Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menggelar rapat koordinasi untuk meningkatkan pemahaman tentang penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi pada pelaksanaan Pemilu 2024.
"Rapat koordinasi penyelesaian sengketa pemilu ini diikuti oleh para Panwaslu Kecamatan karena mereka ini yang nantinya akan ikut serta dalam menyelesaikan sengketa antarpeserta pemilu yang bisa diselesaikan dengan cara musyawarah," kata Anggota Bawaslu Kabupaten Bangka Barat Rio Febri Pahlevi di Mentok, Rabu.
Ia mengatakan pada pelaksanaan pemilu kali ini para anggota Panwaslu kecamatan mendapatkan mandat dari Bawaslu Kabupaten untuk melakukan penyelesaian sengketa antarpeserta pemilu.
Baca juga: Bawaslu Babel-Polda tingkatkan fungsi pengawasan Pemilu 2024
Menurut dia, ada beberapa sengketa yang bisa diselesaikan oleh para petugas panwaslu kecamatan, misalnya permasalahan pemasangan alat peraga kampanye di lokasi-lokasi strategis.
"Biasanya lokasi strategis itu ruang yang tersedia sempit, jadi ini bisa difasilitasi penyelesaiannya oleh para petugas panwaslu kecamatan agar tidak menimbulkan permasalahan," katanya.
Para petugas panwaslu kecamatan akan melakukan kajian terlebih dahulu agar bisa dengan bijaksana mengambil keputusan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga bisa terfasilitasi seluruhnya.
Baca juga: Bawaslu Bangka perkuat koordinasi tingkatkan pengawasan ASN
"Pada kasus seperti ini, petugas panwaslu kecamatan bisa memberikan masukan kepada peserta pemilu agar alat peraga bisa ditata. Namun jika pola musyawarah seperti itu tetap belum disepakati bersama, maka petugas bisa melakukan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten," ujarnya.
Rio menambahkan, pada 3 November 2023 KPU akan menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Bangka Barat sehingga penetapan lokasi pemasangan alat peraga kampanye harus segera ditentukan agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
"Selain penetapan lokasi pemasangan APK, KPU juga perlu segera menyusun jadwal kampanye," katanya.
Baca juga: EM Osykar minta Bawaslu Belitung gencarkan informasi pengawasan partisipatif
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023
"Rapat koordinasi penyelesaian sengketa pemilu ini diikuti oleh para Panwaslu Kecamatan karena mereka ini yang nantinya akan ikut serta dalam menyelesaikan sengketa antarpeserta pemilu yang bisa diselesaikan dengan cara musyawarah," kata Anggota Bawaslu Kabupaten Bangka Barat Rio Febri Pahlevi di Mentok, Rabu.
Ia mengatakan pada pelaksanaan pemilu kali ini para anggota Panwaslu kecamatan mendapatkan mandat dari Bawaslu Kabupaten untuk melakukan penyelesaian sengketa antarpeserta pemilu.
Baca juga: Bawaslu Babel-Polda tingkatkan fungsi pengawasan Pemilu 2024
Menurut dia, ada beberapa sengketa yang bisa diselesaikan oleh para petugas panwaslu kecamatan, misalnya permasalahan pemasangan alat peraga kampanye di lokasi-lokasi strategis.
"Biasanya lokasi strategis itu ruang yang tersedia sempit, jadi ini bisa difasilitasi penyelesaiannya oleh para petugas panwaslu kecamatan agar tidak menimbulkan permasalahan," katanya.
Para petugas panwaslu kecamatan akan melakukan kajian terlebih dahulu agar bisa dengan bijaksana mengambil keputusan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga bisa terfasilitasi seluruhnya.
Baca juga: Bawaslu Bangka perkuat koordinasi tingkatkan pengawasan ASN
"Pada kasus seperti ini, petugas panwaslu kecamatan bisa memberikan masukan kepada peserta pemilu agar alat peraga bisa ditata. Namun jika pola musyawarah seperti itu tetap belum disepakati bersama, maka petugas bisa melakukan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten," ujarnya.
Rio menambahkan, pada 3 November 2023 KPU akan menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Bangka Barat sehingga penetapan lokasi pemasangan alat peraga kampanye harus segera ditentukan agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
"Selain penetapan lokasi pemasangan APK, KPU juga perlu segera menyusun jadwal kampanye," katanya.
Baca juga: EM Osykar minta Bawaslu Belitung gencarkan informasi pengawasan partisipatif
Editor : Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023