Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memfasilitasi penyusunan dokumen teknis kebencanaan kabupaten/kota seiring dengan masih ada kabupaten yang belum memiliki dokumen kebencanaan karena kendala anggaran.
"Arah kebijakan penanggulangan bencana ke depan adalah melalui penerapan standar pelayanan minimal sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota. Standar pelayanan minimal ini bersifat wajib dan prioritas dilaksanakan oleh pemerintah daerah," kata Kepala BPBD Provinsi Babel Mikron Antariksa di Pangkalpinang, Selasa.
Tujuan penerapan standar pelayanan minimal guna memastikan program dan anggaran daerah diprioritaskan untuk menjamin terpenuhinya konstitusional setiap warga negara.
Terkait dengan teknis penanganan kilas balik kebencanaan, tata laksana organisasi dan administrasi, kata dia, hal itu menjadi wewenang Kementerian Dalam Negeri, sedangkan koordinasi pelaksanaan kebencanaan menjadi ranah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Berdasarkan data rekapitulasi dokumen kebencanaan se-Bangka Belitung, masih ada beberapa kabupaten yang belum memiliki dokumen kebencanaan karena terkendala anggaran.
"Untuk masalah tata laksana dan administrasi kami minta daerah berkoordinasi dengan Kemendagri, sedangkan untuk anggaran kebencanaan yang bersifat darurat menjadi ke BNPB," katanya.
Penyusunan dokumen teknis kebencanaan (kajian risiko bencana, rencana penanggulangan bencana dan rencana kontingensi) sebagai dokumen dasar yang secara ilmiah menjelaskan mengenai nilai ancaman bencana, nilai kerentanan dan nilai kapasitas yang akan menjadi landasan untuk memilih strategi penanggulangan risiko bencana, serta menjadi dasar daerah untuk menyusun kebijakan penanggulangan bencana.
"BPBD Provinsi Babel siap memfasilitasi dan pendampingan dalam penyusunan dokumen, ini juga akan kita anggarkan tahun depan," katanya.
Dengan adanya perencanaan yang matang dan sesuai aturan dalam penanggulangan bencana diharapkan penanganan bencana di daerah itu semakin baik sehingga petugas bisa bergerak lebih cepat pada saat terjadi bencana dan dalam penanganan korban maupun warga yang terdampak.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023
"Arah kebijakan penanggulangan bencana ke depan adalah melalui penerapan standar pelayanan minimal sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota. Standar pelayanan minimal ini bersifat wajib dan prioritas dilaksanakan oleh pemerintah daerah," kata Kepala BPBD Provinsi Babel Mikron Antariksa di Pangkalpinang, Selasa.
Tujuan penerapan standar pelayanan minimal guna memastikan program dan anggaran daerah diprioritaskan untuk menjamin terpenuhinya konstitusional setiap warga negara.
Terkait dengan teknis penanganan kilas balik kebencanaan, tata laksana organisasi dan administrasi, kata dia, hal itu menjadi wewenang Kementerian Dalam Negeri, sedangkan koordinasi pelaksanaan kebencanaan menjadi ranah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Berdasarkan data rekapitulasi dokumen kebencanaan se-Bangka Belitung, masih ada beberapa kabupaten yang belum memiliki dokumen kebencanaan karena terkendala anggaran.
"Untuk masalah tata laksana dan administrasi kami minta daerah berkoordinasi dengan Kemendagri, sedangkan untuk anggaran kebencanaan yang bersifat darurat menjadi ke BNPB," katanya.
Penyusunan dokumen teknis kebencanaan (kajian risiko bencana, rencana penanggulangan bencana dan rencana kontingensi) sebagai dokumen dasar yang secara ilmiah menjelaskan mengenai nilai ancaman bencana, nilai kerentanan dan nilai kapasitas yang akan menjadi landasan untuk memilih strategi penanggulangan risiko bencana, serta menjadi dasar daerah untuk menyusun kebijakan penanggulangan bencana.
"BPBD Provinsi Babel siap memfasilitasi dan pendampingan dalam penyusunan dokumen, ini juga akan kita anggarkan tahun depan," katanya.
Dengan adanya perencanaan yang matang dan sesuai aturan dalam penanggulangan bencana diharapkan penanganan bencana di daerah itu semakin baik sehingga petugas bisa bergerak lebih cepat pada saat terjadi bencana dan dalam penanganan korban maupun warga yang terdampak.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023