Pangkalpinang (ANTARA) - Bawaslu Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mengevaluasi tahapan pelaksanaan pengawasan Pemilu 2024, guna meningkatan kualitas pengawasan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada 2024 mendatang.
"Kami melakukan evaluasi tahapan pengawasan Pemilu 2024 di semua lini mulai dari jajaran Sumber Daya Manusia (SDM), pencegahan sampai dengan penindakan semua sudah kami rekap datanya," kata Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Bangka Belitung, Sahirin di Tanjung Pandan, Senin.
Menurut dia, evaluasi ini dilakukan guna memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengawasan Bawaslu Babel guna menyongsong pelaksanaan Pilkada 2024 yang akan berlangsung dalam waktu dekat.
"Dari hasil evaluasi ini kami harus mengambil hikmah untuk perbaikan ke depan," ujarnya.
Ia mengatakan, pelaksanaan tahapan pengawasan Pemilu 2024 lalu sudah berjalan dengan baik maka diharapkan tahapan pelaksanaan pengawasan Pilkada serentak 2024 dapat ditingkatkan menjadi lebih baik lagi.
"Sehingga dapat memunculkan eksistensi lembaga dan kepercayaan masyarakat (trust public). Hal ini ni menjadi "starting" awal karena kami sudah memulai meskipun Pemilu 2024 lebih besar dibandingkan Pilkada 2024, namun Pilkada 2024 ini tidak boleh dianggap remeh," katanya.
Ia menjelaskan, Bawaslu Babel beserta seluruh jajaran Bawaslu kabupaten/kota di daerah itu siap meningkatkan pengawasan Pilkada 2024.
"Semua kami ambil pelajaran mana yang kurang kami perbaiki dan mana yang baik tetap kami jaga atau pertahankan," ujarnya.
Berdasarkan data, lanjut Sahirin, tren pelanggaran Pemilu 2024 di Babel adalah meliputi pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK), calon penyelenggara adhoc yang terindikasi terlibat partai politik, keterlibatan TPP dalam mengarahkan/menggerakkan pendamping desa untuk mendukung partai, ASN memberikan dukungan kepada pasangan calon/caleg tertentu, dan KPU provinsi serta KPU kabupaten/kota menerima pendaftaran bakal calon legislatif melebihi batasan waktu pendaftaran.
"Sedangkan kerawanan di Pilkada 2024 adalah pertama netralitas ASN karena mayoritas calon adalah petahana, kedua isu SARA, dan ketiga media sosial," katanya.
