Jakarta (Antara Babel) - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso mengklaim institusi sudah mengantisipasi sebelum terjadinya kerusuhan di Tolikara, Papua pada Jumat (17/7) melalui koordinasi dengan jajarannya di wilayah tersebut.
"Jajaran BIN itu adalah interpol, TNI, intel Polri, intel lain, sama halnya di Tolikara. Jadi pada tanggal 11 Juli, ketika ada surat Gereja Injili Di Indonesia (GIDI), langsung kami sebarkan (jajaran BIN)," kata Sutiyoso saat konferensi pers di Jakarta, Kamis.
Dia menjelaskan langkah antisipatif itu dapat dilihat dengan Rapat Koordinasi Kapolres yang menghadirkan semua pihak seperti perwakilan GIDI dan tokoh agama, kecuali Muspida.
Dalam pertemuan itu menurut dia dihasilkan dua poin penting, pertama mencabut surat edaran GIDI karena tidak ditandatangani Presiden GIDI.
"Kedua, semua sepakat agar Solat Idul Fitri tetap dilaksanakan," ujarnya.
Sutiyoso mengatakan penjagaan oleh Polri sudah dilakukan pada tanggal 17/7 namun jumlahnya hanya 42 orang yang terdiri dari personil Polres, Koramil, dan Batalyon.
Menurut dia saat itu dilakukan penembakan peringatan namun tetap saja terjadi pelemparan yang dilakukan massa.
"Namun kami akan 'fair' di pihak mana aparat salah, di pihak mana masyarakat salah. Lalu akan dilihat apakah penembakan itu sudah sesuai prosedur atau belum," katanya.
Dia mengatakan saat ini sedang dilakukan proses penyelidikan terkait insiden tersebut dan banyak beredar isu provokatif melalui media sosial dan pesan singkat. Sutiyoso berharap masyarakat tidak terpengaruh adanya isu-isu provokatif tersebut.
Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti mengatakan Kapolres Tolikara baru menerima informasi terkait surat GIDI pada tanggal 13 Juli 2015 dan langsung berkoordinasi dengan Presiden GIDI.
Dia menjelaskan dari hasil pertemuan itu, didapatkan jawaban bahwa surat itu tidak resmi karena tidak ada tanda tangan Presiden GIDI.
"Lalu berkoordinasi dengan Bupati dan Kapolsek menyampaikan bahwa umat Islam shalat Idul Fitri sampai pukul 08.00 WIT. Jawaban Bupati, masalah ini akan dikoordinasikan dengan panitia di Tolikara," katanya.
Menurut dia, mendengar jawab Bupati tersebut, Kapolres menghubungi tokoh Islam dan mempersilakan untuk shalat karena Polri dan TNI akan mengamankan.
Dia mengatakan masa pada pukul 07.00 WIT sudah datang dan minta solat idul fitri dibubarkan dan Kapolres berusaha negosiasi hingga Pukul 08.00 WIT namun massa tidak mau.
"Massa datang semakin banyak kemudian melempar dan melawan petugas, akhirnya petugas menembak di daerah di bawah lutut," katanya.
Badrodin mengatakan semua tembakan mengarah pada kaki namun dirinya tidak tahu ketika ada massa yang tertembak di bagian pinggul.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2015
"Jajaran BIN itu adalah interpol, TNI, intel Polri, intel lain, sama halnya di Tolikara. Jadi pada tanggal 11 Juli, ketika ada surat Gereja Injili Di Indonesia (GIDI), langsung kami sebarkan (jajaran BIN)," kata Sutiyoso saat konferensi pers di Jakarta, Kamis.
Dia menjelaskan langkah antisipatif itu dapat dilihat dengan Rapat Koordinasi Kapolres yang menghadirkan semua pihak seperti perwakilan GIDI dan tokoh agama, kecuali Muspida.
Dalam pertemuan itu menurut dia dihasilkan dua poin penting, pertama mencabut surat edaran GIDI karena tidak ditandatangani Presiden GIDI.
"Kedua, semua sepakat agar Solat Idul Fitri tetap dilaksanakan," ujarnya.
Sutiyoso mengatakan penjagaan oleh Polri sudah dilakukan pada tanggal 17/7 namun jumlahnya hanya 42 orang yang terdiri dari personil Polres, Koramil, dan Batalyon.
Menurut dia saat itu dilakukan penembakan peringatan namun tetap saja terjadi pelemparan yang dilakukan massa.
"Namun kami akan 'fair' di pihak mana aparat salah, di pihak mana masyarakat salah. Lalu akan dilihat apakah penembakan itu sudah sesuai prosedur atau belum," katanya.
Dia mengatakan saat ini sedang dilakukan proses penyelidikan terkait insiden tersebut dan banyak beredar isu provokatif melalui media sosial dan pesan singkat. Sutiyoso berharap masyarakat tidak terpengaruh adanya isu-isu provokatif tersebut.
Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti mengatakan Kapolres Tolikara baru menerima informasi terkait surat GIDI pada tanggal 13 Juli 2015 dan langsung berkoordinasi dengan Presiden GIDI.
Dia menjelaskan dari hasil pertemuan itu, didapatkan jawaban bahwa surat itu tidak resmi karena tidak ada tanda tangan Presiden GIDI.
"Lalu berkoordinasi dengan Bupati dan Kapolsek menyampaikan bahwa umat Islam shalat Idul Fitri sampai pukul 08.00 WIT. Jawaban Bupati, masalah ini akan dikoordinasikan dengan panitia di Tolikara," katanya.
Menurut dia, mendengar jawab Bupati tersebut, Kapolres menghubungi tokoh Islam dan mempersilakan untuk shalat karena Polri dan TNI akan mengamankan.
Dia mengatakan masa pada pukul 07.00 WIT sudah datang dan minta solat idul fitri dibubarkan dan Kapolres berusaha negosiasi hingga Pukul 08.00 WIT namun massa tidak mau.
"Massa datang semakin banyak kemudian melempar dan melawan petugas, akhirnya petugas menembak di daerah di bawah lutut," katanya.
Badrodin mengatakan semua tembakan mengarah pada kaki namun dirinya tidak tahu ketika ada massa yang tertembak di bagian pinggul.
Editor : Mulki
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2015