Plt Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Adet Mastur menolak penghapusan tenaga honorer karena akan meningkatnya angka pengangguran di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
"Kami menolak penghapusan honorer dan mereka yang nanti tidak lulus mengikuti tes PPPK, akan tetap kita pertahankan dan carikan solusi pembayaran gajinya," kata Adet Mastur usai memimpin paripurna di Pangkalpinang, Jumat.
Adet mengatakan, di lingkup Pemprov Babel terdata ada 4.101 tenaga honorer dan di DPRad Babel sendiri ada 200 orang. Ini membuktikan bahwa beban kerja ASN masih tinggi sehingga tenaga honorer masih sangat dibutuhkan.
Oleh karena itu DPRD Babel menolak penghapusan tenaga honorer, karena di beberapa instansi dan sekolah baru tenanganya banyak di isi oleh tenaga honorer semua.
"Penolakan ini akan kita sampaikan ke pemerintah pusat melalui Komisi I dan media," ujarnya.
Ketua Komisi IV, Hellyana menambahkan, pihaknya sepakat dengan apa yang telah disampaikan oleh Plt Ketua DPRD Babel, Adet Mastur bahwa DPRD Babel menolak penghapusan tenaga honorer karena masih sangat dibutuhkan.
"Pendapat kita sama dengan Plt Ketua bahwa kota tidak setuju dengan penghapusan honorer. Namun kita tetap mengikuti aturannya, seperti apa nanti akan kita kaji dulu dan akan kita bicarakan kelanjutannya seperti apa nanti," ujarnya.
Sekretaris Daerah Babel, Naziarto menambahkan, jika DPRD Babel menolak penghapusan tenaga honorer, dapat langaung menyampaikan usulannya ke pemerintah pusat.
"Silahkan mereka sampaikan ke pemerintah pusat, bisa tidak melanggar amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 yang sudah ada dan edaran Menpan RB itu," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2022
"Kami menolak penghapusan honorer dan mereka yang nanti tidak lulus mengikuti tes PPPK, akan tetap kita pertahankan dan carikan solusi pembayaran gajinya," kata Adet Mastur usai memimpin paripurna di Pangkalpinang, Jumat.
Adet mengatakan, di lingkup Pemprov Babel terdata ada 4.101 tenaga honorer dan di DPRad Babel sendiri ada 200 orang. Ini membuktikan bahwa beban kerja ASN masih tinggi sehingga tenaga honorer masih sangat dibutuhkan.
Oleh karena itu DPRD Babel menolak penghapusan tenaga honorer, karena di beberapa instansi dan sekolah baru tenanganya banyak di isi oleh tenaga honorer semua.
"Penolakan ini akan kita sampaikan ke pemerintah pusat melalui Komisi I dan media," ujarnya.
Ketua Komisi IV, Hellyana menambahkan, pihaknya sepakat dengan apa yang telah disampaikan oleh Plt Ketua DPRD Babel, Adet Mastur bahwa DPRD Babel menolak penghapusan tenaga honorer karena masih sangat dibutuhkan.
"Pendapat kita sama dengan Plt Ketua bahwa kota tidak setuju dengan penghapusan honorer. Namun kita tetap mengikuti aturannya, seperti apa nanti akan kita kaji dulu dan akan kita bicarakan kelanjutannya seperti apa nanti," ujarnya.
Sekretaris Daerah Babel, Naziarto menambahkan, jika DPRD Babel menolak penghapusan tenaga honorer, dapat langaung menyampaikan usulannya ke pemerintah pusat.
"Silahkan mereka sampaikan ke pemerintah pusat, bisa tidak melanggar amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 yang sudah ada dan edaran Menpan RB itu," ujarnya.
Editor : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2022