Jakarta (Antara Babel) - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengembangkan inovasi "pilot plant" tambang emas tanpa merkuri di Lebak, Banten.
"Ini penting untuk pertambangan emas rakyat, sekaligus baik untuk mengaplikasikan apa yang sudah dikembangkan pada skala laboratorium," kata Deputi Kepala Bidang Teknologi Pengembangan Sumberdaya Alam BPPT Wimpie Agoeng Noegroho dalam lokakarya bertema Launching dan Inception Workshop on Integrated Sound Management of Mercury in Indonesia's ASGM di Jakarta, Senin.
BPPT, menurut Wimpie Agoeng Noegroho, memang mendapat mandat dari Pemerintah untuk mencari teknologi yang menjadi solusi bagi tambang emas rakyat yang masih menggunakan merkuri. Inovasi ini yang jelas harus bisa menghilangkan penggunaan merkuri tanpa merugikan masyarakat sebagai penambang kecil legal.
"Ini bukan teknologi baru tapi implementasinya yang penting kita terapkan," ujar Wimpie.
"Pilot plant" teknologi pengolahan emas pada tambang rakyat legal tanpa merkuri ini, lanjutnya, diharapkan sudah dapat beroperasi pada September 2017. Jika berhasil tentu akan direplikasi di lokasi tambang emas rakyat legal lain yang masih menggunakan merkuri seperti di Banyumas atau Sumba Timur.
Mendesak
Sementara itu,Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tuti H Mintarsih mengatakan pengendalian pencemaran tambang skala kecil dari merkuri ini mendesak dicarikan solusi bersama. Ini juga ada kaitannya dengan kewajiban Indonesia memenuhi Konvensi Minamata.
Selain itu di Peraturan Pemerintah 74/2001 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) untuk mencegah dampaknya terhadap lingkungan hidup dan mahluk hidup. Ini juga tercantum dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghilangan Penggunaan Merkuri pada Pertambangan Emas Rakyat tahun 2014-2018, dalam mengatasi limbah untuk melindungi kesehatan masyarakat dari dampak merkuri.
Jumlah tambang rakyat yang menggunakan merkuri mencapai sekitar 2.500 unit di Tanah Air saat ini. Dampak kerusakan dari penggunaan bahan berbahaya ini juga luar biasa, keracunan merkuri terlihat di mana-mana, sehingga banyak yang tidak sadar mereka bisa terdampak.
"Meski penggunaan merkuri pada tambang emas rakyat ini menghasilkan cepat, tapi dampak penggunaan jangka panjang menakutkan. Di Seram itu(Maluku) kandungan merkuri tinggi, padahal di perairan sana sumber tuna untuk ekspor," ujar Tuti.
BPPT dan KLHK juga bekerja sama dengan UNDP untuk menjalankan program penghapusan merkuri "Integrated Sound Management of Mercury in Indonesia's Artisanal and Small-Scale Gold Mining" yang berlangsung sejak 2017 hingga 2022 atas nama usulan Global Environment Facility (GEF).
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017
"Ini penting untuk pertambangan emas rakyat, sekaligus baik untuk mengaplikasikan apa yang sudah dikembangkan pada skala laboratorium," kata Deputi Kepala Bidang Teknologi Pengembangan Sumberdaya Alam BPPT Wimpie Agoeng Noegroho dalam lokakarya bertema Launching dan Inception Workshop on Integrated Sound Management of Mercury in Indonesia's ASGM di Jakarta, Senin.
BPPT, menurut Wimpie Agoeng Noegroho, memang mendapat mandat dari Pemerintah untuk mencari teknologi yang menjadi solusi bagi tambang emas rakyat yang masih menggunakan merkuri. Inovasi ini yang jelas harus bisa menghilangkan penggunaan merkuri tanpa merugikan masyarakat sebagai penambang kecil legal.
"Ini bukan teknologi baru tapi implementasinya yang penting kita terapkan," ujar Wimpie.
"Pilot plant" teknologi pengolahan emas pada tambang rakyat legal tanpa merkuri ini, lanjutnya, diharapkan sudah dapat beroperasi pada September 2017. Jika berhasil tentu akan direplikasi di lokasi tambang emas rakyat legal lain yang masih menggunakan merkuri seperti di Banyumas atau Sumba Timur.
Mendesak
Sementara itu,Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tuti H Mintarsih mengatakan pengendalian pencemaran tambang skala kecil dari merkuri ini mendesak dicarikan solusi bersama. Ini juga ada kaitannya dengan kewajiban Indonesia memenuhi Konvensi Minamata.
Selain itu di Peraturan Pemerintah 74/2001 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) untuk mencegah dampaknya terhadap lingkungan hidup dan mahluk hidup. Ini juga tercantum dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghilangan Penggunaan Merkuri pada Pertambangan Emas Rakyat tahun 2014-2018, dalam mengatasi limbah untuk melindungi kesehatan masyarakat dari dampak merkuri.
Jumlah tambang rakyat yang menggunakan merkuri mencapai sekitar 2.500 unit di Tanah Air saat ini. Dampak kerusakan dari penggunaan bahan berbahaya ini juga luar biasa, keracunan merkuri terlihat di mana-mana, sehingga banyak yang tidak sadar mereka bisa terdampak.
"Meski penggunaan merkuri pada tambang emas rakyat ini menghasilkan cepat, tapi dampak penggunaan jangka panjang menakutkan. Di Seram itu(Maluku) kandungan merkuri tinggi, padahal di perairan sana sumber tuna untuk ekspor," ujar Tuti.
BPPT dan KLHK juga bekerja sama dengan UNDP untuk menjalankan program penghapusan merkuri "Integrated Sound Management of Mercury in Indonesia's Artisanal and Small-Scale Gold Mining" yang berlangsung sejak 2017 hingga 2022 atas nama usulan Global Environment Facility (GEF).
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017