Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar rapat koordinasi pengawasan dan percepatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah itu.

"Kita berharap melalui rakor ini dapat menciptakan sinergitas dalam percepatan pengunaan produk dalam negeri," kata Kepala Perwakilan BPKP Bangka Belitung Faeshol Cahyo Nugroho di Pangkalpinang, Rabu.

Ia mengatakan kegiatan rakor bertemakan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Babel melalui sinergi pengawasan program peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan UMKM" ini, guna menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terkait permasalahan makro yang sedang dihadapi bangsa ini.

"Belanja pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam mewujudkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah ini," ujarnya.

Oleh karena itu, belanja pemerintah diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

"Kondisi saat ini, belanja pemerintah belum sepenuhnya dapat memberikan manfaat bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, karena belanja pemerintah bersumber APBN dan APBD masih didominasi pembelian produk impor," ujarnya.

Ia menyatakan Presiden Jokowi dalam arahannya kepada menteri kepala lembaga, kepala daerah dan BUMN dalam forum aksi afirmasi bangga buatan Indonesia, mengingatkan untuk memeriksa kembali belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah.

"Ada banyak yang dapat diproduksi di dalam negeri yang selama ini dibeli dari produk impor seperti CCTV, mesin pertanian, tempat tidur rumah sakit, alat tulis dan lainnya," katanya.

Rakor pengawasan dan percepatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah itu dihadiri Pejabat Gubernur Kepulauan Babel Ridwan Djamaluddin, Kapolda, Kejati, bupati dan wali kota se-Provinsi Kepulauan Babel. ***1***
 

Pewarta: Aprionis

Editor : Rustam Effendi


COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2022