Pangkalpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 2025 meningkatkan sektor pertambangan, non-pertambangan, pariwisata dan ekonomi kreatif, guna mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di daerah itu.
"Kita tidak bisa begini terus dan harus ada langkah, strategi untuk menggelorakan empat sektor ini untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan," kata Penjabat Gubernur Kepulauan Babel Sugito di Pangkalpinang, Selasa.
Ia mengatakan, dalam meningkatkan sektor pertambangan, non-pertambangan, pariwisata dan ekonomi kreatif ini, Pemprov Kepulauan Babel bersama DPRD, akademisi, BPS dan Bank Indonesia Perwakilan Kepulauan Babel telah melakukan rapat dengar pendapat, guna meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi masyarakat di Negeri Serumpun Sebalai ini.
"Saya mencermati tiap paparan oleh mitra, baik dari BPS, akademisi dan BI, maka ditemukan kata kunci yakni transformasi ekonomi berkelanjutan dengan menggelorakan kembali empat sektor di daerah ini," ujarnya.
Menurut dia, jika melihat kebijakan pusat, kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang banyak berkaitan erat dengan Kepulauan Babel, baik swasembada pangan, energi, air, dan seterusnya.
"Pemikiran saya, dalam tataran implementasi, kiranya menjadi renungan dan bisa dikawal untuk perubahan di Kepulauan Babel ini," katanya.
Menurut dia untuk mewujudkan transformasi ekonomi berkelanjutan ini, ada empat hal yang perlu diperhatikan yaitu pertama adanya kebijakan yang berpihak terhadap transformasi ekonomi berkelanjutan, bisa berupa regulasi yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), berupa program dan kegiatan kerja Kepala Daerah, dituangkan dalam Goal 5 tahun ke depan.
Kedua yaitu perlunya perubahan cara berpikir (mindset) masyarakat, tidak hanya retorika, namun melakukan aksi walaupun menurutnya hal ini sulit, namun tetap harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kepulauan Babel.
Ketiga revitalisasi kelembagaan dan budaya aparatur. Bagaimana lembaga kepariwisataan itu mengelola tetapi menjadi satu.
Misalnya saat ini di Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) sendiri ada 4 sektor, tentu evaluasi Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) perlu menjadi masukan ke depan, untuk menyinergikan dan mengolaborasikan, sehingga kelembagaan di Babel bisa lebih efektif.
"Saya tidak melihat sektoral Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tapi goalnya kita ke mana. Kalau tematik kepariwisataan, kita lakukan operasional mapping, mestinya kita liat goal yang ingin dicapai, mendistribusikan, jika ada aksesibilitas yang perlu dibangun," katanya.
Keempat perlu ada keberpihakan anggaran, sehingga sektor apa yang ingin diunggulkan bisa tepat sasaran.
"Jika ingin bangun pertanian, swasembada pangan, kami menawarkan masukan kegalauan petani pertama soal modal, kedua ketika gagal siapa yang menjamin, jika berproduksi siapa pembelinya/ memastikan offtaker. Pemerintah dengan dukungan politik bisa hadir misalnya melalui subsidi pupuk atau permodalan Kredit Usaha Rakyat (KUR)," katanya.
