Jakarta (Antara Babel) - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafidz meminta pemerintah Indonesia berhati-hati terkait dengan rencana memberikan bantuan militer terhadap Filipina dalam upaya menanggulangi kelompok ISIS di negara tersebut.
"Saya rasa harus hati-hati. Sebenarnya ini ajakan dari pemerintah Filipina, tetap kita harus berhati-hati melihatnya karena ada intitusi di Filipina yang melarang itu," kata Meutya di Jakarta, Kamis.
Meskipun pemerintah Filipina menyatakan setuju meminta bantuan Indonesia memberantas ISIS, ada institusi di negara tersebut yang tidak setuju.
Meutya berharap pemerintah memperhatikan prosedur terlebih dahulu apakah memungkinkan atau tidak untuk memberikan bantuan ke Filipina dan dirinya menyarankan agar pemerintah tidak perlu memberangkatkan TNI ke Filipina.
"Pertama tanya dahulu, kita masuk itu benar atau salah walaupun ada ajakan, kemudian ada anggapan itu tidak benar. Oleh karena itu, melanggar undang-undang," ujarnya.
Kedua, menurut politikus Golkar, apakah itu efektif atau tidak karena pemerintah Indonesia harus berhati-hati betul.
Ia tidak mendukung karena kalau TNI masuk dan tidak berhasil menumpas, bisa saja terjadi ada efek buat Indonesia, memancing atau balas dendam di Indonesia.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo telah berkomunikasi melalui sambungan telepon dengan Presiden Filipina Rodrigo Duterte, Rabu (21/6) malam.
Meski tidak dijelaskan secara perinci, komunikasi diasumsikan terkait dengan bantuan Indonesia untuk membebaskan Marawi dari cengkeraman ISIS.
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menilai saat ini komunikasi Indonesia dan Filipina memang sedang mesra.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017
"Saya rasa harus hati-hati. Sebenarnya ini ajakan dari pemerintah Filipina, tetap kita harus berhati-hati melihatnya karena ada intitusi di Filipina yang melarang itu," kata Meutya di Jakarta, Kamis.
Meskipun pemerintah Filipina menyatakan setuju meminta bantuan Indonesia memberantas ISIS, ada institusi di negara tersebut yang tidak setuju.
Meutya berharap pemerintah memperhatikan prosedur terlebih dahulu apakah memungkinkan atau tidak untuk memberikan bantuan ke Filipina dan dirinya menyarankan agar pemerintah tidak perlu memberangkatkan TNI ke Filipina.
"Pertama tanya dahulu, kita masuk itu benar atau salah walaupun ada ajakan, kemudian ada anggapan itu tidak benar. Oleh karena itu, melanggar undang-undang," ujarnya.
Kedua, menurut politikus Golkar, apakah itu efektif atau tidak karena pemerintah Indonesia harus berhati-hati betul.
Ia tidak mendukung karena kalau TNI masuk dan tidak berhasil menumpas, bisa saja terjadi ada efek buat Indonesia, memancing atau balas dendam di Indonesia.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo telah berkomunikasi melalui sambungan telepon dengan Presiden Filipina Rodrigo Duterte, Rabu (21/6) malam.
Meski tidak dijelaskan secara perinci, komunikasi diasumsikan terkait dengan bantuan Indonesia untuk membebaskan Marawi dari cengkeraman ISIS.
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menilai saat ini komunikasi Indonesia dan Filipina memang sedang mesra.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017