Keluarga sejahtera merupakan cita-cita luhur yang perlu diwujudkan agar kualitas hidup sumber daya manusia semakin meningkat dan berdaya saing untuk menjadi Bangsa Indonesia yang unggul.
Untuk mewujudkan keluarga sejahtera itu, pemerintah melakukan berbagai upaya yang didukung dengan kebijakan taktis melalui berbagai bantuan langsung hingga stimulan permodalan usaha demi mengikis jumlah keluarga miskin.
Di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, upaya pengentasan kemiskinan menjadi prioritas pemerintah daerah untuk mendukung terwujudnya Bangka Barat Maju, Sejahtera, dan Bermartabat sesuai visi dan misi kepala daerah.
Mewujudkan keluarga sejahtera menjadi target yang akan terus dikejar agar mampu merealisasikan cita-cita jangka pendek yang dicanangkan bupati dan wakil bupati karena terwujudnya keluarga sejahtera akan mengatasi berbagai permasalahan sosial di daerah itu, salah satu prioritas yaitu menurunkan kasus stunting.
Berdasarkan data hasil survei Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, angka kekerdilan di Bangka Barat mencapai 33 persen, sedangkan pada 2020 dari sebanyak 14.134 balita yang diukur ditemukan 1.750 kasus kekerdilan (12,38 persen), pada 2021 dari 13.980 balita ditemukan 1.552 kerdil (11,1), dan pada 2022 dari sebanyak 13.197 balita yang diukur ditemukan 1.262 kerdil (9,56).
Keberhasilan menurunkan jumlah kasus stunting ini merupakan hasil upaya nyata yang telah dilakukan pemerintah daerah setempat melalui berbagai kebijakan dan intervensi.
Seluruh instansi pemerintah daerah bersama masyarakat bersama-sama melakukan pola keroyokan untuk mengatasi kasus stunting.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat Sapi'i Rangkuti menjelaskan, secara keseluruhan pencapaian penurunan kasus cukup berhasil jika dilihat dari tingkat kabupaten, meskipun jika diciutkan menjadi tingkat desa maka dari sebanyak 66 desa dan kelurahan yang ada di Bangka Barat masih ditemukan 14 desa yang membutuhkan perhatian ekstra karena angka stunting yang tinggi.
Sebanyak 14 desa dengan angka kekerdilan di atas 14 persen, yaitu Desa Rambat (26,2 persen), Simpanggong (18,2), Pelangas (22), Berang (20,7), Ibul (30,9), Peradong (23,4), Airnyatoh (20,2), Kundi (21,5), Simpangtiga (34,5), Airmenduyung (18,8), Tugang (18,1), Pengkalberas (26,7), Limbung (15,4) dan Desa Pebuar (16,3 persen).
Dinkes bersama seluruh elemen terkait terus melakukan intervensi yang lebih gigih di desa-desa lokus, dengan tetap memperhatikan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan di desa lain karena sampai saat ini belum ada desa yang benar-benar terbebas dari kasus stunting .
Dinkes telah melaksanakan berbagai program unggulan untuk mengatasi permasalahan stunting, antara lain membentuk tim khusus yang terdiri dari dokter spesialis, ahli gizi dan kader Tim ini kemudian terjun langsung ke desa-desa lokus yang diberi nama program dokter spesialis natak kampung (doralis nampung).
Selain itu pemerintah juga menerbitkan 1.262 lembar kartu anak sejiran setason (tuanjita) untuk anak yang tahun lalu pertumbuhannya masih bermasalah. Kartu tersebut berfungsi sebagai kartu kontrol perkembangan pertumbuhan anak, berisi data identitas anak, jaminan kesehatan, identitas orang tua (termasuk pendidikan terakhir orang tua) dan data BPJS.
Para pemegang kartu ini diwajibkan rutin datang ke Posyandu setiap bulan untuk dipantau berat badan dan pemeriksaan kesehatan, jika anak tidak hadir maka akan dijemput petugas.
Bagi para ibu hamil, petugas juga melakukan pemantauan kesehatan berkala untuk mencegah potensi kekerdilan pada bayi yang akan dilahirkan. Para ibu hamil ini juga diberi bantuan makanan tambahan 90 hari untuk mencukupi kebutuhan gizinya.
Memang tidak seluruh kasus stunting berasal dari keluarga miskin, meski sebagian besar permasalahan tersebut berada di keluarga miskin. Karena itu selain membidik langsung balita yang bermasalah agar terbebas dari stunting, pemerintah juga melakukan antisipasi dini dengan menguatkan kesejahteraan keluarga.
Literasi untuk kesejahteraan
Sejalan dengan garis besar upaya yang dilakukan pemkab, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangka Barat melalui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial juga berupaya agar seluruh masyarakat, terutama kelompok ibu rumah tangga, tertarik untuk membaca karena diyakini dengan meningkatnya minat baca, kualitas sumber daya manusia juga akan meningkat dan dengan sendirinya akan berpengaruh terhadap berbagai aspek permasalahan sosial dan kesehatan masyarakat.
Hasil dari upaya untuk memantik minat baca kelompok ibu rumah tangga ini adalah masyarakat mampu membentuk keluarga maju, sejahtera, dan bermartabat.
Secara substansi ada keterkaitan erat antara literasi dengan budaya baca yaitu dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Kepala Bidang Layanan Otomasi dan Kerja Sama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangka Barat Erza Fistiawan mengatakan kegiatan pengembangan literasi ini dilakukan rutin setiap tahun dengan melibatkan berbagai kelompok, namun sebagai langkah awal pihaknya fokus pada kelompok ibu rumah tangga yang diharapkan akan mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Kegiatan itu akan terus dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya untuk meningkatkan budaya membaca masyarakat sehingga upaya membangun keluarga sejahtera semakin cepat terwujud.
Peran TP-PKK
Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Bangka Barat yang berkaitan erat dengan aktivitas para ibu rumah tangga juga berupaya memperkokoh kesejahteraan keluarga agar mampu mencetak generasi berkualitas dan bebas masalah stunting.
"Selama ini kami selalu memberikan perhatian khusus terhadap upaya percepatan penurunan stunting di Bangka Barat dengan menggandeng para ibu-ibu hingga ke tingkat dusun," kata Ketua Kelompok Kerja I TP-PKK Kabupaten Bangka Barat Ifa Masrifah.
Tim Penggerak PKK Kabupaten Bangka Barat memfasilitas pemasaran berbagai produk usaha rumah tangga. (ANTARA/ Donatus Dasapurna)
Upaya percepatan penurunan kekerdilan dilakukan melalui program-program kerja yang saling bersinergi antarkelompok kerja (pokja) di dalam organisasi PKK.
TP-PKK mendidik masyarakat agar menjadi keluarga Indonesia sejahtera melalui pola asuh anak yang baik yang dilaksanakan empat pokja yang saling bekerja sama untuk memberikan sosialisasi dan penyuluhan terkait penurunan kasus stunting, mulai dari pencegahan pernikahan dini, penanaman tumbuhan di pekarangan rumah, pola asuh anak, pendidikan keluarga, sampai posyandu ibu hamil dan balita.
Ketua TP-PKK Bangka Barat Rosmala Sukirman sejak lama telah menginstruksikan kepada tim untuk melibatkan pihak-pihak dari dinas terkait dalam membantu menjalankan target program yang sudah direncanakan.
TP-PKK bersama Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian dan Pangan juga bekerja sama agar anak-anak bisa mendapatkan makanan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.
TP-PKK Bangka Barat juga akan menggandeng Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Bangka Barat untuk melakukan penyuluhan dan sosialisasi terkait pencegahan pernikahan dini dan pemberdayaan perempuan hingga pelosok.
Hal ini selaras dengan arahan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin saat membuka puncak Hari Keluarga Nasional ke-30 yang berlangsung di Pangkalan Balai, Banyuasin, Sumatera Selatan.
Ma'ruf meminta peran keluarga dalam mencetak generasi penerus bebas stunting diperkuat karena prevalensi stunting di Indonesia saat ini mencapai 21,6 persen, sementara pada 2024 prevalensi stunting ditargetkan menjadi 14 persen.
Dengan berbagai program dan kegiatan yang dilakukan Pemkab Bangka Barat diharapkan seluruh keluarga di daerah itu semakin kokoh sehingga mampu mencetak generasi penerus yang bebas stunting baik fisik, mental, maupun kehidupan mereka.
