Pangkalpinang (Antaranews Babel) - Komisi Aparatur Sipil Negara menggelar kegiatan sosialisasi, guna meningkatkan netralitas ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, guna menghasilkan Pemilu yang jujur, adil pada Pileg dan Pilpres pada 17 April 2019.
"Kegiatan sosialisasi diharapkan petugas Bawaslu dan masyarakat ASN semakin memahami netralitas dalam menghadapi Pemilu tahun ini," kata Ketua KASN Sofian Effendi usai kegiatan sosialisasi netralitas ASN di Pangkalpinang, Jumat.
Ia mengatakan jumlah aparatur sipil negara di Indonesia mencapai 4,5 juta dan ditambah dengan anggota keluarganya diperkirakan sebanyak 10 jutaan orang pemilih pada Pilpres dan Pileg tahun ini.
"Keberadaan ASN ini salah satu faktor dalam menentukan untuk menghasilkan Pemilu yang jujur dan adil," ujarnya.
Oleh karena itu, ASN ini harus netral dan mematuhi peraturan mengenai netralitas pegawai ASN dalam Pemilu.
"Jika ASN ini berpihak dan mereka memiliki posisi yang cukup baik, maka mereka mempunyai pengaruh di masyarakat Indonesia," katanya.
Menurut dia jika ASN memengang netralitas dan mentaati peraturan dalam pemilu, maka kejujuran dan keadilan pemilu tahun ini tidak lagi terganggu.
"Selama ini kita masih ada pelanggaran yang dilakukan ASN. Oleh karena itu, aparatur sipil negara ini harus paham betul dari netralitas dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas dan jurdil," ujarnya.
Pada kegiatan sosialisasi itu diikuti ratusan aparatur sipil negara dan Bawaslu di Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019
"Kegiatan sosialisasi diharapkan petugas Bawaslu dan masyarakat ASN semakin memahami netralitas dalam menghadapi Pemilu tahun ini," kata Ketua KASN Sofian Effendi usai kegiatan sosialisasi netralitas ASN di Pangkalpinang, Jumat.
Ia mengatakan jumlah aparatur sipil negara di Indonesia mencapai 4,5 juta dan ditambah dengan anggota keluarganya diperkirakan sebanyak 10 jutaan orang pemilih pada Pilpres dan Pileg tahun ini.
"Keberadaan ASN ini salah satu faktor dalam menentukan untuk menghasilkan Pemilu yang jujur dan adil," ujarnya.
Oleh karena itu, ASN ini harus netral dan mematuhi peraturan mengenai netralitas pegawai ASN dalam Pemilu.
"Jika ASN ini berpihak dan mereka memiliki posisi yang cukup baik, maka mereka mempunyai pengaruh di masyarakat Indonesia," katanya.
Menurut dia jika ASN memengang netralitas dan mentaati peraturan dalam pemilu, maka kejujuran dan keadilan pemilu tahun ini tidak lagi terganggu.
"Selama ini kita masih ada pelanggaran yang dilakukan ASN. Oleh karena itu, aparatur sipil negara ini harus paham betul dari netralitas dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas dan jurdil," ujarnya.
Pada kegiatan sosialisasi itu diikuti ratusan aparatur sipil negara dan Bawaslu di Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019