Upaya Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelesaikan permasalahan penambangan timah laut di pesisir pantai Kepulauan Bangka Belitung yang masif akhir-akhir ini mengundang Direktur Eksekutif Pengurus Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia (LKPI) Ayub Faidiban bersama tim, didampingi Kepala LKPI Provinsi Babel datang dan bertemu dengan Penjabat (Pj) Gubernur Babel, Suganda Pandapotan Pasaribu. 

Dalam audiensi, membahas tentang konflik antara Masyarakat Nelayan Pesisir dengan Penambangan Ilegal di Wilayah Pesisir Provinsi Babel yang bertempat di Rumah Dinas Gubernur di Pangkalpinang, Sabtu (13/5).

Direktur Eksekutif Pengurus Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia (LKPI) Ayub Faidiban mengatakan melihat situasi Babel saat ini yang dilaporkan oleh masyarakat nelayan di wilayah pesisir bahwa mereka tidak mendapat ruang yang baik untuk mencari nafkah karena adanya aktivitas penambangan. 

Ia menyampaikan untuk itu pihaknya meminta kepada Pj Gubernur Suganda, untuk mengevaluasi persoalan yang terjadi agar para nelayan bisa mendapatkan kembali ruang untuk mencari nafkah. 

"Selain itu, alur masuk bagi nelayan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sungailiat yang sampai saat ini belum tuntas, dapat kiranya menjadi atensi untuk diselesaikan," katanya. 

"Akan tetapi kami sangat berterimakasih, karena Pj Gubernur telah menyambut baik. Beliau mengatakan akan segera menindaklanjuti. Semoga ke depan tidak ada lagi persoalan pada masyarakat nelayan yang ada di Bangka Belitung," katanya. 

Menurut dia sebenarnya persoalan ini pun telah menjadi perhatian besar Pj Gubernur Babel. Untuk itu, dirinya meminta waktu agar bisa segera menyelesaikannya. 

"Kasih saya waktu, kita akan turun bersama, Forkopimda provinsi, kabupaten, semua, mudah-mudahan segera terselesaikan, karena ini adalah permasalahan kita bersama," kata Pj Gubernur Suganda.

Pewarta: Chandrika Purnama Dewi

Editor : Bima Agustian


COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023