Jangan Jadikan Kampanye Lautan Fitnah

"Dalam pelaksanaan Pemilu, suhu politik pasti meningkat, memanas, dan akhirnya panas. Itu hukum politik di negara mana pun, dalam kesempatan pada era apa pun," kata Yudhoyono, di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa. 

"Karena itu, cegah tindakan-tindakan yang bisa menimbulkan kecurigaan dan tuduhan tidak perlu apalagi kalau lantas menimbulkan fitnah. Mari kita selamatkan negara kita tidak menjadi lautan fitnah," kata dia. 

Yudhoyono nyatakan itu dalam rapat koordinasi pemantapan Pemilu Presiden 2014.

Rapat koordinasi itu diikuti para pemangku kepentingan dalam Pemilu Presiden 2014. Mereka adalah para gubernur, bupati dan walikota, panglima Kodam, kepala Polda, dan pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Juga petinggi di lingkungan Markas Besar TNI, Kejaksaan Agung, Markas Besar Kepolisian Indonesia, komisioner Komisi Pemilihan Umum, dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia, serta institusi terkait.

Yudhoyono mengatakan, fitnah itu musuh bagi semua agama. "Fitnah lebih kejam dari pembunuhan," katanya.

Pada Pemilu 2004, Yudhoyono yang saat itu menjadi "motor" dan "pendiri" Partai Demokrat juga diposisikan sebagai "korban" kampanye negatif. Istilah black campaign belum dikenal umum saat itu dan pemakaian jejaring sosial belum sederas sekarang. 

Dia mengatakan kampanye negatif pasti terjadi di negara manapun, dalam pemilu apapun, tapi kampanye negatif alias kampanye hitam, atau fitnah, jangan dilakukan.

"Masyarakat belum tentu tahu itu fitnah atau black campaign, barangkali ada yang percaya seolah-olah itu benar, kalau itu kita lakukan berarti kita berdosa, kita bersalah karena saudara kita mendapatkan info yang tidak pernah ada kebenarannya," katanya.

Dia dalam kesempatan itu juga mengingatkan kepada media massa tetap akurat, konstruktif, adil dan berimbang dalam pemberitaan. "Mudah diucapkan, tapi tidak mudah dilakukan oleh teman-teman pers dan pemilik media," kata dia. 

Dia mengajak media massa turut menyukseskan Pemilu Presiden 2014, seperti yang pernah dilakukan dalam pemilu-pemilu sebelumnya.