Toboali, Bangka Selatan, 9/2 (Antara) - Bupati Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung (Babel), Jamro H. Jalil mengharapkan agar mobil dinas menggunakan bahan bakar minyak (BBM) industri agar peluang masyarakat memanfaatkan BBM subsidi semakin besar.
"Kami sudah mempersiapkan surat edaran mobil dinas di masing-masing SKPD menggunakan BBM non subsidi," ujarnya di Toboali, Sabtu.
Ia menjelaskan, surat edaran hemat energi ini belum diedarkan ke masing-masing dinas karena belum mendapatkan data valid ketersediaan BBM non subsidi di masyarakat.
"Jangan sampai stok BBM non subsidi kurang untuk memenuhi kebutuhan BBM mobil dinas, sehingga akan mengganggu kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Ia mendukung, Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2013, tentang hemat energi menyatakan seluruh kendaraan dinas di Provinsi Bangka Belitung dilarang menggunakan BBM subsidi, namun kami masih tahap persiapan untuk memberlakukan peraturan tersebut.
"Terhitung 1 Februari 2013, seluruh mobil dinas di lingkungan Pemprov Babel sudah memberlakukan Peraturan Menteri ESDM tersebut dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, kami juga akan membelakukan peraturan hemat energi tersebut," ujarnya.
Menurut dia, diberlakukan peraturan hemat energi ini, tentu biaya operasional kendaraan dinas ini akan mengalami kenaikan yang cukup tinggi.
"Kami berharap seluruh kepala dinas dan pegawai negeri sipil yang menggunakan kendaraan dinas mulai menggunakan BBM non subsidi dengan memanfaatkan kendaraan sesuai kebutuhan dan tuntutan kerja dalam melayani masyarakat," ujarnya.
Ia mengatakan, apabila surat edaran hemat energi ini diberlakukan, maka seluruh mobil dinas wajib mentaatinya, apabila tidak menaati peraturan ini atau masih menggunakan BBM bersubsidi, akan disanksi sesuai peraturan berlaku.
"Kami berharap kepala dinas di masing-masing SKPD untuk mulai menyampaikan jumlah dan nomor tanda kendaraannya untuk mempercepat realisasi hemat energi di lingkungan pemerintahan daerah," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2013
"Kami sudah mempersiapkan surat edaran mobil dinas di masing-masing SKPD menggunakan BBM non subsidi," ujarnya di Toboali, Sabtu.
Ia menjelaskan, surat edaran hemat energi ini belum diedarkan ke masing-masing dinas karena belum mendapatkan data valid ketersediaan BBM non subsidi di masyarakat.
"Jangan sampai stok BBM non subsidi kurang untuk memenuhi kebutuhan BBM mobil dinas, sehingga akan mengganggu kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Ia mendukung, Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2013, tentang hemat energi menyatakan seluruh kendaraan dinas di Provinsi Bangka Belitung dilarang menggunakan BBM subsidi, namun kami masih tahap persiapan untuk memberlakukan peraturan tersebut.
"Terhitung 1 Februari 2013, seluruh mobil dinas di lingkungan Pemprov Babel sudah memberlakukan Peraturan Menteri ESDM tersebut dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, kami juga akan membelakukan peraturan hemat energi tersebut," ujarnya.
Menurut dia, diberlakukan peraturan hemat energi ini, tentu biaya operasional kendaraan dinas ini akan mengalami kenaikan yang cukup tinggi.
"Kami berharap seluruh kepala dinas dan pegawai negeri sipil yang menggunakan kendaraan dinas mulai menggunakan BBM non subsidi dengan memanfaatkan kendaraan sesuai kebutuhan dan tuntutan kerja dalam melayani masyarakat," ujarnya.
Ia mengatakan, apabila surat edaran hemat energi ini diberlakukan, maka seluruh mobil dinas wajib mentaatinya, apabila tidak menaati peraturan ini atau masih menggunakan BBM bersubsidi, akan disanksi sesuai peraturan berlaku.
"Kami berharap kepala dinas di masing-masing SKPD untuk mulai menyampaikan jumlah dan nomor tanda kendaraannya untuk mempercepat realisasi hemat energi di lingkungan pemerintahan daerah," ujarnya.
Editor : Aprionis
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2013