Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berupaya memperbanyak jumlah tim pendamping keluarga di tingkat desa dan kelurahan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang bisa menjadi penyebab kekurangan gizi pada anak atau stunting.
"Kami sudah melakukan koordinasi lintassektor dengan pemerintah pusat dan provinsi. Memang perlu adanya penambahan tim yang bergerak langsung di lapangan agar bisa mengatasi permasalahan tersebut," kata Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Bangka Barat Suwito di Mentok, Selasa.
Untuk membentuk tim tersebut P2KBP3A Bangka Barat sudah menindaklanjuti rencana tersebut dengan pemerintah tingkat kecamatan agar selanjutnya berkoordinasi dengan penyuluh keluarga berencana dan petugas lapangan keluarga berencana (PKB/PLKB).
"Ini nanti teknisnya akan saling bekerja sama dengan pemerintah desa dan kelurahan, terkait dengan tim pengelola kegiatan (TPK) yang akan dibentuk di seluruh desa dan kelurahan," katanya.
Berdasarkan hasil analisa dan koordinasi dengan pemerintah pusat da Provinsi Babel, kata dia, untuk Kabupaten Bangka Barat dibutuhkan 155 tim pendamping keluarga.
"Untuk saat ini kami sudah melakukan pemetaan awal, namun masih menunggu informasi selanjutnya tentang alokasi TPK per desa/kelurahan sesuai besaran yang sudah ditetapkan Perwakilan BKKBN Bangka Belitung," katanya.
Dengan adanya tim pendamping keluarga diharapkan akan mampu mempercepat penurunan jumlah kasus stunting di tingkat desa dan kelurahan sesuai dengan arahan pemerintah pusat dalam menurunkan angka prevalensi stunting sebesar 14 persen di Tahun 2024.
Mengenai beban kerja tim pendamping keluarga, kata dia, akan menyasar kepada para calon pengantin, ibu hamil atau melahirkan dan keluarga yang memiliki bayi usia dua tahun.
Sementara tugas tim, katanya, melakukan pendampingan kepada keluarga melalui cara melakukan identifikasi faktor risiko stunting, pelayanan komunikasi, informasi, edukasi, pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya.
"Nantinya tim pendamping keluarga akan tetap dibekali keterampilan dan input data karena indikator kinerja utama mereka berupa data, pendampingan dan survailance sehingga dibutuhkan anggota yang mampu berkomunikasi baik dan mampu menggunakan gawai," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2021
"Kami sudah melakukan koordinasi lintassektor dengan pemerintah pusat dan provinsi. Memang perlu adanya penambahan tim yang bergerak langsung di lapangan agar bisa mengatasi permasalahan tersebut," kata Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Bangka Barat Suwito di Mentok, Selasa.
Untuk membentuk tim tersebut P2KBP3A Bangka Barat sudah menindaklanjuti rencana tersebut dengan pemerintah tingkat kecamatan agar selanjutnya berkoordinasi dengan penyuluh keluarga berencana dan petugas lapangan keluarga berencana (PKB/PLKB).
"Ini nanti teknisnya akan saling bekerja sama dengan pemerintah desa dan kelurahan, terkait dengan tim pengelola kegiatan (TPK) yang akan dibentuk di seluruh desa dan kelurahan," katanya.
Berdasarkan hasil analisa dan koordinasi dengan pemerintah pusat da Provinsi Babel, kata dia, untuk Kabupaten Bangka Barat dibutuhkan 155 tim pendamping keluarga.
"Untuk saat ini kami sudah melakukan pemetaan awal, namun masih menunggu informasi selanjutnya tentang alokasi TPK per desa/kelurahan sesuai besaran yang sudah ditetapkan Perwakilan BKKBN Bangka Belitung," katanya.
Dengan adanya tim pendamping keluarga diharapkan akan mampu mempercepat penurunan jumlah kasus stunting di tingkat desa dan kelurahan sesuai dengan arahan pemerintah pusat dalam menurunkan angka prevalensi stunting sebesar 14 persen di Tahun 2024.
Mengenai beban kerja tim pendamping keluarga, kata dia, akan menyasar kepada para calon pengantin, ibu hamil atau melahirkan dan keluarga yang memiliki bayi usia dua tahun.
Sementara tugas tim, katanya, melakukan pendampingan kepada keluarga melalui cara melakukan identifikasi faktor risiko stunting, pelayanan komunikasi, informasi, edukasi, pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya.
"Nantinya tim pendamping keluarga akan tetap dibekali keterampilan dan input data karena indikator kinerja utama mereka berupa data, pendampingan dan survailance sehingga dibutuhkan anggota yang mampu berkomunikasi baik dan mampu menggunakan gawai," katanya.
Editor : Adhitya SM
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2021