan pembuatan gambar kegiatan," katanya di Sungailiat, Rabu.
Dikatakan dia, rencana anggaran biaya dan gambar kegiatan tersebut sebagai bahan penyusunan dilakukan rencana umum pelelangan dengan waktu yang sudah ditetapkan.
"Kita dituntut kerja cepat dan tepat sesuai ketentuan sehingga tidak terjadi keterlambatan realisasi kegiatan sampai akhir tahun," jelasnya.
Dikatakannya, OPD juga diharuskan menyampaikan rencana umum pelelangan kegiatan dengan melengkapi dokumen lelang kepada tim panitia yang sudah dibentuk.
"Komunikasi dua arah harus terjaga baik dari OPD ke PUPR maupun sebaliknya agar semua kegiatan dapat berjalan lancar," katanya.
Bupati menegaskan, akan memberikan sanksi tegas dengan pencopotan jabatan bagi kepala OPD jika tidak mampu menjalankan program kerja yang sudah direncanakan.
"Saksi itu diberikan untuk memberikan peringatan agar semua OPD dapat bekerja dengan maksimal sesuai sasaran program kerja," katanya.
Bupati mengatakan, hasil evaluasi tahun 2019 diketahui adanya beberapa sumber pendapatan daerah yang belum mencapai target pendapatan seperti pajak sarang burung walet dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2020
"Saya minta semua OPD secepatnya melakukan koordinasi dengan pihak tim di PUPR dalam menyusun rencana anggaran biaya dan pembuatan gambar kegiatan," katanya di Sungailiat, Rabu.
Dikatakan dia, rencana anggaran biaya dan gambar kegiatan tersebut sebagai bahan penyusunan dilakukan rencana umum pelelangan dengan waktu yang sudah ditetapkan.
"Kita dituntut kerja cepat dan tepat sesuai ketentuan sehingga tidak terjadi keterlambatan realisasi kegiatan sampai akhir tahun," jelasnya.
Dikatakannya, OPD juga diharuskan menyampaikan rencana umum pelelangan kegiatan dengan melengkapi dokumen lelang kepada tim panitia yang sudah dibentuk.
"Komunikasi dua arah harus terjaga baik dari OPD ke PUPR maupun sebaliknya agar semua kegiatan dapat berjalan lancar," katanya.
Bupati menegaskan, akan memberikan sanksi tegas dengan pencopotan jabatan bagi kepala OPD jika tidak mampu menjalankan program kerja yang sudah direncanakan.
"Saksi itu diberikan untuk memberikan peringatan agar semua OPD dapat bekerja dengan maksimal sesuai sasaran program kerja," katanya.
Bupati mengatakan, hasil evaluasi tahun 2019 diketahui adanya beberapa sumber pendapatan daerah yang belum mencapai target pendapatan seperti pajak sarang burung walet dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2020