Pangkalpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan memfokuskan alokasi APBN 2024 untuk mengoptimalkan program pengentasan kemiskinan ekstrim dan stunting, guna mendukung pembangunan nasional dalam mewujudkan Indonesia Emas 2024.
"APBN menjadi instrumen mencapai tujuan pembangunan nasional dengan menghilangkan kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen dan penurunan stunting menjadi 14 persen di 2024," kata Penjabat Gubernur Kepulauan Babel Safrizal ZA di Pangkalpinang, Kamis.
Ia menyatakan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada saat penyerahan DIPA dan alokasi TKD Tahun Anggaran 2024 beberapa waktu lalu menyampaikan bahwa fokus alokasi APBN 2024 antara lain perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan menghapus kemiskinan ekstrem, menurunkan angka stunting, peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan.
Percepatan transformasi ekonomi hijau melalui hilirisasi sumber daya alam (SDA), revitalisasi industri, penguatan ekonomi hijau serta reformasi struktural. Pemberian subsidi dan bantuan sosial yang tepat sasaran dengan peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, dan sinergi program.
Selain itu, Presiden Jokowi mengarahkan alokasi APBN 2024 untuk penguatan sinergi anggaran pusat dan daerah dengan menyusun kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal berdimensi regional dan sinkronisasi belanja pusat dan daerah.
"Peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan baik antar golongan maupun antar wilayah," katanya.
Menurut dia kondisi perekonomian global masih penuh ketidakpastian, baik akibat geopolitik yang memanas, tantangan perubahan iklim, serta dampak kenaikan suku bunga tinggi dari negara maju yang membuat yang harus tetap diwaspadai.
"Alhamdulillah, perekonomian Indonesia tetap terjaga tumbuh di sekitar lima persen dengan permintaan konsumsi maupun investasi menjadi motor penggerak, meskipun saat ini ekspor melemah akibat lesunya ekonomi dunia," katanya.
Dalam lingkup regional, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan alokasi belanja negara secara keseluruhan sebesar Rp9.980,12 miliar yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp3.246,33 miliar dan Belanja Transfer Ke Daerah sebesar Rp6.733,79 miliar.
Alokasi belanja pemerintah pusat tersebut khususnya diarahkan untuk perbaikan kualitas SDM, penuntasan pembangunan infrastruktur prioritas, reformasi birokrasi dan aparatur negara serta pelaksanaan Pemilu dan dukungan untuk Pilkada.
Sedangkan alokasi belanja TKD digunakan untuk peningkatan pelayanan publik di daerah, dukungan operasional sekolah, PAUD dan pendidikan kesetaraan serta dukungan penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting.
