Sungailiat (Antara Babel) - Legislator di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meminta agar lelang jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan setempat dilakukan secara transparan.
"Saya minta lelang untuk jabatan Kepala Dinas PU yang tengah berlangsung dilakukan secara transparan dan profesional," kata Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bangka, Hendra Yunus di Sungailiat, Rabu.
Ia mengatakan lelang jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan merupakan bentuk upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia termasuk dalam rangka peningkatan pelayanan.
Meskipun proses lelang dan menentukan terpilihnya pemenang lelang seutuhnya di pihak pemerintah daerah, namun sebagaimana fungsinya legislatif melalui mitra komisinya mempunyai hak pengawasan.
Menurut dia, pihaknya mempunyai kepentingan terhadap semua instansi yang menjadi mitra kerja dalam bersama-sama membangun komunikasi untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
"Jangan sampai hasil lelang itu justru mendapatkan pejabat yang susah untuk diajak komunikasi sehingga program pembangunan yang direncanakan tidak berjalan sesuai harapan," katanya.
Dia mengatakan, kinerja eksekutif melalui instansinya sebagai mitra kerja legislatif harus benar-benar selaras sehingga program pembangunan baik yang direncanakan maupun yang sedang dijalankan dapat terwujud sesuai harapan masyarakat.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017
"Saya minta lelang untuk jabatan Kepala Dinas PU yang tengah berlangsung dilakukan secara transparan dan profesional," kata Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bangka, Hendra Yunus di Sungailiat, Rabu.
Ia mengatakan lelang jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan merupakan bentuk upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia termasuk dalam rangka peningkatan pelayanan.
Meskipun proses lelang dan menentukan terpilihnya pemenang lelang seutuhnya di pihak pemerintah daerah, namun sebagaimana fungsinya legislatif melalui mitra komisinya mempunyai hak pengawasan.
Menurut dia, pihaknya mempunyai kepentingan terhadap semua instansi yang menjadi mitra kerja dalam bersama-sama membangun komunikasi untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
"Jangan sampai hasil lelang itu justru mendapatkan pejabat yang susah untuk diajak komunikasi sehingga program pembangunan yang direncanakan tidak berjalan sesuai harapan," katanya.
Dia mengatakan, kinerja eksekutif melalui instansinya sebagai mitra kerja legislatif harus benar-benar selaras sehingga program pembangunan baik yang direncanakan maupun yang sedang dijalankan dapat terwujud sesuai harapan masyarakat.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017