Malang (Antara Babel) - Wakil Gubernur Jawa Timur Syaifullah Yusuf
menyatakan seluruh izin operasi pertambangan di provinsi ini akan
dievaluasi agar kasus Tosan dan Salim Kancil di Lumajang tidak terulang.
"Setelah terbongkarnya kasus penambangan liar di Lumajang, Pemprov akan mengevaluasi seluruh izin operasional pertambangan. Di Jawa Timur ada sekitar 900 lokasi penambangan," kata Syaifullah Yusuf di sela-sela menjenguk Tosan di RSUD Saiful Anwar Malang, Selasa.
Ia mengakui dari ratusan izin lokasi penambangan di proinsinya, ada yang berizin lengkap, namun praktik di lapangan tidak sesuai karenba ada yang tanpa izin, tapi praktiknya sudah benar.
Jika didapati izin pertambangan menyalahi aturan dan tidak memenuhi syarat, katanya, Pemprov Jawa Timur akan mencabut izinnya.
"Aktivis peduli lingkungan atau LSM bisa melaporkan tindakan penambangan yang menyalahi aturan. Kalau ke depan bisa menyuarakan lebih keras kepada pemerintah, lakukanlah agar nantinya bisa diatasi," ujar Syaifullah.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2015
"Setelah terbongkarnya kasus penambangan liar di Lumajang, Pemprov akan mengevaluasi seluruh izin operasional pertambangan. Di Jawa Timur ada sekitar 900 lokasi penambangan," kata Syaifullah Yusuf di sela-sela menjenguk Tosan di RSUD Saiful Anwar Malang, Selasa.
Ia mengakui dari ratusan izin lokasi penambangan di proinsinya, ada yang berizin lengkap, namun praktik di lapangan tidak sesuai karenba ada yang tanpa izin, tapi praktiknya sudah benar.
Jika didapati izin pertambangan menyalahi aturan dan tidak memenuhi syarat, katanya, Pemprov Jawa Timur akan mencabut izinnya.
"Aktivis peduli lingkungan atau LSM bisa melaporkan tindakan penambangan yang menyalahi aturan. Kalau ke depan bisa menyuarakan lebih keras kepada pemerintah, lakukanlah agar nantinya bisa diatasi," ujar Syaifullah.
Editor : Mulki
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2015