Pejabat Gubernur (Pj Gubernur) Kepulauan Bangka Belitung, Ridwan Djamaluddin menekankan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupaya membuka lapangan kerja baru untuk mengatasi pengangguran, terkait adanya pengurangan tenaga honorer di lingkup pemerintah daerah.
"Bagaimana menyiapkan lapangan kerja yang lebih luas, kita harus mengembangkan kemampuan diri kita, karena menjadi ASN atau bekerja di pemerintah bukan satu-satunya pilihan," kata Pj Gubernur Ridwan Djamaluddin di Pangkalpinang, Jumat.
Ridwan mengatakan, Pemprov Babel berupaya membuka lapangan kerja baru karena saat ini jumlah tenaga honorer di Babel sangat berlebihan dan Pemerintah Pusat menekankan akan adanya pengalihan tenaga honorer menjadi PPPK.
"Jumlah honorer di Babel sudah terlalu banyak dan APBD kita tidak bisa lagi merampungkan. Namun sesuai kebijakan honorer akan kota ohkan ke PPPK sesuai kebutuhan," ujarnya.
Oleh karena itu Pemprov Babel juga berupaya membuka lapangan kerja baru, salah satunya yakni membuka rumah perizinan untuk mempermudah masyarakat mengajukan izin permohonan tambang.
"Jika tambang ilegal itu bisa kita legalkan, setidaknya kita dapat membuka lapangan kerja baru. Dan rumah perizinan akan menampung usulan mereka yang ingin memperoleh izin tambang, karena pengajuan izin melalui OSS belum bisa langsung. Kita akan tampung dulu secara manual, ketika OSS buka baru kita ajukan perizinan mereka," ujarnya.
Sekretaris Daerah Kepulauan Bangka Belitung, Naziarto menekankan tenaga honorer harus dapat mengembangkan kemampuannya diluar profesinya sebagai pegawai pemerintah, sebagai persiapan adanya pengurangan tenaga honorer di lingkungan pemerintah daerah.
"Tenaga honorer kita dorong dapat meningkatkan kemampuannya agar dapat menciptakan lapangan kerja baru, tidak hanya bisa bekerja di pemerintahan saja agar mereka siap saat ada pengurangan nanti," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2022
"Bagaimana menyiapkan lapangan kerja yang lebih luas, kita harus mengembangkan kemampuan diri kita, karena menjadi ASN atau bekerja di pemerintah bukan satu-satunya pilihan," kata Pj Gubernur Ridwan Djamaluddin di Pangkalpinang, Jumat.
Ridwan mengatakan, Pemprov Babel berupaya membuka lapangan kerja baru karena saat ini jumlah tenaga honorer di Babel sangat berlebihan dan Pemerintah Pusat menekankan akan adanya pengalihan tenaga honorer menjadi PPPK.
"Jumlah honorer di Babel sudah terlalu banyak dan APBD kita tidak bisa lagi merampungkan. Namun sesuai kebijakan honorer akan kota ohkan ke PPPK sesuai kebutuhan," ujarnya.
Oleh karena itu Pemprov Babel juga berupaya membuka lapangan kerja baru, salah satunya yakni membuka rumah perizinan untuk mempermudah masyarakat mengajukan izin permohonan tambang.
"Jika tambang ilegal itu bisa kita legalkan, setidaknya kita dapat membuka lapangan kerja baru. Dan rumah perizinan akan menampung usulan mereka yang ingin memperoleh izin tambang, karena pengajuan izin melalui OSS belum bisa langsung. Kita akan tampung dulu secara manual, ketika OSS buka baru kita ajukan perizinan mereka," ujarnya.
Sekretaris Daerah Kepulauan Bangka Belitung, Naziarto menekankan tenaga honorer harus dapat mengembangkan kemampuannya diluar profesinya sebagai pegawai pemerintah, sebagai persiapan adanya pengurangan tenaga honorer di lingkungan pemerintah daerah.
"Tenaga honorer kita dorong dapat meningkatkan kemampuannya agar dapat menciptakan lapangan kerja baru, tidak hanya bisa bekerja di pemerintahan saja agar mereka siap saat ada pengurangan nanti," ujarnya.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2022