Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan diskusi soal sumber daya hutan Babel kepada Pj Gubernur Suganda Pandapotan Pasaribu, terkait tata kelola sumber daya bidang kehutanan di Babel.
"Beberapa waktu yang lalu terkait surat keputusan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, terdapat adanya evaluasi dan izin-izin, sekaligus juga pencabutan izin yang ada di Bangka Belitung," kata Ketua WALHI Jessix Amundian di Pangkalpinang, Selasa.
Ia mengatakan izin yang menjadi soroton saat ini adalah izin pemanfaatan Hutan Tanaman Industri (HTI), dimana ada izin evalusi dan ada juga pencabutan izin.
"Yang termasuk dalam proses evaluasi dalam SK (Surat Keputusan) tersebut adalah izin atas HTI Akasia di Kabupaten Belitung dan Belitung Timur. Sedangkan proses pencabutan izin HTI ada di Kabupaten Bangka Tengah dan Bangka Selatan, karena perusahaan tersebut tidak melaksanakan kewajibannya," katanya.
Ia menjelaskan dalam kesempatan itu, selain silaturahmi dengan Pj Gubernur, sekaligus mendiskusikan masalah tersebut, sehingga masyarakat bisa mengetahui status dari izin pemanfaatan HTI perusahaan-perusahaan itu. 8
Ia menyampaikan adanya proses evaluasi atau pencabutan izin pemanfaatan HTI perusahaan ini, dikatakannya, pihak perangkat desa maupun masyarakat belum mendapatkan informasi yang lengkap, apakah perusahaan ini izinnya telah dicabut agar tidak terjadi tumpang tindih.
Selain itu, masalah deforestasi di Bangka Belitung yang terjadi saat ini, dan banyaknya kawasan hutan yang masuk wilayah konsesi, baik itu hutan tanaman, tambang, dengan kehutanan sosial yang tidak seimbang. Ditambah situasi perubahan iklim, sehingga penting untuk mereviu sumber daya hutan.
"Sehingga, penting bagi kami untuk meminta dukungan pemerintah agar melakukan sosialisasi pada masyarakat yang desa-desanya terdampak," katanya.
Pj Gubernur Suganda menyikapi positif apa yang disampaikan WALHI dan sangat mendukung. Akan tetapi menurutnya, pemerintah daerah dalam hal ini, (terkait HTI), tidak bisa eksekusi langsung atau dilakukan sendiri-sendiri, melainkan harus berkoordinasi dengan banyak pihak terkait, termasuk pemerintah pusat, instansi vertikal, DPR dan pihak lainnya.
Ia mengatakan mendukung hal tersebut, Pemprov Babel akan ada program kegiatan yang turun langsung ke desa-desa.
"Untuk itu, mari kita turun bersama-sama, nanti jadwalnya tanya pada Biro Pemerintahan, kapan kita turun ke Bangka Tengah, ke Bangka Selatan, ke Belitung. Kita datang, kita lihat data, kita diskusi, audiensi dengan perusahaan dan juga pemerintahan setempat," katanya.
"Kita jalan pelan-pelan dan benahi bersama-sama, menyadarkan kembali masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup, terutama bagi anak cucu kita nanti," pungkasnya.
Sementara itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Babel Fery Afriyanto menambahkan bahwa dalam waktu satu tahun ini, kehutanan WALHI pihakny mendata semua ketelanjuran masyarakat di kawasan hutan baik itu rumah, pemukiman, kebun, baik di luar konsesi HTI maupun dalam kawasan hutan.
"Semuanya kita data, kita laporkan ke kementerian karena menyangkut amanat UU Cipta Kerja, nanti kementerian yang akan membuat skema atau formulasinya seperti apa," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023
"Beberapa waktu yang lalu terkait surat keputusan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, terdapat adanya evaluasi dan izin-izin, sekaligus juga pencabutan izin yang ada di Bangka Belitung," kata Ketua WALHI Jessix Amundian di Pangkalpinang, Selasa.
Ia mengatakan izin yang menjadi soroton saat ini adalah izin pemanfaatan Hutan Tanaman Industri (HTI), dimana ada izin evalusi dan ada juga pencabutan izin.
"Yang termasuk dalam proses evaluasi dalam SK (Surat Keputusan) tersebut adalah izin atas HTI Akasia di Kabupaten Belitung dan Belitung Timur. Sedangkan proses pencabutan izin HTI ada di Kabupaten Bangka Tengah dan Bangka Selatan, karena perusahaan tersebut tidak melaksanakan kewajibannya," katanya.
Ia menjelaskan dalam kesempatan itu, selain silaturahmi dengan Pj Gubernur, sekaligus mendiskusikan masalah tersebut, sehingga masyarakat bisa mengetahui status dari izin pemanfaatan HTI perusahaan-perusahaan itu. 8
Ia menyampaikan adanya proses evaluasi atau pencabutan izin pemanfaatan HTI perusahaan ini, dikatakannya, pihak perangkat desa maupun masyarakat belum mendapatkan informasi yang lengkap, apakah perusahaan ini izinnya telah dicabut agar tidak terjadi tumpang tindih.
Selain itu, masalah deforestasi di Bangka Belitung yang terjadi saat ini, dan banyaknya kawasan hutan yang masuk wilayah konsesi, baik itu hutan tanaman, tambang, dengan kehutanan sosial yang tidak seimbang. Ditambah situasi perubahan iklim, sehingga penting untuk mereviu sumber daya hutan.
"Sehingga, penting bagi kami untuk meminta dukungan pemerintah agar melakukan sosialisasi pada masyarakat yang desa-desanya terdampak," katanya.
Pj Gubernur Suganda menyikapi positif apa yang disampaikan WALHI dan sangat mendukung. Akan tetapi menurutnya, pemerintah daerah dalam hal ini, (terkait HTI), tidak bisa eksekusi langsung atau dilakukan sendiri-sendiri, melainkan harus berkoordinasi dengan banyak pihak terkait, termasuk pemerintah pusat, instansi vertikal, DPR dan pihak lainnya.
Ia mengatakan mendukung hal tersebut, Pemprov Babel akan ada program kegiatan yang turun langsung ke desa-desa.
"Untuk itu, mari kita turun bersama-sama, nanti jadwalnya tanya pada Biro Pemerintahan, kapan kita turun ke Bangka Tengah, ke Bangka Selatan, ke Belitung. Kita datang, kita lihat data, kita diskusi, audiensi dengan perusahaan dan juga pemerintahan setempat," katanya.
"Kita jalan pelan-pelan dan benahi bersama-sama, menyadarkan kembali masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup, terutama bagi anak cucu kita nanti," pungkasnya.
Sementara itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Babel Fery Afriyanto menambahkan bahwa dalam waktu satu tahun ini, kehutanan WALHI pihakny mendata semua ketelanjuran masyarakat di kawasan hutan baik itu rumah, pemukiman, kebun, baik di luar konsesi HTI maupun dalam kawasan hutan.
"Semuanya kita data, kita laporkan ke kementerian karena menyangkut amanat UU Cipta Kerja, nanti kementerian yang akan membuat skema atau formulasinya seperti apa," katanya.
Editor : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023