Siapa pun pasti terkejut saat mendengar pernyataan Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan bahwa Tahun 2023 akan menjadi tahun krisis pangan. Beberapa organisasi regional, internasional, bahkan banyak negara meluncurkan inisiatif global untuk menghadapi permasalahan ketahanan pangan. Bagaimana dengan Indonesia?
Di tengah isu krisis pangan global saat ini, Indonesia diharapkan dapat menjadi negara pengekspor pangan dunia dan itu tidak mustahil karena sejak 2019 hingga 2022 tren ekspor sektor pertanian mengalami kenaikan. Tahun 2023, Kementerian Pertanian menargetkan ekspor komoditas perntanian Indonesia mencapai Rp940,4 triliun.
Sektor pertanian memberi pengaruh yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain sebagai penghasil bahan pangan, pertanian juga masih menjadi andalan penciptaan lapangan pekerjaan yang cukup besar dibandingkan sektor-sektor lain. Selama Tahun 2022 saja, sektor pertanian berkontribusi 12,40 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan menyerap 29,36 persen dari total jumlah tenaga kerja nasional.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian negara itu mengalami pertumbuhan mencapai 2,25 persen selama 2022 dan angka ini menunjukkan adanya tren kenaikan meskipun belum melampaui level pertumbuhan prapandemi.
Pengembangan sektor pertanian masih mengalami beberapa hambatan di antaranya skala usaha pertanian yang relatif kecil, modal yang terbatas, penggunaan teknologi yang masih sederhana, regenerasi petani, pemberian subsidi tidak merata, dan sangat dipengaruhi oleh musim.
Sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia perlu menetapkan kebijakan yang tepat. Sebuah kebijakan yang tepat sasaran tentu saja harus berbasis data yang akurat. Data digunakan oleh para penentu kebijakan untuk memetakan masalah secara konkret dan nyata.
Melalui data, pemerintah bisa mengenali persoalan sehingga dapat mengoptimalkan solusi yang efektif.
Data laksana penunjuk arah bagi negara ini untuk melangkah. Data adalah potret kondisi pertanian Indonesia. Jika data tidak akurat, pengimplementasikan kebijakan menjadi kurang solutif. Salah satu langkah untuk mendapatkan data akurat adalah melalui sensus pertanian.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaksanakan Sensus Pertanian 2023 (ST2023) sejak 1 Juni dan berakhir 31 Juli. Pelaksanaan ST2023 diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif terkait kondisi pertanian di Indonesia hingga wilayah terkecil.
Data hasil ST2023 digunakan sebagai kerangka sampel survei pertanian dan sebagai tolok ukur statistik pertanian yang ada saat ini. Data ST2023 diharapkan dapat menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan strategis sektor pertanian hingga meningkatkan kualitas desain kebijakan yang diformulasikan.
Pelaksanaan ST2023 bertujuan untuk menyediakan data struktur pertanian terutama untuk unit-unit adminsitrasi terkecil. Informasi tentang struktur pertanian diperlukan untuk memahami perubahan yang terjadi, elemen yang memicu perubahan tersebut, dan arah masa depan yang mungkin diambil. Statistik sturktur pertanian menunjukkan unit produktif pertanian berupa ukuran luas lahan, tenaga kerja, aspek hukum, manajemen pertanian, dan akses pasar.
Selain itu, ST2023 juga bertujuan untuk mendapatkan kerangka sampel yang dapat dijadikan landasan pengambilan sampiel untuk survei-survei pertanian rutin. Survei pertanian rutin dapat menunjukkan laju pertumbuhan sektor pertanian dari masing-masing subsektor.
Tujuan ST2023 selanjutnya adalah memperoleh informasi tentang populasi rumah tangga pertanian, rumah tangga petani gurem, luas tanam tanaman pangan, jumlah pohon dan distribusi penguasaan lahan menurut golongan luas, serta memperbaiki perkiraan produksi tanaman.
Berbeda dengan Tahun ST2013, dimana ST2023 juga akan menghasilkan data perkembangan terbaru tentang urban farming dan demografi petani milenial yang dimiliki Indonesia. Presiden Joko Widodo menekankan arti penting data yang akurat untuk menentukan kebijakan yang tepat di sektor pertanian. Sektor pertanian yang melibatkan hajat hidup orang banyak sehingga butuh akurasi kebijakan dan akurasi kebijakan butuh akurasi data. Dengan data yang akurat, kebijakan yang tepat, petani Indonesia akan makmur dan bermartabat.
Sebagai contoh, saat pemerintah membuat kebijakan pemberian subsidi pupuk atau bibit unggul maupun teknologi pertanian, tentu saja hal itu harus disasarkan pada data kebutuhan di lapangan. Jangan sampai timbul ketidakmerataan pembangunan sektor pertanian akibat data yang tidak akurat.
Dalam kegiatan sepuluhtahunan itu, BPS diharapkan dapat menghasilkan data yang berstandar internasional. Oleh karena itu, ST2023 dirancang mengacu pada program Food and Agricultural Organization (FAO) yang dikenal dengan nama World Programme For The Census of Agriculture (WCA).
Dengan metode yang berstandar internasional, BPS akan mendapatkan data yang akurat sehingga kebijakan modernisasi dan percepatan pertumbuhan sektor pertanian lebih tepat sasaran.
Pada ST2013, pencacahan dilakukan dengan dua metode yaitu door to door untuk wilayah konsentrasi pertanian dan metode snowball bagi wilayah nonkonsentrasi.
Sedangkan pada ST2023, BPS menggunakan metode yang lebih menjamin komparabilitas data yaitu dengan metode konvensional secara door to door menggunakan kertas dan pensil. Ke dua, sensus juga dilakukan menggunakan metode lain, yakni petugas mendatangi responden dan pendataannya menggunakan gawai. Ke tiga, sensus dengan metode mandiri, yaitu, petani atau pun pelaku usaha pertanian dapat melakukan pengisian data secara mandiri.
Bercermin dari pelaksanaan ST2013, ada beberapa kendala yang sering terjadi di antaranya letak geografis yang masih jauh dari jangkauan dan kesulitan menemui responden pada siang hari karena sedang bekerja. Selain itu, masih banyak responden yang takut kepada petugas sensus karena mengira mereka penipu atau peminta sumbangan. Oleh karena itu, pada ST2023, BPS menerjukan 190 ribu petugas di seluruh Indonesia.
BPS tidak dapat bekerja sendiri untuk menyukseskan ST2023. Responden yang menjadi objek ST2023 yaitu usaha pertanian perorangan dan berbadan hukum di seluruh wilayah Indonesia harus berpartisipasi aktif. Pelaku usaha pertanian diharapkan dapat memberikan jawaban yang jujur terhadap pertanyaan petugas sensus. Selain itu, pelaku usaha tidak perlu takut atau antipati terhadap petugas sensus. Sejatinya, muara kesuksesan ST2023 adalah demi kesejahteraan petani Indonesia.
Vega Galanteri, SS *) Guru Bahasa Indonesia di Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MAN IC) Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023
Di tengah isu krisis pangan global saat ini, Indonesia diharapkan dapat menjadi negara pengekspor pangan dunia dan itu tidak mustahil karena sejak 2019 hingga 2022 tren ekspor sektor pertanian mengalami kenaikan. Tahun 2023, Kementerian Pertanian menargetkan ekspor komoditas perntanian Indonesia mencapai Rp940,4 triliun.
Sektor pertanian memberi pengaruh yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain sebagai penghasil bahan pangan, pertanian juga masih menjadi andalan penciptaan lapangan pekerjaan yang cukup besar dibandingkan sektor-sektor lain. Selama Tahun 2022 saja, sektor pertanian berkontribusi 12,40 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan menyerap 29,36 persen dari total jumlah tenaga kerja nasional.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian negara itu mengalami pertumbuhan mencapai 2,25 persen selama 2022 dan angka ini menunjukkan adanya tren kenaikan meskipun belum melampaui level pertumbuhan prapandemi.
Pengembangan sektor pertanian masih mengalami beberapa hambatan di antaranya skala usaha pertanian yang relatif kecil, modal yang terbatas, penggunaan teknologi yang masih sederhana, regenerasi petani, pemberian subsidi tidak merata, dan sangat dipengaruhi oleh musim.
Sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia perlu menetapkan kebijakan yang tepat. Sebuah kebijakan yang tepat sasaran tentu saja harus berbasis data yang akurat. Data digunakan oleh para penentu kebijakan untuk memetakan masalah secara konkret dan nyata.
Melalui data, pemerintah bisa mengenali persoalan sehingga dapat mengoptimalkan solusi yang efektif.
Data laksana penunjuk arah bagi negara ini untuk melangkah. Data adalah potret kondisi pertanian Indonesia. Jika data tidak akurat, pengimplementasikan kebijakan menjadi kurang solutif. Salah satu langkah untuk mendapatkan data akurat adalah melalui sensus pertanian.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaksanakan Sensus Pertanian 2023 (ST2023) sejak 1 Juni dan berakhir 31 Juli. Pelaksanaan ST2023 diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif terkait kondisi pertanian di Indonesia hingga wilayah terkecil.
Data hasil ST2023 digunakan sebagai kerangka sampel survei pertanian dan sebagai tolok ukur statistik pertanian yang ada saat ini. Data ST2023 diharapkan dapat menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan strategis sektor pertanian hingga meningkatkan kualitas desain kebijakan yang diformulasikan.
Pelaksanaan ST2023 bertujuan untuk menyediakan data struktur pertanian terutama untuk unit-unit adminsitrasi terkecil. Informasi tentang struktur pertanian diperlukan untuk memahami perubahan yang terjadi, elemen yang memicu perubahan tersebut, dan arah masa depan yang mungkin diambil. Statistik sturktur pertanian menunjukkan unit produktif pertanian berupa ukuran luas lahan, tenaga kerja, aspek hukum, manajemen pertanian, dan akses pasar.
Selain itu, ST2023 juga bertujuan untuk mendapatkan kerangka sampel yang dapat dijadikan landasan pengambilan sampiel untuk survei-survei pertanian rutin. Survei pertanian rutin dapat menunjukkan laju pertumbuhan sektor pertanian dari masing-masing subsektor.
Tujuan ST2023 selanjutnya adalah memperoleh informasi tentang populasi rumah tangga pertanian, rumah tangga petani gurem, luas tanam tanaman pangan, jumlah pohon dan distribusi penguasaan lahan menurut golongan luas, serta memperbaiki perkiraan produksi tanaman.
Berbeda dengan Tahun ST2013, dimana ST2023 juga akan menghasilkan data perkembangan terbaru tentang urban farming dan demografi petani milenial yang dimiliki Indonesia. Presiden Joko Widodo menekankan arti penting data yang akurat untuk menentukan kebijakan yang tepat di sektor pertanian. Sektor pertanian yang melibatkan hajat hidup orang banyak sehingga butuh akurasi kebijakan dan akurasi kebijakan butuh akurasi data. Dengan data yang akurat, kebijakan yang tepat, petani Indonesia akan makmur dan bermartabat.
Sebagai contoh, saat pemerintah membuat kebijakan pemberian subsidi pupuk atau bibit unggul maupun teknologi pertanian, tentu saja hal itu harus disasarkan pada data kebutuhan di lapangan. Jangan sampai timbul ketidakmerataan pembangunan sektor pertanian akibat data yang tidak akurat.
Dalam kegiatan sepuluhtahunan itu, BPS diharapkan dapat menghasilkan data yang berstandar internasional. Oleh karena itu, ST2023 dirancang mengacu pada program Food and Agricultural Organization (FAO) yang dikenal dengan nama World Programme For The Census of Agriculture (WCA).
Dengan metode yang berstandar internasional, BPS akan mendapatkan data yang akurat sehingga kebijakan modernisasi dan percepatan pertumbuhan sektor pertanian lebih tepat sasaran.
Pada ST2013, pencacahan dilakukan dengan dua metode yaitu door to door untuk wilayah konsentrasi pertanian dan metode snowball bagi wilayah nonkonsentrasi.
Sedangkan pada ST2023, BPS menggunakan metode yang lebih menjamin komparabilitas data yaitu dengan metode konvensional secara door to door menggunakan kertas dan pensil. Ke dua, sensus juga dilakukan menggunakan metode lain, yakni petugas mendatangi responden dan pendataannya menggunakan gawai. Ke tiga, sensus dengan metode mandiri, yaitu, petani atau pun pelaku usaha pertanian dapat melakukan pengisian data secara mandiri.
Bercermin dari pelaksanaan ST2013, ada beberapa kendala yang sering terjadi di antaranya letak geografis yang masih jauh dari jangkauan dan kesulitan menemui responden pada siang hari karena sedang bekerja. Selain itu, masih banyak responden yang takut kepada petugas sensus karena mengira mereka penipu atau peminta sumbangan. Oleh karena itu, pada ST2023, BPS menerjukan 190 ribu petugas di seluruh Indonesia.
BPS tidak dapat bekerja sendiri untuk menyukseskan ST2023. Responden yang menjadi objek ST2023 yaitu usaha pertanian perorangan dan berbadan hukum di seluruh wilayah Indonesia harus berpartisipasi aktif. Pelaku usaha pertanian diharapkan dapat memberikan jawaban yang jujur terhadap pertanyaan petugas sensus. Selain itu, pelaku usaha tidak perlu takut atau antipati terhadap petugas sensus. Sejatinya, muara kesuksesan ST2023 adalah demi kesejahteraan petani Indonesia.
Vega Galanteri, SS *) Guru Bahasa Indonesia di Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MAN IC) Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung
Editor : Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023