Kantor Wilayah Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menyatakan belanja pemerintah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga triwulan I 2021 di Babel sebesar Rp2.053,3 miliar atau 21,3 persen dari total pagu Rp9.621,8 miliar.
"Refocusing dan realokasi belanja dilakukan pada awal tahun ini sebagai dukungan keberlangsungan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi masyarakat," kata Kepala Kanwil Perbendaharaan Kemenkeu Provinsi Kepulauan Babel, Fahma Sari Fatma di Pangkalpinang, Kamis.
Ia mengatakan realisasi APBN pada triwulan I 2021 meliputi belanja pemerintah pusat melalui K/L (Kementerian/Lembaga) sebesar Rp455,9 miliar (15,9 persen dari pagu sebesar Rp 2.873,1 miliar) dan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp1.597,4 miliar (23,7 persen dari pagu sebesar Rp6.748,7 miliar).
"Realokasi dan refocusing anggaran secara nasional dalam rangka penanganan COVID-19 mengurangi alokasi APBN untuk Babel, yaitu minus Rp225 miliar untuk belanja K/L," katanya.
Menurut dia, percepatan belanja berdasarkan langkah strategis pelaksanaan anggaran dilakukan pemerintah dari awal tahun untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi
pada tahun ini, yaitu realisasi belanja pegawai Rp207,3 miliar atau 20,8 persen dari pagu.
"Realisasi belanja barang sebesar Rp162,7 miliar atau 14,3 persen dari pagu, realisasi belanja modal Rp83,4 miliar atau 11,4 persen dari pagu, dan realisasi belanja bansos sebesar Rp2,5 miliar atau 49,3 persen dari pagu," katanya.
Sementara itu, realisasi belanja barang mengalami pertumbuhan positif 10,6 persen dibandingkan triwulan I 2020 yang menunjukkan bahwa K/L berhasil mempercepat
pelaksanaan anggarannya.
"Realisasi belanja modal tumbuh 291 persen dibandingkan triwulan I 2020 menunjukkan percepatan pelaksanaan pembangunan fisik oleh K/L. Kementerian PUPR memberikan kontribusi terbesar yaitu 73 persen dari total realisasi belanja modal untuk pembangunan konektivitas darat (jalan dan jembatan), irigasi, jaringan, gedung, dan pengembangan pemukiman," katanya.
Ia menambahkan pengelolaan APBN di bidang belanja pemerintah berupa belanja pemerintah pusat (K/L) dan TKDD dilakukan oleh tiga instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan, yaitu Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung, KPPN Pangkalpinang, dan KPPN Tanjung Pandan.
"Kita berharap belanja pemerintah menjadi motor penggerak untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang bergerak membaik di tengah pandemi," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2021
"Refocusing dan realokasi belanja dilakukan pada awal tahun ini sebagai dukungan keberlangsungan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi masyarakat," kata Kepala Kanwil Perbendaharaan Kemenkeu Provinsi Kepulauan Babel, Fahma Sari Fatma di Pangkalpinang, Kamis.
Ia mengatakan realisasi APBN pada triwulan I 2021 meliputi belanja pemerintah pusat melalui K/L (Kementerian/Lembaga) sebesar Rp455,9 miliar (15,9 persen dari pagu sebesar Rp 2.873,1 miliar) dan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp1.597,4 miliar (23,7 persen dari pagu sebesar Rp6.748,7 miliar).
"Realokasi dan refocusing anggaran secara nasional dalam rangka penanganan COVID-19 mengurangi alokasi APBN untuk Babel, yaitu minus Rp225 miliar untuk belanja K/L," katanya.
Menurut dia, percepatan belanja berdasarkan langkah strategis pelaksanaan anggaran dilakukan pemerintah dari awal tahun untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi
pada tahun ini, yaitu realisasi belanja pegawai Rp207,3 miliar atau 20,8 persen dari pagu.
"Realisasi belanja barang sebesar Rp162,7 miliar atau 14,3 persen dari pagu, realisasi belanja modal Rp83,4 miliar atau 11,4 persen dari pagu, dan realisasi belanja bansos sebesar Rp2,5 miliar atau 49,3 persen dari pagu," katanya.
Sementara itu, realisasi belanja barang mengalami pertumbuhan positif 10,6 persen dibandingkan triwulan I 2020 yang menunjukkan bahwa K/L berhasil mempercepat
pelaksanaan anggarannya.
"Realisasi belanja modal tumbuh 291 persen dibandingkan triwulan I 2020 menunjukkan percepatan pelaksanaan pembangunan fisik oleh K/L. Kementerian PUPR memberikan kontribusi terbesar yaitu 73 persen dari total realisasi belanja modal untuk pembangunan konektivitas darat (jalan dan jembatan), irigasi, jaringan, gedung, dan pengembangan pemukiman," katanya.
Ia menambahkan pengelolaan APBN di bidang belanja pemerintah berupa belanja pemerintah pusat (K/L) dan TKDD dilakukan oleh tiga instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan, yaitu Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung, KPPN Pangkalpinang, dan KPPN Tanjung Pandan.
"Kita berharap belanja pemerintah menjadi motor penggerak untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang bergerak membaik di tengah pandemi," katanya.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2021