Jakarta (Antara Babel) - Pengamat politik dari Universitas Jayabaya, Igor Dirgantara, memperkirakan masuknya kader Partai Amanat Nasional dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo berpotensi menimbulkan kegaduhan politik.
"Bisa saja PAN mendapat posisi di Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN atau bahkan Kemenpora. Karena itu, sangat mungkin reshuffle jilid kedua menjadi kegaduhan politik babak kedua," kata Igor, saat dihubungi dari Jakarta, Selasa.
Menurut Igor, kegaduhan mungkin terjadi jika terjadi penolakan dari parpol pengusung pemerintahan Presiden Jokowi saat ini.
Pengurangan jatah kursi menteri yang berasal dari kader parpol pengusung pemerintah sebelumnya, lebih berpotensi menimbulkan kegaduhan ketimbang pengurangan kursi menteri dari kalangan profesional.
Untuk meminimalkan kegaduhan itu, Igor menyarankan agar PAN mendapatkan posisi jabatan baru yang memang masih kosong, seperti di Komite Ekonomi Industri Nasional atau lembaga ekonomi lainnya.
Selain itu, PAN juga bisa diakomodasi mendapatkan kursi menteri melalui pergeseran.
"Jika misalnya PAN diberikan posisi di Kementerian Koperasi dan UKM yang saat ini dijabat kader PDI Perjuangan, maka Kementerian BUMN bisa jadi diberikan kepada kader PDI Perjuangan yang otomatis Menteri BUMN saat ini juga akan digeser untuk ditempatkan pada posisi yang lain atau tidak sama sekali," katanya pula.
Pergeseran tersebut, ujarnya, mirip pergeseran silang antara Komjen Pol Budi Waseso dan Komjen Pol Anang Iskandar pada jabatan Kabareskim dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).
Opsi lainnya, menurut dia, kader PAN diberikan posisi strategis sebagai Dirut BUMN tertentu, duta besar atau PAN tidak mendapat jatah menteri sama sekali, tetapi memiliki peluang menyandingkan kader terbaiknya nanti sebagai calon wapres mendampingi petahana Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2019 yang akan datang.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2015
"Bisa saja PAN mendapat posisi di Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN atau bahkan Kemenpora. Karena itu, sangat mungkin reshuffle jilid kedua menjadi kegaduhan politik babak kedua," kata Igor, saat dihubungi dari Jakarta, Selasa.
Menurut Igor, kegaduhan mungkin terjadi jika terjadi penolakan dari parpol pengusung pemerintahan Presiden Jokowi saat ini.
Pengurangan jatah kursi menteri yang berasal dari kader parpol pengusung pemerintah sebelumnya, lebih berpotensi menimbulkan kegaduhan ketimbang pengurangan kursi menteri dari kalangan profesional.
Untuk meminimalkan kegaduhan itu, Igor menyarankan agar PAN mendapatkan posisi jabatan baru yang memang masih kosong, seperti di Komite Ekonomi Industri Nasional atau lembaga ekonomi lainnya.
Selain itu, PAN juga bisa diakomodasi mendapatkan kursi menteri melalui pergeseran.
"Jika misalnya PAN diberikan posisi di Kementerian Koperasi dan UKM yang saat ini dijabat kader PDI Perjuangan, maka Kementerian BUMN bisa jadi diberikan kepada kader PDI Perjuangan yang otomatis Menteri BUMN saat ini juga akan digeser untuk ditempatkan pada posisi yang lain atau tidak sama sekali," katanya pula.
Pergeseran tersebut, ujarnya, mirip pergeseran silang antara Komjen Pol Budi Waseso dan Komjen Pol Anang Iskandar pada jabatan Kabareskim dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).
Opsi lainnya, menurut dia, kader PAN diberikan posisi strategis sebagai Dirut BUMN tertentu, duta besar atau PAN tidak mendapat jatah menteri sama sekali, tetapi memiliki peluang menyandingkan kader terbaiknya nanti sebagai calon wapres mendampingi petahana Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2019 yang akan datang.
Editor : Mulki
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2015