Pangkalpinang (Antaranews Babel) - Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dedy Yulianto, meminta pemerintah memperketat ekspor timah oleh smelter di daerah itu yang diduga telah memasok ke tiga negara tetangga.
"Indonesia yang memiliki sumber daya alam, khususnya Bangka Belitung namun yang menentukan harga timah dari negara tetangga. Saatnya pemerintah daerah maupun pusat memperketat ekspor agar harga timah tidak lagi ditentukan negera lain," katanya di Pangkalpinang, Sabtu.
Ia meminta pemerintah juga melakukan audit sumber bahan baku pasir timah, luas IUP dan produksi dalam satu hari. Audit tidak hanya dari pihak perusahaan pertambangan, audit produksi juga harus dilakukan di Surveyor Indonesia dan Succofindo.
"Tidak menutup kemungkinan ada manipulasi data produksi antara pihak smelter, SI dan Succofindo. Seharusnya pihak SI dan Succofindo tidak hanya memverifikasi kualitas logam saat ekspor, namun asal usul pasir timah dari hulu sampai hilir harus dapat dipertanggujawabkan," ujarnya.
Dalam hal ini, pihaknya akan menyurati Presiden dan Kementerian ESDM terkait maraknya penamabangan ilegal di Bangka Belitung dan meminta pemerintah pusat untuk melakukan audit produksi masing-masing perusahaan smelter yang ada di Babel.
"Kami juga meminta ketegasan aparat penegak hukum menertibkan dan mengawasi masing-masing produksi tambang sesuai dengan IUP yang dimiliki oleh perusahaan-perusahan tambang," katanya.
Selain itu juga menghentikan pembelian pasir timah dari masyarakat yang tidak memiliki IUP yang legal untuk mencegah kerusakan lingkungan yang sudah menggurita dan lepas tanggungjawab terkait reklamasi.
"Saya menduga smelter maupun kolektor telah memanfaatkan rakyat untuk melakukan penambangan di luar IUP yang mereka miliki dan melakukan penambangan di daerah terlarang, bahkan mungkin memberikan bantuan dan fasilitas untuk melakukan penambang di laut dan aliran sungai untuk keuntungan mereka," katanya.
Dikatakannya, saat ini aliaran sungai yang dilakukan penambangan tradisional atau TI Ponton sudah menggurita, seperti di sepanjang sungai Batu Rusa yang menyebabkan kerusakan yang sangat memprihatinkan,
"Tidak menutup kemungkinan adanya kongkalingkong antara pihak pemilik smelter dengan kepala daerah yang ada Babel. Ini bukan rahasia umum lagi, kita bisa melihat adakah kepala daerah yang peduli dengan penambangan ilegal ini dan seolah-olah membiarkan rakyat menambang dengan alasan untuk makan, padahal melakukan tidak sesuai dengan IUP yang dimiliki," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018
"Indonesia yang memiliki sumber daya alam, khususnya Bangka Belitung namun yang menentukan harga timah dari negara tetangga. Saatnya pemerintah daerah maupun pusat memperketat ekspor agar harga timah tidak lagi ditentukan negera lain," katanya di Pangkalpinang, Sabtu.
Ia meminta pemerintah juga melakukan audit sumber bahan baku pasir timah, luas IUP dan produksi dalam satu hari. Audit tidak hanya dari pihak perusahaan pertambangan, audit produksi juga harus dilakukan di Surveyor Indonesia dan Succofindo.
"Tidak menutup kemungkinan ada manipulasi data produksi antara pihak smelter, SI dan Succofindo. Seharusnya pihak SI dan Succofindo tidak hanya memverifikasi kualitas logam saat ekspor, namun asal usul pasir timah dari hulu sampai hilir harus dapat dipertanggujawabkan," ujarnya.
Dalam hal ini, pihaknya akan menyurati Presiden dan Kementerian ESDM terkait maraknya penamabangan ilegal di Bangka Belitung dan meminta pemerintah pusat untuk melakukan audit produksi masing-masing perusahaan smelter yang ada di Babel.
"Kami juga meminta ketegasan aparat penegak hukum menertibkan dan mengawasi masing-masing produksi tambang sesuai dengan IUP yang dimiliki oleh perusahaan-perusahan tambang," katanya.
Selain itu juga menghentikan pembelian pasir timah dari masyarakat yang tidak memiliki IUP yang legal untuk mencegah kerusakan lingkungan yang sudah menggurita dan lepas tanggungjawab terkait reklamasi.
"Saya menduga smelter maupun kolektor telah memanfaatkan rakyat untuk melakukan penambangan di luar IUP yang mereka miliki dan melakukan penambangan di daerah terlarang, bahkan mungkin memberikan bantuan dan fasilitas untuk melakukan penambang di laut dan aliran sungai untuk keuntungan mereka," katanya.
Dikatakannya, saat ini aliaran sungai yang dilakukan penambangan tradisional atau TI Ponton sudah menggurita, seperti di sepanjang sungai Batu Rusa yang menyebabkan kerusakan yang sangat memprihatinkan,
"Tidak menutup kemungkinan adanya kongkalingkong antara pihak pemilik smelter dengan kepala daerah yang ada Babel. Ini bukan rahasia umum lagi, kita bisa melihat adakah kepala daerah yang peduli dengan penambangan ilegal ini dan seolah-olah membiarkan rakyat menambang dengan alasan untuk makan, padahal melakukan tidak sesuai dengan IUP yang dimiliki," ujarnya.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018