Kuala Lumpur (Antara Babel) - Sebanyak 32 tenaga kerja Indonesia
mengikuti uji kompetensi sertifikasi komputer skema operator junior yang
diselenggarakan Lembaga Sertifikasi Komputer (LSP) Komputer di Sekolah
Indonesia Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu.
Koordinator pelaksana harian Edukasi Untuk Bangsa Dwi Adisyahputra mengatakan bahwa para TKI itu mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh Komunitas Edukasi Untuk Bangsa (EUB).
Program yang terselenggara secara gratis tersebut merupakan kerja sama Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) RI, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, LSP Komputer dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) AMIK Bogor, Jawa Barat.
Selain itu, panitia juga melibatkan peran akademisi dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Lindawati Kartika dari Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB dan Iwan Kustiawan dari Himpunan Alumni IPB.
"Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari aktivitas kerja sama berkesinambungan Departemen Manajemen FEM IPB dengan KBRI Kuala Lumpur, Komunitas EUB, serta University of Putra Malaysia (UPM) pada tahun 2016 melalui riset dan pelatihan kewirausahaan bagi TKI sektor informal di Kuala Lumpur, Malaysia," katanya.
Dia mengatakan sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), maka harapan dari pelaksanaan program sertifikasi itu adalah agar para TKI sektor informal di Kuala Lumpur dapat memperoleh pengakuan kompetensi formal yang telah dimiliki melalui proses pelatihan atau otodidak.
Hal itu, dikemukakannya, diharapkan dapat berguna untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di Malaysia maupun di Indonesia sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan perekonomian nasional.
Sertifikasi kompetensi, menurut dia, sesuai dengan Peraturan BNSP No 2 2014, Peraturan pemerintah No 23, Peraturan BNSP No 07/ BNSP 202/XI/2013, UU No 13 tahun 2003, Keputusan Presiden Tahun 2011 , dan adanya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia ( SKKNI ) sangat perlu dilaksanakan terkait daya saing TKI.
KBRI Kuala Lumpur melalui Atase Pendidikan dan Kebudayaan Ari Purbayanto dan Atase Ketenagakerjaan Mustafa Kamal sangat mendukung peningkatan daya saing TKI informal di Kuala lumpur.
Ari Purbayanto dan perwakilan Fungsi Tenaga Kerja KBRI Kuala Lumpur turut hadir pada pembukaan uji sertifikasi. Sedangkan, asesor serta perwakilan LSP Komputer yang terlibat pada uji sertifikasi tersebut adalah Nursamsi Arlan, Syamsul Huda, Joko Sarjanoko dan Gunawan Ramli.
"Program ini juga diharapkan dapat menjadi pioner bagi LSP lainnya maupun TKI informal di negara lain, seperti Hongkong, Jeddah, Taiwan dan lain-lain untuk mendapatkan perhatian lebih terkait peningkatan kompetensi dan daya saing TKI informal di pasar global," ujar Nursamsi Alam.
Komunitas Edukasi Untuk Bangsa (EUB) merupakan komunitas warga negara Indonesia yang terdiri dari mahasiswa dan profesional yang menjadi relawan.
Mereka rutin melakukan pelatihan bagi TKI informal di Kuala Lumpur yang disebut Sekolah Minggu, yang antara lain terdiri atas pelatihan bahasa Inggris, komputer, kewirausahaan, dan kerajinan tangan.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2016
Koordinator pelaksana harian Edukasi Untuk Bangsa Dwi Adisyahputra mengatakan bahwa para TKI itu mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh Komunitas Edukasi Untuk Bangsa (EUB).
Program yang terselenggara secara gratis tersebut merupakan kerja sama Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) RI, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, LSP Komputer dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) AMIK Bogor, Jawa Barat.
Selain itu, panitia juga melibatkan peran akademisi dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Lindawati Kartika dari Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB dan Iwan Kustiawan dari Himpunan Alumni IPB.
"Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari aktivitas kerja sama berkesinambungan Departemen Manajemen FEM IPB dengan KBRI Kuala Lumpur, Komunitas EUB, serta University of Putra Malaysia (UPM) pada tahun 2016 melalui riset dan pelatihan kewirausahaan bagi TKI sektor informal di Kuala Lumpur, Malaysia," katanya.
Dia mengatakan sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), maka harapan dari pelaksanaan program sertifikasi itu adalah agar para TKI sektor informal di Kuala Lumpur dapat memperoleh pengakuan kompetensi formal yang telah dimiliki melalui proses pelatihan atau otodidak.
Hal itu, dikemukakannya, diharapkan dapat berguna untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di Malaysia maupun di Indonesia sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan perekonomian nasional.
Sertifikasi kompetensi, menurut dia, sesuai dengan Peraturan BNSP No 2 2014, Peraturan pemerintah No 23, Peraturan BNSP No 07/ BNSP 202/XI/2013, UU No 13 tahun 2003, Keputusan Presiden Tahun 2011 , dan adanya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia ( SKKNI ) sangat perlu dilaksanakan terkait daya saing TKI.
KBRI Kuala Lumpur melalui Atase Pendidikan dan Kebudayaan Ari Purbayanto dan Atase Ketenagakerjaan Mustafa Kamal sangat mendukung peningkatan daya saing TKI informal di Kuala lumpur.
Ari Purbayanto dan perwakilan Fungsi Tenaga Kerja KBRI Kuala Lumpur turut hadir pada pembukaan uji sertifikasi. Sedangkan, asesor serta perwakilan LSP Komputer yang terlibat pada uji sertifikasi tersebut adalah Nursamsi Arlan, Syamsul Huda, Joko Sarjanoko dan Gunawan Ramli.
"Program ini juga diharapkan dapat menjadi pioner bagi LSP lainnya maupun TKI informal di negara lain, seperti Hongkong, Jeddah, Taiwan dan lain-lain untuk mendapatkan perhatian lebih terkait peningkatan kompetensi dan daya saing TKI informal di pasar global," ujar Nursamsi Alam.
Komunitas Edukasi Untuk Bangsa (EUB) merupakan komunitas warga negara Indonesia yang terdiri dari mahasiswa dan profesional yang menjadi relawan.
Mereka rutin melakukan pelatihan bagi TKI informal di Kuala Lumpur yang disebut Sekolah Minggu, yang antara lain terdiri atas pelatihan bahasa Inggris, komputer, kewirausahaan, dan kerajinan tangan.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2016