Jakarta (Antara Babel) - Presidium Alumni 212 ingin melakukan rekonsiliasi secara komprehensif dengan pemerintah, kata Komisioner Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat.
"Jadi, pertemuan tadi menindaklanjuti permintaan dari Presidium Alumni 212 untuk mengurus persoalan yang dihadapi oleh para ulama. Tim advokasi komunitas muslim itu mau melakukan rekonsiliasi," ujar Pigai.
Menurut dia, sejumlah ulama anggota Presidium Alumni 212 saat ini tidak hanya merasa dikriminalisasi pemerintah melalui persoalan hukum.
Tindakan pemerintah itu juga dinilai para ulama telah mengganggu integritas mereka di ranah sosial, bahkan di tingkat nasional.
Terkait dengan aduan tersebut, Pigai menuturkan Presidium Alumni 212 meminta Komnas HAM membantu proses mediasi mereka dengan pemerintah.
"Kami kemudian menindaklanjuti permintaan ini dengan mengirimkan surat kepada instansi pemerintah, di antaranya ke jajaran Menko Polhukam, Polri, BIN, Kementerian Dalam Negeri, dan Jaksa Agung," terang dia.
Komisioner Komnas HAM itu menjelaskan kedatangannya ke Kantor Kemenko Polhukam juga untuk meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo, menyelesaikan kegaduhan nasional ini secara damai.
"Kami minta tutup kegaduhan nasional ini. Kita bekerja secara serius saja sebagaimana cita-cita nawacita. Presiden harus mengambil alih memutus mata rantai kegaduhan ini," tuturnya.
Selain menyampaikan keinginan rekonsiliasi dari Presidium Alumni 212, Pigai menerangkan kedatangannya ke Kemenko Polhukam juga dimaksudkan untuk menyampaikan permasalahan yang dialami oleh para ulama dan aktivis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), yang kebebasan berserikatnya jadi terganggu dengan adanya rencana pembubaran organisasi tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017
"Jadi, pertemuan tadi menindaklanjuti permintaan dari Presidium Alumni 212 untuk mengurus persoalan yang dihadapi oleh para ulama. Tim advokasi komunitas muslim itu mau melakukan rekonsiliasi," ujar Pigai.
Menurut dia, sejumlah ulama anggota Presidium Alumni 212 saat ini tidak hanya merasa dikriminalisasi pemerintah melalui persoalan hukum.
Tindakan pemerintah itu juga dinilai para ulama telah mengganggu integritas mereka di ranah sosial, bahkan di tingkat nasional.
Terkait dengan aduan tersebut, Pigai menuturkan Presidium Alumni 212 meminta Komnas HAM membantu proses mediasi mereka dengan pemerintah.
"Kami kemudian menindaklanjuti permintaan ini dengan mengirimkan surat kepada instansi pemerintah, di antaranya ke jajaran Menko Polhukam, Polri, BIN, Kementerian Dalam Negeri, dan Jaksa Agung," terang dia.
Komisioner Komnas HAM itu menjelaskan kedatangannya ke Kantor Kemenko Polhukam juga untuk meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo, menyelesaikan kegaduhan nasional ini secara damai.
"Kami minta tutup kegaduhan nasional ini. Kita bekerja secara serius saja sebagaimana cita-cita nawacita. Presiden harus mengambil alih memutus mata rantai kegaduhan ini," tuturnya.
Selain menyampaikan keinginan rekonsiliasi dari Presidium Alumni 212, Pigai menerangkan kedatangannya ke Kemenko Polhukam juga dimaksudkan untuk menyampaikan permasalahan yang dialami oleh para ulama dan aktivis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), yang kebebasan berserikatnya jadi terganggu dengan adanya rencana pembubaran organisasi tersebut.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017