Jakarta (Antaranews Babel) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menegaskan pendidikan vokasi dan dunia industri harus selaras dalam memproduksi sumber daya manusia dan bidang tenaga kerja yang dibutuhkan.
Dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin, pemerintah meluncurkan Program Pendidikan Vokasi Industri untuk wilayah DKI Jakarta dan Banten sebagai salah satu upaya dalam memperluas kerja sama dengan industri.
Dengan program ini, dunia industri diharapkan dapat dengan mudah mendapatkan tenaga kerja yang terampil sesuai dengan kebutuhan masing-masing industri di era kompetensi.
"Kemajuan industri di Indonesia yang berdaya saing dan didukung oleh putra-putri Indonesia yang profesional, akan memperkuat perekonomian Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Maka kemudian perlu dilakukan kerja bersama dan bergotong royong untuk mencapai tujuan ini, saling bersinergi antara pusat, pemerintah daerah dan juga industri," kata Menko Puan dalam sambutannya saat meluncurkan Program Pendidikan Vokasi Industri untuk wilayah Banten dan DKI Jakarta..
Dengan jumlah tenaga kerja yang 63 persen di antaranya hanya lulusan SMP dan rata-rata berpenghasilan serta berdaya saing rendah, pasar tenaga kerja Indonesia juga belum diperkuat dengan sistem pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan industri.
Sebagian Sekolah Menengah Kejuruan di tanah air selama ini masih terkendala dengan muatan kurikulum pendidikan yang kurang adaptif terhadap perkembangan industri. Selain itu jumlah guru produktif masih terbatas, dan teknologi pada peralatan praktik kerja masih tertinggal dari perkembangan industri.
Oleh karena itu, pemerintah melalui Inpres Nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK menyusun beberapa agenda yang menjadi perhatian dalam revitalisasi vokasional antara lain meningkatkan kapabilitas lembaga pendidikan vokasi.
Peningkatan kapabilitas vokasi tersebut meliputi penguatan kurikulum berbasis kompetensi dan kebutuhan industri, penguatan tenaga pengajar berbasis keahlian, dan peralatan praktik.
Selain itu juga meningkatkan akses sertifikasi lulusan SMK dan akreditasi SMK serta memperluas kerja sama SMK dengan dunia usaha atau industri.
Puan juga mengajak semua pihak untuk kemudian melihat langsung kebutuhan industri dengan sumber daya manusia atau tenaga kerja yang saat ini sudah dimiliki. Upaya sinergis semua pihak ini lalu dapat jadi syarat mutlak yang berkesinambungan untuk memajukan perekenomian dan juga sumber daya manusia Indonesia.
"Saat ini Kemendikbud dan Kemenperin telah menginisiasi kerja sama antara SMK dan industri untuk menciptakan keselarasan antara kompetensi lulusan SMK dengan kebutuhan industri yang menurut laporan, kerja sama ini sudah melibatkan 1.245 SMK dan 415 Industri," jelas Puan.
Menko PMK mengapresiasi perusahaan-perusahaan yang telah aktif dan mendorong semakin banyak perusahaan yang terlibat dalam program untuk melakukan pembinaan terhadap SMK yang menjadi mitranya, termasuk memberikan bantuan peralatan praktik kepada beberapa SMK.
Peluncuran program pendidikan vokasi industri sebelumnya telah dilaksanakan di wilayah pulau Jawa dan sebagian wilayah Sumatera.
Tahap pertama dilakukan di Jawa Timur, melibatkan 50 perusahaan industri dan 234 SMK, tahap kedua di Jawa Tengah dengan melibatkan 117 perusahaan industri dan 392 SMK, tahap ketiga di Jawa Barat melibatkan 141 perusahaan industri dan 393 SMK, tahap keempat di Sumatera Utara melibatkan 117 perusahaan industri dan 226 SMK di wilayah Provinsi Aceh, Sumut, Sumbar, Riau dan Kepulauan Riau.
Selanjutnya peluncuran Program Vokasi Industri akan diteruskan secara bertahap untuk wilayah Sumatera bagian Selatan di Provinsi Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung dan Lampung, dan Sulawesi Selatan.
Pemerintah manargetkan sampai tahun 2019, sebanyak 1.795 SMK akan dibina dan bekerja sama dengan dunia industri. Hingga kini total telah tercapai kerja sama sebanyak 1.534 SMK dengan 558 perusahaan industri.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018
Dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin, pemerintah meluncurkan Program Pendidikan Vokasi Industri untuk wilayah DKI Jakarta dan Banten sebagai salah satu upaya dalam memperluas kerja sama dengan industri.
Dengan program ini, dunia industri diharapkan dapat dengan mudah mendapatkan tenaga kerja yang terampil sesuai dengan kebutuhan masing-masing industri di era kompetensi.
"Kemajuan industri di Indonesia yang berdaya saing dan didukung oleh putra-putri Indonesia yang profesional, akan memperkuat perekonomian Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Maka kemudian perlu dilakukan kerja bersama dan bergotong royong untuk mencapai tujuan ini, saling bersinergi antara pusat, pemerintah daerah dan juga industri," kata Menko Puan dalam sambutannya saat meluncurkan Program Pendidikan Vokasi Industri untuk wilayah Banten dan DKI Jakarta..
Dengan jumlah tenaga kerja yang 63 persen di antaranya hanya lulusan SMP dan rata-rata berpenghasilan serta berdaya saing rendah, pasar tenaga kerja Indonesia juga belum diperkuat dengan sistem pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan industri.
Sebagian Sekolah Menengah Kejuruan di tanah air selama ini masih terkendala dengan muatan kurikulum pendidikan yang kurang adaptif terhadap perkembangan industri. Selain itu jumlah guru produktif masih terbatas, dan teknologi pada peralatan praktik kerja masih tertinggal dari perkembangan industri.
Oleh karena itu, pemerintah melalui Inpres Nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK menyusun beberapa agenda yang menjadi perhatian dalam revitalisasi vokasional antara lain meningkatkan kapabilitas lembaga pendidikan vokasi.
Peningkatan kapabilitas vokasi tersebut meliputi penguatan kurikulum berbasis kompetensi dan kebutuhan industri, penguatan tenaga pengajar berbasis keahlian, dan peralatan praktik.
Selain itu juga meningkatkan akses sertifikasi lulusan SMK dan akreditasi SMK serta memperluas kerja sama SMK dengan dunia usaha atau industri.
Puan juga mengajak semua pihak untuk kemudian melihat langsung kebutuhan industri dengan sumber daya manusia atau tenaga kerja yang saat ini sudah dimiliki. Upaya sinergis semua pihak ini lalu dapat jadi syarat mutlak yang berkesinambungan untuk memajukan perekenomian dan juga sumber daya manusia Indonesia.
"Saat ini Kemendikbud dan Kemenperin telah menginisiasi kerja sama antara SMK dan industri untuk menciptakan keselarasan antara kompetensi lulusan SMK dengan kebutuhan industri yang menurut laporan, kerja sama ini sudah melibatkan 1.245 SMK dan 415 Industri," jelas Puan.
Menko PMK mengapresiasi perusahaan-perusahaan yang telah aktif dan mendorong semakin banyak perusahaan yang terlibat dalam program untuk melakukan pembinaan terhadap SMK yang menjadi mitranya, termasuk memberikan bantuan peralatan praktik kepada beberapa SMK.
Peluncuran program pendidikan vokasi industri sebelumnya telah dilaksanakan di wilayah pulau Jawa dan sebagian wilayah Sumatera.
Tahap pertama dilakukan di Jawa Timur, melibatkan 50 perusahaan industri dan 234 SMK, tahap kedua di Jawa Tengah dengan melibatkan 117 perusahaan industri dan 392 SMK, tahap ketiga di Jawa Barat melibatkan 141 perusahaan industri dan 393 SMK, tahap keempat di Sumatera Utara melibatkan 117 perusahaan industri dan 226 SMK di wilayah Provinsi Aceh, Sumut, Sumbar, Riau dan Kepulauan Riau.
Selanjutnya peluncuran Program Vokasi Industri akan diteruskan secara bertahap untuk wilayah Sumatera bagian Selatan di Provinsi Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung dan Lampung, dan Sulawesi Selatan.
Pemerintah manargetkan sampai tahun 2019, sebanyak 1.795 SMK akan dibina dan bekerja sama dengan dunia industri. Hingga kini total telah tercapai kerja sama sebanyak 1.534 SMK dengan 558 perusahaan industri.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018