Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang menggelar bimbingan teknis bagi 126 anggota panitia pemungutan suara (PPS) guna memberikan pembekalan terkait hukum, pengawasan dan penyelenggaraan Pemilu 2024.
"Dalam bimtek ini, kami menyampaikan bahwa ada hal-hal yang harus menjadi perhatian dan wajib dimiliki oleh seluruh angggota PPS, yaitu kode etik penyelenggra," kata Komisioner KPU Kota Pangkalpinang Divisi Teknis Penyelenggara, Yusmayadi, Rabu (25/1).
Ia menjelaskan kode etik penyelenggaraan ini sesuatu yang harus dimiliki setiap penyelenggara pemilu, oleh sebab itu pihaknya mengimbau kepada penyelenggara pemilu khususnya PPS harus bekerja sesuai kode etiknya.
"Setelah mereka dilantik dan sah sebagai panitia pemungutan suara, maka apapun yang menjadi tindak lanjut, tingkah laku, bahasa mereka itu adalah bahasa penyelenggara pemilu. Jadi harus hati-hati dalam setiap kegiatannya sehari," katanya.
Selain terkait hukum dan pengawasan, dalam bimtek ini pihaknya juga menyampaikan terkait dengan teknis pemilihan umum terutama terkait tahapan pemilihan umum serentak tahun 2004.
"Sejauh ini kita sudah di tahapan pencalonan dewan perwakilan daerah. Untuk tahapan pencalonan DPD itu sendiri saat ini kita sedang melaksanakan verifikasi administrasi perbaikan yang pertama dan sedang kami kerjakan di KPU Kota Pangkalpinang," ujarnya.
Dalam sesi pembekalan ini, pihaknya menyampaikan secara detail kepada anggota PPS bahwasanya adalah setelah tahapan verifikasi administrasi ini dilaksanakan, akan lanjutkan dengan verifikasi faktual yang mana verifikasi faktual ini akan dilakukan oleh kawan-kawan panitia pemungutan suara.
Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh anggota PPS ini harus memiliki integritas karena menjadi sesuatu yang wajib yang harus dimiliki setiap penyelenggara pemilu.
"Bukan hanya di PPK dan PPS saja, tetapi juga sampai nanti kejajaran paling bawah mulai dari panitia pemuktahiran data pemilih yang akan dibentuk, termasuk juga KPPS," katanya.
Menurutnya integritas inilah yang menjadi modal dasar ketika kita menentukan persoalan-persoalan yang terencana, karena ini jika penyelenggara pemilu tidak miliki integritas maka akan menjadi persoalan yang akan naik terus hingga ke tingkat pusat yang akan menjadi bumerang bagi mereka sendiri.
"Oleh sebab itu kami terus menekankan terkait dengan integritasnya, karena saat kami memilih mereka yang kami utamakan integritasnya. Untuk itu komposisi panitia pemungutan suara itu juga didominasi oleh kawan-kawan yang baru bergabung karena semangat mereka untuk menyukseskan Pemilu masih tinggi," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023
"Dalam bimtek ini, kami menyampaikan bahwa ada hal-hal yang harus menjadi perhatian dan wajib dimiliki oleh seluruh angggota PPS, yaitu kode etik penyelenggra," kata Komisioner KPU Kota Pangkalpinang Divisi Teknis Penyelenggara, Yusmayadi, Rabu (25/1).
Ia menjelaskan kode etik penyelenggaraan ini sesuatu yang harus dimiliki setiap penyelenggara pemilu, oleh sebab itu pihaknya mengimbau kepada penyelenggara pemilu khususnya PPS harus bekerja sesuai kode etiknya.
"Setelah mereka dilantik dan sah sebagai panitia pemungutan suara, maka apapun yang menjadi tindak lanjut, tingkah laku, bahasa mereka itu adalah bahasa penyelenggara pemilu. Jadi harus hati-hati dalam setiap kegiatannya sehari," katanya.
Selain terkait hukum dan pengawasan, dalam bimtek ini pihaknya juga menyampaikan terkait dengan teknis pemilihan umum terutama terkait tahapan pemilihan umum serentak tahun 2004.
"Sejauh ini kita sudah di tahapan pencalonan dewan perwakilan daerah. Untuk tahapan pencalonan DPD itu sendiri saat ini kita sedang melaksanakan verifikasi administrasi perbaikan yang pertama dan sedang kami kerjakan di KPU Kota Pangkalpinang," ujarnya.
Dalam sesi pembekalan ini, pihaknya menyampaikan secara detail kepada anggota PPS bahwasanya adalah setelah tahapan verifikasi administrasi ini dilaksanakan, akan lanjutkan dengan verifikasi faktual yang mana verifikasi faktual ini akan dilakukan oleh kawan-kawan panitia pemungutan suara.
Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh anggota PPS ini harus memiliki integritas karena menjadi sesuatu yang wajib yang harus dimiliki setiap penyelenggara pemilu.
"Bukan hanya di PPK dan PPS saja, tetapi juga sampai nanti kejajaran paling bawah mulai dari panitia pemuktahiran data pemilih yang akan dibentuk, termasuk juga KPPS," katanya.
Menurutnya integritas inilah yang menjadi modal dasar ketika kita menentukan persoalan-persoalan yang terencana, karena ini jika penyelenggara pemilu tidak miliki integritas maka akan menjadi persoalan yang akan naik terus hingga ke tingkat pusat yang akan menjadi bumerang bagi mereka sendiri.
"Oleh sebab itu kami terus menekankan terkait dengan integritasnya, karena saat kami memilih mereka yang kami utamakan integritasnya. Untuk itu komposisi panitia pemungutan suara itu juga didominasi oleh kawan-kawan yang baru bergabung karena semangat mereka untuk menyukseskan Pemilu masih tinggi," ujarnya.
Editor : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023