Toboali (Antar Babel) - Badan Penyuluh dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, mempercepat pengajuan rencana definitif kebutuhan kelompok pupuk bersubsidi.
"Paling lambat awal Mai tahun ini, RDKK pupuk bersubsidi ini sudah diajukan ke pemerintah provinsi agar penyaluran pupuk ke petani tidak lagi mengalami keterlambatan," kata Kepala BPKP Bangka Selatan Muhson di Toboali, Senin.
Pada tahun lalu, kata dia, pengajuan RDKK pupuk ini pada Agustus atau mengalami keterlambatan sehingga penyaluran pupuk juga terlambat dan jumlah pupuk yang diterima juga kurang.
"RDKK pupuk tahun yang diajukan untuk jenis urea sebanyak 18 ribu ton, namun diterima hanya sebanyak 14,5 ribu ton, sehingga kebutuhan pupuk petani tidak mencukupi," ujarnya.
Menurut dia, keterlambatan pengajuan RDKK pupuk ini karena terkendala data petani penerima pupuk yang kurang valid.
"Kebutuhan pupuk petani ini disesuaikan dengan jumlah petani yang tergabung dalam kelompok tani," ujarnya.
Untuk itu, kata dia, pihaknya telah mendampingi petani untuk menyusun RDKK agar tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan tanaman.
"Kami memberikan tata cara menyusun RDKK dan memberikan penyuluhan terhadap penyakit tanaman," katanya.
Ia mengimbau petani untuk segera bergabung dalam kelompok tani, agar mendapatkan pupuk bersubsidi untuk mengembangkan dan meningkatkan hasil pertaniannya.
"Petani yang tidak tergabung dalam kelompok tani tentu tidak akan mendapatkan pupuk bersubsidi ini, pada akhirnya akan merugikan petani tersebut seiring harga pupuk nonsubsidi yang cukup tinggi," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2015
"Paling lambat awal Mai tahun ini, RDKK pupuk bersubsidi ini sudah diajukan ke pemerintah provinsi agar penyaluran pupuk ke petani tidak lagi mengalami keterlambatan," kata Kepala BPKP Bangka Selatan Muhson di Toboali, Senin.
Pada tahun lalu, kata dia, pengajuan RDKK pupuk ini pada Agustus atau mengalami keterlambatan sehingga penyaluran pupuk juga terlambat dan jumlah pupuk yang diterima juga kurang.
"RDKK pupuk tahun yang diajukan untuk jenis urea sebanyak 18 ribu ton, namun diterima hanya sebanyak 14,5 ribu ton, sehingga kebutuhan pupuk petani tidak mencukupi," ujarnya.
Menurut dia, keterlambatan pengajuan RDKK pupuk ini karena terkendala data petani penerima pupuk yang kurang valid.
"Kebutuhan pupuk petani ini disesuaikan dengan jumlah petani yang tergabung dalam kelompok tani," ujarnya.
Untuk itu, kata dia, pihaknya telah mendampingi petani untuk menyusun RDKK agar tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan tanaman.
"Kami memberikan tata cara menyusun RDKK dan memberikan penyuluhan terhadap penyakit tanaman," katanya.
Ia mengimbau petani untuk segera bergabung dalam kelompok tani, agar mendapatkan pupuk bersubsidi untuk mengembangkan dan meningkatkan hasil pertaniannya.
"Petani yang tidak tergabung dalam kelompok tani tentu tidak akan mendapatkan pupuk bersubsidi ini, pada akhirnya akan merugikan petani tersebut seiring harga pupuk nonsubsidi yang cukup tinggi," ujarnya.
Editor : Mulki
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2015