Pemerintah Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui dinas berwenang menyalurkan bantuan 8.000 lebih paket sembako untuk masyarakat terdampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM).
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka Bahrudin Bafa di Sungailiat, Sabtu mengatakan, bantuan paket sembako kepada 8.000 lebih warga terdampak kenaikan BBM disalurkan dua tahap yakni pada bulan November dan Desember 2022.
"Paket sembako yang disalurkan tersebut berisi 20 kilogram beras, delapan liter minyak goreng premium dan delapan kilogram gula pasir," jelasnya.
Bantuan tersebut diharapkan mampu membantu pemenuhan kebutuhan pangan warga terdampak kenaikan BBM sebagai upaya pemerintah memberikan perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat rentan dan menjaga daya beli masyarakat.
"Pemerintah pusat maupun daerah melaksanakan berbagai kebijakan strategis agar dampak inflasi di daerah dapat diantisipasi untuk melindungi kelompok masyarakat rentan dan menjaga daya beli masyarakat," jelasnya
Dikatakannya, membangun kemitraan atau kerja sama ini mesti dibangun sebagai dasar penanganan segala persoalan sosial masyarakat karena persoalan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah.
"Peran swasta sangat dibutuhkan dalam penanganan sosial seperti melalui program sosial "Corporate social responsibility"CSR), dengan terjalinnya sinergi yang kuat antar lembaga, swasta dan pihak lain, persoalan sosial di masyarakat akan mudah diselesaikan," kata dia.
Menurutnya, penanganan sosial menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan daerah dengan harapan kedepannya permasalahan sosial kedepannya dapat ditekan seminimal mungkin.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2022
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka Bahrudin Bafa di Sungailiat, Sabtu mengatakan, bantuan paket sembako kepada 8.000 lebih warga terdampak kenaikan BBM disalurkan dua tahap yakni pada bulan November dan Desember 2022.
"Paket sembako yang disalurkan tersebut berisi 20 kilogram beras, delapan liter minyak goreng premium dan delapan kilogram gula pasir," jelasnya.
Bantuan tersebut diharapkan mampu membantu pemenuhan kebutuhan pangan warga terdampak kenaikan BBM sebagai upaya pemerintah memberikan perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat rentan dan menjaga daya beli masyarakat.
"Pemerintah pusat maupun daerah melaksanakan berbagai kebijakan strategis agar dampak inflasi di daerah dapat diantisipasi untuk melindungi kelompok masyarakat rentan dan menjaga daya beli masyarakat," jelasnya
Dikatakannya, membangun kemitraan atau kerja sama ini mesti dibangun sebagai dasar penanganan segala persoalan sosial masyarakat karena persoalan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah.
"Peran swasta sangat dibutuhkan dalam penanganan sosial seperti melalui program sosial "Corporate social responsibility"CSR), dengan terjalinnya sinergi yang kuat antar lembaga, swasta dan pihak lain, persoalan sosial di masyarakat akan mudah diselesaikan," kata dia.
Menurutnya, penanganan sosial menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan daerah dengan harapan kedepannya permasalahan sosial kedepannya dapat ditekan seminimal mungkin.
Editor : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2022