Jakarta (Antara Babel) - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyatakan investigasi pengadaan helikopter AgustaWestland (AW-101) berada di tangan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU).
"(Investigasi) saya serahkan ke KSAU, jadi tunggu KSAU," kata Ryamizard di lingkungan Istana Presiden Jakarta, Selasa.
Ryamizard mengungkapkan hal tersebut terkait dengan pernyataan KSAU Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang melaporkan investigasi oleh Tim TNI Angkatan Udara mengenai pengadaan helikopter angkut AW-101 pada hari ini.
Hadi menyatakan bahwa investigasi itu meliputi perencanaan, penganggaran hingga pengadaan.
"Tadinya helikopter memang untuk presiden tapi presiden tidak setuju karena memang mahal. Jadi ditarik lagi. Kita kan sudah bisa buat di PT DI (Dirgantara Indonesia). Kenapa tidak di PT DI saja? Kan itu maunya presiden," tambah Ryamizard.
Saat ini sudah ada satu unit heli angkut yang dimiliki TNI AU dan sudah sampai di Indoensia.
Menhan pun meminta agar tidak ada yang meributkan pengadaan tersebut.
"Jangan diungkit-ungkit lagi. Semuanya punya. Saya pengguna anggaran, mulai dari yang bendahara siapa, menteri keuangan. Diserahkan kepada saya, saya semua itu. Saya sebarkan untuk Kementerian Pertahanan, di sekretarian jenderal. TNI ada panglima atau kasum (kepala staf umum), kemudian tiga pengguna anggaran: laut, darat, udara, sedangkan kuasa dari saya jadi masing-masing saya berikan. Tidak ada masalah," tegas Ryamizard.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017
"(Investigasi) saya serahkan ke KSAU, jadi tunggu KSAU," kata Ryamizard di lingkungan Istana Presiden Jakarta, Selasa.
Ryamizard mengungkapkan hal tersebut terkait dengan pernyataan KSAU Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang melaporkan investigasi oleh Tim TNI Angkatan Udara mengenai pengadaan helikopter angkut AW-101 pada hari ini.
Hadi menyatakan bahwa investigasi itu meliputi perencanaan, penganggaran hingga pengadaan.
"Tadinya helikopter memang untuk presiden tapi presiden tidak setuju karena memang mahal. Jadi ditarik lagi. Kita kan sudah bisa buat di PT DI (Dirgantara Indonesia). Kenapa tidak di PT DI saja? Kan itu maunya presiden," tambah Ryamizard.
Saat ini sudah ada satu unit heli angkut yang dimiliki TNI AU dan sudah sampai di Indoensia.
Menhan pun meminta agar tidak ada yang meributkan pengadaan tersebut.
"Jangan diungkit-ungkit lagi. Semuanya punya. Saya pengguna anggaran, mulai dari yang bendahara siapa, menteri keuangan. Diserahkan kepada saya, saya semua itu. Saya sebarkan untuk Kementerian Pertahanan, di sekretarian jenderal. TNI ada panglima atau kasum (kepala staf umum), kemudian tiga pengguna anggaran: laut, darat, udara, sedangkan kuasa dari saya jadi masing-masing saya berikan. Tidak ada masalah," tegas Ryamizard.
Editor : Mulki
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017