Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengatakan terselenggaranya Rakor Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Babel Semester I Tahun 2023, sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di Negeri Serumpun Sebalai.
"Melalui forum Rakor TPAKD, dapat meningkatkan percepatan akses keuangan daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera," kata Plh Sekretaris Daerah Babel Sunardi mewakili Penjabat Gubernur Babel Suganda Pandapotan Pasaribu di Pangkalpinang, Senin.
Ia mengatakan TPAKD Babel dibentuk melalui SK Gubernur dan diharapkan dapat berkontribusi pada pertumbuhan perekonomian serta menciptakan kondisi sosial dan ekonomi sosial yang lebih baik bagi masyarakat.
Ia menyampaikan dalam program kerjanya, juga berharap agar TPAKD Babel dapat mengangkat atau mengembangkan potensi ekonomi daerah, serta mampu mendukung program kerja pemerintah daerah.
"TPAKD Babel memegang peran vital dalam menjembatani aliansi strategis antara kementerian, lembaga perangkat daerah, lembaga jasa keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka perluasan akses keuangan daerah," katanya.
Ia menjelaskan program kerja TPAKD Babel dititikberatkan pada pengembangan sektor pertanian, kemaritiman, ketahanan pangan, UKM/IKM, serta pariwisata dan ekonomi kreatif yang disesuaikan dengan potensi unggulan masing-masing daerah.
Ia menyampaikan berbagai produk atau layanan jasa keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung program kerja TPAKD diantaranya, implementasi generik model kredit/pembiayaan melawan rentenir, kredit pembiayaan sektor pertanian, optimalisasi penyaluran KUR dan pembiayaan Ultra Mikro (Umi), asuransi pertanian/peternakan/nelayan, business matching, inisiasi penerbitan obligasi daerah, program satu rekening satu pelajar (Kejar), layanan keuangan tanpa kantor (branchless banking), Digitalisasi Keuangan Daerah, dan Desa Inklusi Keuangan.
"Memperluas akses keuangan di Bangka Belitung tidak dapat dilakukan sendiri. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui inklusi keuangan hanya dapat dicapai dengan sinergi antara seluruh pemangku kepentingan, baik itu pemerintah daerah, OJK Bank Indonesia, maupun industri jasa keuangan," katanya.
Oleh sebab itu, dirinya mencoba merangkul semua pihak agar berpartisipasi aktif dalam mengawal momentum untuk meningkatkan komitmen dan kepedulian seluruh pemangku kepentingan, dalam menyediakan akses keuangan seluas-luasnya bagi seluruh lapisan masyarakat, mendorong pengembangan potensi unggulan di daerah, serta menciptakan sistem keuangan inklusif di Indonesia.
Rakor TPAKD dihadiri oleh Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 7 Sumbagsel, Ekonom Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Kep. Babel, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Babel, Sekda Kabupaten/Kota dan anggota TPAKD Kabupaten/kota se-Babel.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023
"Melalui forum Rakor TPAKD, dapat meningkatkan percepatan akses keuangan daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera," kata Plh Sekretaris Daerah Babel Sunardi mewakili Penjabat Gubernur Babel Suganda Pandapotan Pasaribu di Pangkalpinang, Senin.
Ia mengatakan TPAKD Babel dibentuk melalui SK Gubernur dan diharapkan dapat berkontribusi pada pertumbuhan perekonomian serta menciptakan kondisi sosial dan ekonomi sosial yang lebih baik bagi masyarakat.
Ia menyampaikan dalam program kerjanya, juga berharap agar TPAKD Babel dapat mengangkat atau mengembangkan potensi ekonomi daerah, serta mampu mendukung program kerja pemerintah daerah.
"TPAKD Babel memegang peran vital dalam menjembatani aliansi strategis antara kementerian, lembaga perangkat daerah, lembaga jasa keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka perluasan akses keuangan daerah," katanya.
Ia menjelaskan program kerja TPAKD Babel dititikberatkan pada pengembangan sektor pertanian, kemaritiman, ketahanan pangan, UKM/IKM, serta pariwisata dan ekonomi kreatif yang disesuaikan dengan potensi unggulan masing-masing daerah.
Ia menyampaikan berbagai produk atau layanan jasa keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung program kerja TPAKD diantaranya, implementasi generik model kredit/pembiayaan melawan rentenir, kredit pembiayaan sektor pertanian, optimalisasi penyaluran KUR dan pembiayaan Ultra Mikro (Umi), asuransi pertanian/peternakan/nelayan, business matching, inisiasi penerbitan obligasi daerah, program satu rekening satu pelajar (Kejar), layanan keuangan tanpa kantor (branchless banking), Digitalisasi Keuangan Daerah, dan Desa Inklusi Keuangan.
"Memperluas akses keuangan di Bangka Belitung tidak dapat dilakukan sendiri. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui inklusi keuangan hanya dapat dicapai dengan sinergi antara seluruh pemangku kepentingan, baik itu pemerintah daerah, OJK Bank Indonesia, maupun industri jasa keuangan," katanya.
Oleh sebab itu, dirinya mencoba merangkul semua pihak agar berpartisipasi aktif dalam mengawal momentum untuk meningkatkan komitmen dan kepedulian seluruh pemangku kepentingan, dalam menyediakan akses keuangan seluas-luasnya bagi seluruh lapisan masyarakat, mendorong pengembangan potensi unggulan di daerah, serta menciptakan sistem keuangan inklusif di Indonesia.
Rakor TPAKD dihadiri oleh Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 7 Sumbagsel, Ekonom Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Kep. Babel, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Babel, Sekda Kabupaten/Kota dan anggota TPAKD Kabupaten/kota se-Babel.
Editor : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023