Koba (Antara Babel) - Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, Hari Hikmat mengatakan penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada warga yang membutuhkan harus terintegrasi dan terpadu.
"Ke depan diupayakan suatu sistem penyaluran bantuan yang terintegritas dan terpadu sehingga warga sasaran bisa menerima bantuan dari banyak jenis, bukan hanya satu jenis saja," katanya saat menghadiri penyaluran bantuan nontunai Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial di Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Selasa.
Ia menjelaskan, penyaluran bantuan sosial yang terintegrasi dan terpadu menjadi komitmen pemerintah dan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.
"Namun harus dipastikan bantuan disalurkan tepat sasaran dan sesuai peruntukannya sehingga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujarnya.
Ia mengatakan, setidaknya sekarang ini ada empat bantuan yang sedang berjalan yaitu bantuan PKH, beras sejahtera, KIP dan KIS.
"Harus dipastikan secara benar bahwa kelompok masyarakat paling bawah menerima bantuan. Contohnya PKH yang hanya mengakomodasi enam juta warga kurang mampu atau kurang lebih enam persen masyarakat dengan status sosial ekonomi terbawah, di mana dinilainya harus terintegrasi menerima jenis bantuan sosial," terangnya.
Ia mengatakan, semakin miskin warga itu maka semakin banyak kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dan intervensi pemerintah harus semakin lengkap untuk pemenuhan kebutuhan dasar mereka.
"Warga yang demikian harusnya bukan hanya menerima bantuan PKH, tetapi juga dapat bantuan KIP dan KIS. Kalau mendapat paket bantuan lengkap dari pemerintah, warga tersebut diharapkan tidak perlu terlalu lama harus mendapatkan bantuan dari pemerintah," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017
"Ke depan diupayakan suatu sistem penyaluran bantuan yang terintegritas dan terpadu sehingga warga sasaran bisa menerima bantuan dari banyak jenis, bukan hanya satu jenis saja," katanya saat menghadiri penyaluran bantuan nontunai Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial di Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Selasa.
Ia menjelaskan, penyaluran bantuan sosial yang terintegrasi dan terpadu menjadi komitmen pemerintah dan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.
"Namun harus dipastikan bantuan disalurkan tepat sasaran dan sesuai peruntukannya sehingga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujarnya.
Ia mengatakan, setidaknya sekarang ini ada empat bantuan yang sedang berjalan yaitu bantuan PKH, beras sejahtera, KIP dan KIS.
"Harus dipastikan secara benar bahwa kelompok masyarakat paling bawah menerima bantuan. Contohnya PKH yang hanya mengakomodasi enam juta warga kurang mampu atau kurang lebih enam persen masyarakat dengan status sosial ekonomi terbawah, di mana dinilainya harus terintegrasi menerima jenis bantuan sosial," terangnya.
Ia mengatakan, semakin miskin warga itu maka semakin banyak kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dan intervensi pemerintah harus semakin lengkap untuk pemenuhan kebutuhan dasar mereka.
"Warga yang demikian harusnya bukan hanya menerima bantuan PKH, tetapi juga dapat bantuan KIP dan KIS. Kalau mendapat paket bantuan lengkap dari pemerintah, warga tersebut diharapkan tidak perlu terlalu lama harus mendapatkan bantuan dari pemerintah," ujarnya.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017