Pangkalpinang (Antaranews Babel) - Masyarakat dari beberapa desa di Kabupaten Bangka Barat memenuhi ruang Bamus DPRD Provinsi Bangka Belitung (Babel), untuk menyampaikan permasalahan terkait keberadaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit di daerah itu.
"Kedatangan kami ini untuk meminta kejelasan akan permasalahan yang pernah kami keluhkan sebelumnya, yakni ketimpangan sosial yang dirasakan masyarakat atas keberadaan pabrik sawit di desa kami," kata Ketua Forum rembug ?Desa, Susiadi saat berdialog dengan DPRD Babel, di Pangkalpinang, Jumat.
Ia mengatakan, masyarakat setempat merasa resah karena ada ketimpangan sosial yang ditunjukkan oleh perkebunan dan pabrik tersebut.
Oleh karena itu melalui DPRD Babel, masyarakat desa sepakat mengajukan empat tuntutan ke perusahaan kelapa sawit tersebut.
"Kami harap DPRD bersama pemerintah dapat membantu menyelesaikan permasalahan ini sehingga perusahaan kelapa sawit dapat memperhatikan hak masyarakat desa," katanya.
Empat tuntutan masyarakat terhadap perusahaan kelapa sawit itu yakni, adanya perekrutan tenaga kerja yang tidak melibatkan masyarakat dan tidak memprioritaskan masyarakat setempat sebagai pekerja di perkebunan.
Tuntutan kedua, masyarakat berhak mendapat pembagian plasma sebesar 20 persen. Ketiga, adanya pencemaran dari hasil limbah perusahaan, dan keempat, tidak adanya pembagian CSR dari perusahaan untuk masyarakat.
"Dari empat tuntutan itu kita harap pemerintah dan perusahaan merespon apa yang menjadi hak-hak masyarakat," ujarnya.
Sementara perwakilan perusahaan kelapa sawit PT Bumi Permai Lestari, Fitriza Zakir mengatakan, apa yang dikeluhkan masyarakat dan yang menjadi tuntutan masyarakat sudah ditanggapi oleh perusahaan.
Dari empat tuntutan yang disampaikan masyarakat, ada hal yang tidak bisa disetujui perusahaan, seperti keinginan masyarakat meminta 20 persen plasma dari luas areal HGU perusahaan dan CSR yang diharapkan masyarakat bernilai rupiah.
"Untuk dua tuntutan itu tidak bisa kita setujui karena kita juga harus mengacu pada aturan yang ada. Namun untuk itu, kita siap membangun kebun plasma dilahan masyarakat dan mengolahnya. Kita siap memfasilitasi ini," ujarnya.
Ia menambahkan, untuk dua tuntutan lainnya yang diajukan masyarakat terkait adanya pencemaran dari limbah perkebunan ini perusahaan sedang mengkaji dariana pencemaran itu, karena limbah dari perusahaan selalu diolah dan dibuat pupuk tanaman, sehingga tidak mencemari lingkungan.
"Limbah itu kita olah menjadi pupuk tanaman, karena kita juga tidak ingin ada pencemaran. Dan tuntutan terakhir terkait tenaga kerja, 60 persen tenaga kerja di pabrik perkebunan sawit kita itu berasal dari masyarakat setempat," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018
"Kedatangan kami ini untuk meminta kejelasan akan permasalahan yang pernah kami keluhkan sebelumnya, yakni ketimpangan sosial yang dirasakan masyarakat atas keberadaan pabrik sawit di desa kami," kata Ketua Forum rembug ?Desa, Susiadi saat berdialog dengan DPRD Babel, di Pangkalpinang, Jumat.
Ia mengatakan, masyarakat setempat merasa resah karena ada ketimpangan sosial yang ditunjukkan oleh perkebunan dan pabrik tersebut.
Oleh karena itu melalui DPRD Babel, masyarakat desa sepakat mengajukan empat tuntutan ke perusahaan kelapa sawit tersebut.
"Kami harap DPRD bersama pemerintah dapat membantu menyelesaikan permasalahan ini sehingga perusahaan kelapa sawit dapat memperhatikan hak masyarakat desa," katanya.
Empat tuntutan masyarakat terhadap perusahaan kelapa sawit itu yakni, adanya perekrutan tenaga kerja yang tidak melibatkan masyarakat dan tidak memprioritaskan masyarakat setempat sebagai pekerja di perkebunan.
Tuntutan kedua, masyarakat berhak mendapat pembagian plasma sebesar 20 persen. Ketiga, adanya pencemaran dari hasil limbah perusahaan, dan keempat, tidak adanya pembagian CSR dari perusahaan untuk masyarakat.
"Dari empat tuntutan itu kita harap pemerintah dan perusahaan merespon apa yang menjadi hak-hak masyarakat," ujarnya.
Sementara perwakilan perusahaan kelapa sawit PT Bumi Permai Lestari, Fitriza Zakir mengatakan, apa yang dikeluhkan masyarakat dan yang menjadi tuntutan masyarakat sudah ditanggapi oleh perusahaan.
Dari empat tuntutan yang disampaikan masyarakat, ada hal yang tidak bisa disetujui perusahaan, seperti keinginan masyarakat meminta 20 persen plasma dari luas areal HGU perusahaan dan CSR yang diharapkan masyarakat bernilai rupiah.
"Untuk dua tuntutan itu tidak bisa kita setujui karena kita juga harus mengacu pada aturan yang ada. Namun untuk itu, kita siap membangun kebun plasma dilahan masyarakat dan mengolahnya. Kita siap memfasilitasi ini," ujarnya.
Ia menambahkan, untuk dua tuntutan lainnya yang diajukan masyarakat terkait adanya pencemaran dari limbah perkebunan ini perusahaan sedang mengkaji dariana pencemaran itu, karena limbah dari perusahaan selalu diolah dan dibuat pupuk tanaman, sehingga tidak mencemari lingkungan.
"Limbah itu kita olah menjadi pupuk tanaman, karena kita juga tidak ingin ada pencemaran. Dan tuntutan terakhir terkait tenaga kerja, 60 persen tenaga kerja di pabrik perkebunan sawit kita itu berasal dari masyarakat setempat," ujarnya.
Editor : Adhitya SM
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018