Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kepulauan Bangka Belitung membentuk tim terpadu untuk mencegah berbagai kemungkinan yang bisa menimbulkan kerawanan terjadinya konflik pada pelaksanaan seluruh tahapan Pemilu Serentak 2024.
"Sebagai tahap awal, setelah terbentuknya tim terpadu ini, kami laksanakan rapat koordinasi sebagai upaya mengantisipasi konflik yang terjadi pada pemilu," kata Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesbangpol Kepulauan Babel Ade Irma Setianingsih di Pangkalpinang, Kepulauan Babel, Jumat.
Ade Irma menjelaskan tim terpadu kerawanan konflik sosial itu terbentuk sejak Februari 2023 dengan beranggotakan beberapa unsur, seperti TNI, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), serta beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Babel.
"Rencana aksi kami saat ini adalah pemilu dan pilkada, di mana kami harus mengawasi satu unsur persiapan pemilu dan pilkada, yakni tahapan pemilih. Jika ada potensi konflik yang ditemukan atau ada pelanggaran, maka akan cepat disampaikan ke Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Babel," jelasnya.
Selain itu, tambah Ade Irma, pihaknya juga akan terus melakukan pengawasan netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam Pemilu Serentak 2024. Sebelumnya, seluruh OPD di Pemprov Babel sudah melakukan penandatanganan pakta integritas terkait netralitas ASN.
Bagi ASN yang terbukti terlibat dalam pemilu, maka akan mendapatkan sanksi berat, bahkan bisa dilakukan pemecatan jika melakukan pelanggaran berat.
"Namun, tetap kami lihat jenis pelanggaran masuk kategori apa. Awalnya, tetap melayangkan teguran dari BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Babel dengan berkoordinasi ke Bawaslu terkait aturan yang dilanggar," tuturnya.
Para ASN memang memiliki hak memilih, berbeda dengan prajurit TNI dan Polri yang masih aktif. Oleh karena itu, katanya, netralitas ASN sangat diharapkan agar jangan ada lagi kasus ASN terlibat atau mendukung peserta pemilu, meskipun sekadar hadir pada suatu acara berkedok kampanye.
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Babel Ferdiyan Loubis menambahkan tim terpadu akan cepat menyampaikan ke Bawaslu Babel jika ditemukan indikasi kerawanan atau pelanggaran dalam Pemilu 2024.
"Potensi kerawanan di tahapan pemilu juga terus diawasi bersama TNI, Polri, dan kabinda. Kerawanan kami kontrol terus dan sejauh ini masih belum ditemukan. Situasi di Babel masih sangat kondusif," kata Ferdiyan.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023
"Sebagai tahap awal, setelah terbentuknya tim terpadu ini, kami laksanakan rapat koordinasi sebagai upaya mengantisipasi konflik yang terjadi pada pemilu," kata Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesbangpol Kepulauan Babel Ade Irma Setianingsih di Pangkalpinang, Kepulauan Babel, Jumat.
Ade Irma menjelaskan tim terpadu kerawanan konflik sosial itu terbentuk sejak Februari 2023 dengan beranggotakan beberapa unsur, seperti TNI, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), serta beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Babel.
"Rencana aksi kami saat ini adalah pemilu dan pilkada, di mana kami harus mengawasi satu unsur persiapan pemilu dan pilkada, yakni tahapan pemilih. Jika ada potensi konflik yang ditemukan atau ada pelanggaran, maka akan cepat disampaikan ke Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Babel," jelasnya.
Selain itu, tambah Ade Irma, pihaknya juga akan terus melakukan pengawasan netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam Pemilu Serentak 2024. Sebelumnya, seluruh OPD di Pemprov Babel sudah melakukan penandatanganan pakta integritas terkait netralitas ASN.
Bagi ASN yang terbukti terlibat dalam pemilu, maka akan mendapatkan sanksi berat, bahkan bisa dilakukan pemecatan jika melakukan pelanggaran berat.
"Namun, tetap kami lihat jenis pelanggaran masuk kategori apa. Awalnya, tetap melayangkan teguran dari BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Babel dengan berkoordinasi ke Bawaslu terkait aturan yang dilanggar," tuturnya.
Para ASN memang memiliki hak memilih, berbeda dengan prajurit TNI dan Polri yang masih aktif. Oleh karena itu, katanya, netralitas ASN sangat diharapkan agar jangan ada lagi kasus ASN terlibat atau mendukung peserta pemilu, meskipun sekadar hadir pada suatu acara berkedok kampanye.
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Babel Ferdiyan Loubis menambahkan tim terpadu akan cepat menyampaikan ke Bawaslu Babel jika ditemukan indikasi kerawanan atau pelanggaran dalam Pemilu 2024.
"Potensi kerawanan di tahapan pemilu juga terus diawasi bersama TNI, Polri, dan kabinda. Kerawanan kami kontrol terus dan sejauh ini masih belum ditemukan. Situasi di Babel masih sangat kondusif," kata Ferdiyan.
Editor : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023