Presiden Joko Widodo membahas empat hal, yakni isu kesehatan, kerja sama ekonomi, Zona Ekonomi Eksklusif serta perkembangan kondisi Myanmar saat bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Vietnam Phm Minh Chính.
"Di dalam pertemuan bilateral, Presiden fokus dalam empat isu, yang pertama adalah pentingnya penguatan kerja sama kesehatan," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat.
Kunjungan PM Phm Minh Chính ke Indonesia tersebut adalah yang pertama kalinya setelah dilantik pada 5 April 2021 lalu.
"Kesehatan adalah hal utama dan kapan pandemi ini akan berakhir belum diketahui, karenanya kerja sama di bidang kesehatan menjadi sangat penting," tambah Retno.
Menurut Retno, Presiden Jokowi mendorong kedua negara untuk menyerukan kesetaraan akses vaksin bagi semua negara dan dalam jangka panjang menciptakan ketahanan kesehatan di Asia Tenggara.
"Kedua, Presiden menekankan pentingnya peningkatan kerja sama ekonomi. Presiden mengajak Vietnam untuk menurunkan hambatan baik di bidang dagang dan investasi," ungkap Retno.
Pembahasan ketiga adalah mengenai pentingnya percepatan perundingan perbatasan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE).
"Perundingan tersebut telah berlangsung 11 tahun dan Presiden menekankan pentingnya untuk mempercepat penyelesaian perundingan," rambah Retno.
Presiden Jokowi dalam pertemuan itu menyarankan agar tim teknis kedua negara dapat segera berunding kembali dan menyelesaikan negoisasi.
"Ditekankan oleh Presiden bahwa penyelesaian perundingan sangat penting karena memberikan kejelasan mengenai ZEE masing-masing negara, mengurangi kemungkinan adanya insiden kapal-kapal nelayan serta menekankan pentingnya bahwa klaim batas ZEE antarnegara harus diselesaikan berdasarkan hukum internasional yaitu UNCLOS 1982," jelas Retno.
Isu keempat yang dibahas adalah terkait dengan perkembangan situasi di Myanmar.
"Kedua pemimpin melakukan tukar pandangan situasi terakhir di Myanmar dan menyampaikan keprihatinan atas berlangsungnya kekerasan dan jatuhnya kroban jiwa," kata Retno.
PM Phm Minh Chính, menurut Retno, menyampaikan apresiasi kepemimpinan Indonesia yang menginisiasi ASEAN Leaders Meeting (ALM).
"PM Vietnam menyampaikan bahwa kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar sementara Presiden Jokowi menyampaikan posisi Indonesia terkait Myanmar dari sejak awal sudah jelas, keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar menjadi prioritas," tambah Retno.
Presiden Jokowi pun menegaskan bahwa kekeserasan dan penggunaan senjata harus dihentikan sehingga korban tidak bertambah.
"Dialog inklusif harus dilakukan agar demokrasi, keamanan dan perdamaian dan stabilitas dapat segera dikembalikan di Myanmar," ungkap Retno.
Retno menjelaskan kedua kepala pemerintahan sepakat ALM yang rencananya akan dilangsungkan pada Sabtu (24/4) dapat menghasilkan kesepakatan yang terbaik bagi Myanmar.
"Bapak Presiden menekankan bahwa ALM ini semata dilakukan atau diselenggarakan untuk kepentingan rakyat Myanmar," kata Retno.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2021
"Di dalam pertemuan bilateral, Presiden fokus dalam empat isu, yang pertama adalah pentingnya penguatan kerja sama kesehatan," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat.
Kunjungan PM Phm Minh Chính ke Indonesia tersebut adalah yang pertama kalinya setelah dilantik pada 5 April 2021 lalu.
"Kesehatan adalah hal utama dan kapan pandemi ini akan berakhir belum diketahui, karenanya kerja sama di bidang kesehatan menjadi sangat penting," tambah Retno.
Menurut Retno, Presiden Jokowi mendorong kedua negara untuk menyerukan kesetaraan akses vaksin bagi semua negara dan dalam jangka panjang menciptakan ketahanan kesehatan di Asia Tenggara.
"Kedua, Presiden menekankan pentingnya peningkatan kerja sama ekonomi. Presiden mengajak Vietnam untuk menurunkan hambatan baik di bidang dagang dan investasi," ungkap Retno.
Pembahasan ketiga adalah mengenai pentingnya percepatan perundingan perbatasan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE).
"Perundingan tersebut telah berlangsung 11 tahun dan Presiden menekankan pentingnya untuk mempercepat penyelesaian perundingan," rambah Retno.
Presiden Jokowi dalam pertemuan itu menyarankan agar tim teknis kedua negara dapat segera berunding kembali dan menyelesaikan negoisasi.
"Ditekankan oleh Presiden bahwa penyelesaian perundingan sangat penting karena memberikan kejelasan mengenai ZEE masing-masing negara, mengurangi kemungkinan adanya insiden kapal-kapal nelayan serta menekankan pentingnya bahwa klaim batas ZEE antarnegara harus diselesaikan berdasarkan hukum internasional yaitu UNCLOS 1982," jelas Retno.
Isu keempat yang dibahas adalah terkait dengan perkembangan situasi di Myanmar.
"Kedua pemimpin melakukan tukar pandangan situasi terakhir di Myanmar dan menyampaikan keprihatinan atas berlangsungnya kekerasan dan jatuhnya kroban jiwa," kata Retno.
PM Phm Minh Chính, menurut Retno, menyampaikan apresiasi kepemimpinan Indonesia yang menginisiasi ASEAN Leaders Meeting (ALM).
"PM Vietnam menyampaikan bahwa kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar sementara Presiden Jokowi menyampaikan posisi Indonesia terkait Myanmar dari sejak awal sudah jelas, keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar menjadi prioritas," tambah Retno.
Presiden Jokowi pun menegaskan bahwa kekeserasan dan penggunaan senjata harus dihentikan sehingga korban tidak bertambah.
"Dialog inklusif harus dilakukan agar demokrasi, keamanan dan perdamaian dan stabilitas dapat segera dikembalikan di Myanmar," ungkap Retno.
Retno menjelaskan kedua kepala pemerintahan sepakat ALM yang rencananya akan dilangsungkan pada Sabtu (24/4) dapat menghasilkan kesepakatan yang terbaik bagi Myanmar.
"Bapak Presiden menekankan bahwa ALM ini semata dilakukan atau diselenggarakan untuk kepentingan rakyat Myanmar," kata Retno.
Editor : Adhitya SM
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2021