Jakarta (Antaranews Babel) - Mantan Ketua Kelompok Fraksi di Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Hanura Djamal Aziz membantah telah menekan Miryam S Haryani agar mencabut keterangannya dalam berita acara pemeriksaan terkait perkara KTP-elektronik.
"Di mana saya mengancam, kapasitas saya apa? Saya itu tidak ada korelasinya sama mereka. Korelasinya tidak ada, relevansinya juga tidak ada sama mereka," kata Djamal di gedung KPK, Jakarta, Selasa.
Sebelumnya, dalam surat tuntutan Setya Novanto yang dibacakan 29 Maret 2018 disebutkan bahwa pada awal tahun 2017 berbarengan dengan akan dibacakannya surat dakwaan Irman dan Sugiharto, Novanto bersama-sama Djamal Aziz, Chaeruman Harahap, Markus Nari, dan Akbar Faisal melakukan penekanan kepada Miryam S Haryani agar mencabut keterangannya dalam BAP.
Novanto menjamin Miryam S Haryani tidak akan menjadi tersangka di KPK. Atas penekanan tersebut pada persidangan 23 Maret 2017 Miryam S Haryani benar-benar mencabut seluruh BAP-nya seperti arahan Novanto.
Djamal pun menyatakan bahwa dirinya tidak terlibat dalam pembahasan proyek pengadaan KTP-e.
"Saya itu 2010 sudah tidak di Komisi II padahal KTP-e itu tertera 2011-2013. Saya itu tidak tahu yang namanya KTP-e," ucap Djamal yang saat ini politisi dari Partai Gerindra tersebut.
Dalam dakwaan penuntut umum KPK dengan terdakwa Irman dan Sugiharto, nama Djamal juga Aziz disebut menerima 37 ribu dolar AS terkait proyek KTP-e senilai Rp5,95 triliun tersebut.
Sementara dalam tuntutan Irman dan Sugiharto, Djamal Aziz juga kembali disebut menerima 1.500 dolar AS.
Sementara itu terkait kedatangannya di gedung KPK kali ini, Djamal ingin meminta penjadwalan ulang pemeriksaan terhadap dirinya yang sedianya pada Jumat (13/4) menjadi Senin (16/4).
Djamal mengaku akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Markus Nari yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi KTP-e.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018
"Di mana saya mengancam, kapasitas saya apa? Saya itu tidak ada korelasinya sama mereka. Korelasinya tidak ada, relevansinya juga tidak ada sama mereka," kata Djamal di gedung KPK, Jakarta, Selasa.
Sebelumnya, dalam surat tuntutan Setya Novanto yang dibacakan 29 Maret 2018 disebutkan bahwa pada awal tahun 2017 berbarengan dengan akan dibacakannya surat dakwaan Irman dan Sugiharto, Novanto bersama-sama Djamal Aziz, Chaeruman Harahap, Markus Nari, dan Akbar Faisal melakukan penekanan kepada Miryam S Haryani agar mencabut keterangannya dalam BAP.
Novanto menjamin Miryam S Haryani tidak akan menjadi tersangka di KPK. Atas penekanan tersebut pada persidangan 23 Maret 2017 Miryam S Haryani benar-benar mencabut seluruh BAP-nya seperti arahan Novanto.
Djamal pun menyatakan bahwa dirinya tidak terlibat dalam pembahasan proyek pengadaan KTP-e.
"Saya itu 2010 sudah tidak di Komisi II padahal KTP-e itu tertera 2011-2013. Saya itu tidak tahu yang namanya KTP-e," ucap Djamal yang saat ini politisi dari Partai Gerindra tersebut.
Dalam dakwaan penuntut umum KPK dengan terdakwa Irman dan Sugiharto, nama Djamal juga Aziz disebut menerima 37 ribu dolar AS terkait proyek KTP-e senilai Rp5,95 triliun tersebut.
Sementara dalam tuntutan Irman dan Sugiharto, Djamal Aziz juga kembali disebut menerima 1.500 dolar AS.
Sementara itu terkait kedatangannya di gedung KPK kali ini, Djamal ingin meminta penjadwalan ulang pemeriksaan terhadap dirinya yang sedianya pada Jumat (13/4) menjadi Senin (16/4).
Djamal mengaku akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Markus Nari yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi KTP-e.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018