Asisten Deputi Pengelolaan Pemilu dan Pengawasan Partai Politik, Kedeputian Politik Dalam Negeri, Kemenko Polhukam RI, Brigjen TNI Haryadi mengapresiasi kegiatan dialog publik pengawasan keterbukaan informasi yang digelar oleh Komisi Informasi Pusat RI.
"Ini kegiatan positif dari komisi informasi pusat, dimana semua kementerian lembaga harus memastikan semua tahapan pilkada berjalan lancar," katanya di Pangkalpinang, Senin.
Ia mengatakan KIP menggelar dialog publik agar dapat memberikan informasi kepada publik sehingga masyarakat luas dapat mengetahui dengan detail agar menggunakan hak pilihnya di Pilkada serentak nanti.
"Kami sebagai kementerian koordinator akan mengkoordinir dan mengkoordinasikan dengan pemerintah bagaimana tahapan pilkada dapat berjalan lancar karena kita memiliki indeks kerawanan pemilu (IKP) dan indeks potensi kerawanan pilkada (IPKP)," ujarnya.
Berdasarkan IKP dan IPKP, Kemenko Polhukam RI melihat di Kepulauan Bangka Belitung masuk kategori tidak terlalu ada kerawanan, namun tetap harus di waspadai karena di 27 November nanti itu puncak hujan sehingga semua pihak terkait harus mewaspadai dan memantau distribusi logistik.
"Kami akan memantau distribusi logistik juga mengantisipasi kotak kosong yang dimulai dari gejolak bagaimana kerawanan-kerawanan yang terjadi setelah pasca pilkada nanti," ujarnya.
Ia menambahkan, potensi kerawanan di Bangka Belitung yang harus diwaspadai adalah pasca pilkada yang hasilnya bisa atau tidak diterima oleh masyarakat luas.
"Jika pasangan calon (paslon) tunggal yang menang, bagaimana itu nanti sudah diatur di Undang-undang. Potensi kerawanan seperti bagaimana unjuk rasa, aksi massa itu konflik yang akan terjadi pasca pilkada. Namun Babel kita harap semoga tidak menjadi provinsi yang tinggi potensi kerawanannya," tutupnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2024
"Ini kegiatan positif dari komisi informasi pusat, dimana semua kementerian lembaga harus memastikan semua tahapan pilkada berjalan lancar," katanya di Pangkalpinang, Senin.
Ia mengatakan KIP menggelar dialog publik agar dapat memberikan informasi kepada publik sehingga masyarakat luas dapat mengetahui dengan detail agar menggunakan hak pilihnya di Pilkada serentak nanti.
"Kami sebagai kementerian koordinator akan mengkoordinir dan mengkoordinasikan dengan pemerintah bagaimana tahapan pilkada dapat berjalan lancar karena kita memiliki indeks kerawanan pemilu (IKP) dan indeks potensi kerawanan pilkada (IPKP)," ujarnya.
Berdasarkan IKP dan IPKP, Kemenko Polhukam RI melihat di Kepulauan Bangka Belitung masuk kategori tidak terlalu ada kerawanan, namun tetap harus di waspadai karena di 27 November nanti itu puncak hujan sehingga semua pihak terkait harus mewaspadai dan memantau distribusi logistik.
"Kami akan memantau distribusi logistik juga mengantisipasi kotak kosong yang dimulai dari gejolak bagaimana kerawanan-kerawanan yang terjadi setelah pasca pilkada nanti," ujarnya.
Ia menambahkan, potensi kerawanan di Bangka Belitung yang harus diwaspadai adalah pasca pilkada yang hasilnya bisa atau tidak diterima oleh masyarakat luas.
"Jika pasangan calon (paslon) tunggal yang menang, bagaimana itu nanti sudah diatur di Undang-undang. Potensi kerawanan seperti bagaimana unjuk rasa, aksi massa itu konflik yang akan terjadi pasca pilkada. Namun Babel kita harap semoga tidak menjadi provinsi yang tinggi potensi kerawanannya," tutupnya.
Editor : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2024