Jakarta (ANTARA Babel) - Wakil Ketua Umum Kadin Kawasan Timur Indonesia
Andi Rukman Karumpa menyatakan optimistis Instruksi Presiden (Inpres)
Nomor 7 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan
Nasional akan bisa mendorong kemajuan bisnis perikanan di kawasan timur
Indonesia.
"Sektor perikanan adalah salah satu penopang perekonomian di Indonesia Timur. Maka, Kadin meminta Menteri Kelautan dan Perikanan agar jangan ragu melaksanakan amanat Presiden melalui Inpres tersebut," katanya kepada pers di Jakarta, Rabu.
Andi Rukman mengemukakan keterangan tersebut terkait keluarnya Inpres Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 22 Agustus 2016.
Inpres itu dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan industri perikanan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik nelayan, pembudidaya, pengolah maupun pemasar hasil perikanan serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan menambah devisa negara.
Presiden melalui Inpres itu antara lain menginstruksikan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mengevaluasi peraturan perundangan yang menghambat pengembangan perikanan tangkap, budi daya, pengolahan, pemasaran dalam negeri, ekspor hasil perikanan, dan tambak garam nasional.
Selain itu, Presiden meminta Menteri Kelautan dan Perikanan menyusun peta jalan (roadmap) industri perikanan nasional serta menetapkan lokasi dan rencana induk (masterplan) kawasan industri perikanan nasional sebagai proyek strategis nasional.
Andi Rukman lebih lanjut mengharapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti untuk segera mengambil langkah-langkah nyata dalam mengerem deindustrilisasi perikanan nasional.
Ia mengemukakan, saat ini cenderung terjadi deindustrilisasi perikanan nasional, sehingga banyak usaha perikanan di kawasan timur Indonesia gulung tikar serta banyak nelayan menganggur, padahal salah satu penopang perekonomian di Indonesia timur adalah sektor perikanan.
"Setelah Menteri Susi melakukan pengetatan di industri ini, deposit perikanan nasional melimpah ruah. Sayangnya kondisi ini tidak diikuti dengan kebijakan hilirisasi perikanan, sehingga produksi dan kegiatan industri perikanan mengalami penurunan yang mengkhawatirkan," katanya.
Menurut Wakil Ketua Umum Kadin Kawasan Timur Indonesia itu, guna mengatasi penurunan produksi dan kegiatan industri perikanan tersebut pihaknya meminta Menteri Susi untuk tidak perlu ragu dalam melakukan industrilisasi perikanan, khususnya di Indonesia Timur.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2016
"Sektor perikanan adalah salah satu penopang perekonomian di Indonesia Timur. Maka, Kadin meminta Menteri Kelautan dan Perikanan agar jangan ragu melaksanakan amanat Presiden melalui Inpres tersebut," katanya kepada pers di Jakarta, Rabu.
Andi Rukman mengemukakan keterangan tersebut terkait keluarnya Inpres Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 22 Agustus 2016.
Inpres itu dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan industri perikanan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik nelayan, pembudidaya, pengolah maupun pemasar hasil perikanan serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan menambah devisa negara.
Presiden melalui Inpres itu antara lain menginstruksikan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mengevaluasi peraturan perundangan yang menghambat pengembangan perikanan tangkap, budi daya, pengolahan, pemasaran dalam negeri, ekspor hasil perikanan, dan tambak garam nasional.
Selain itu, Presiden meminta Menteri Kelautan dan Perikanan menyusun peta jalan (roadmap) industri perikanan nasional serta menetapkan lokasi dan rencana induk (masterplan) kawasan industri perikanan nasional sebagai proyek strategis nasional.
Andi Rukman lebih lanjut mengharapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti untuk segera mengambil langkah-langkah nyata dalam mengerem deindustrilisasi perikanan nasional.
Ia mengemukakan, saat ini cenderung terjadi deindustrilisasi perikanan nasional, sehingga banyak usaha perikanan di kawasan timur Indonesia gulung tikar serta banyak nelayan menganggur, padahal salah satu penopang perekonomian di Indonesia timur adalah sektor perikanan.
"Setelah Menteri Susi melakukan pengetatan di industri ini, deposit perikanan nasional melimpah ruah. Sayangnya kondisi ini tidak diikuti dengan kebijakan hilirisasi perikanan, sehingga produksi dan kegiatan industri perikanan mengalami penurunan yang mengkhawatirkan," katanya.
Menurut Wakil Ketua Umum Kadin Kawasan Timur Indonesia itu, guna mengatasi penurunan produksi dan kegiatan industri perikanan tersebut pihaknya meminta Menteri Susi untuk tidak perlu ragu dalam melakukan industrilisasi perikanan, khususnya di Indonesia Timur.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2016