Jakarta (Antara Babel) - Masa kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang telah berlangsung sejak 4 Juni lalu dan akan berakhir 5 Juli mendatang berlangsung meriah. Rakyat di berbagai daerah menyambut dan mengelu-elukan masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo, yang datang menemui mereka.
Rencana program, janji, dan komitmen masing-masing pasangan itu bila terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada hari pencoblosan 9 Juli 2014, telah ditebar.
Intinya masing-masing pasangan menawarkan perbaikan hidup rakyat di segala bidang demi kemajuan dan kejayaan bangsa dalam pemerintahan selama lima tahun mendatang.
Bagaimana efektivitas isi visi dan misi para calon pemimpin bangsa itu?
Ekonom dari Universitas Indonesia Ninasapti Triaswati menilai belum ada calon presiden yang berani mengangkat wacana pengurangan atau penghapusan subsidi dalam visi dan misi yang mereka sampaikan. "Yang secara langsung bicara akan mengurangi atau menghilangkan subsidi untuk menghemat pengeluaran negara sejauh ini tidak ada namun mereka memiliki visi diversifikasi energi supaya konsumsi dan beban subsidi berkurang," kata alumni Doktoral dari Universitas Illinois, AS itu.
Berkas visi dan misi yang diserahkan Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla ke Komisi Pemilihan Umum tidak ada yang menyusun cetak biru penghapusan atau pengurangan subsidi harga BBM.
Menyangkut kebijakan energi, Prabowo-Hatta, antara lain, memaparkan bakal membangun pembangkit listrik panas bumi dan air berkapasitas 10.000 MW sedangkan Joko Widodo-Jusuf Kalla berjanji merevisi UU Minyak dan Gas Bumi selain memanfaatkan energi terbarukan.
Bisa jadi karena masih dalam masa kampanye yang ingin merebut sebanyak-banyaknya simpati dan dukungan rakyat, isu pengurangan atau penghapusan subsidi tidak akan menguntungkan pasangan capres dan cawapres sehingga tidak ada yang berani mengungkapkan wacana itu.
Padahal besaran beban subsidi pemerintah masih menggelayuti meskipun rapat Panitia Kerja Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah pada Jumat (13/6) malam sepakat menurunkan pagu belanja subsidi bahan bakar minyak dalam draf RAPBN-P 2014 dari sebelumnya Rp285 triliun menjadi Rp246,49 triliun sehingga pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI telah menghemat belanja subsidi BBM 2014 sebanyak Rp38,49 triliun.
Selain itu, rapat Panja juga menyepakati belanja subsidi listrik Rp103,8 triliun, atau ada penghematan Rp3 triliun dari pagu awal RAPBN-P 2014 sebesar Rp107,1 triliun.
Ninasapti juga menilai implementasi diversifikasi energi dari bahan bakar minyak ke gas, dalam visi dan misi pasangan capres dan cawapres masih kurang tajam karena tidak ada yang mencantumkan kerangka waktu yang jelas kapan melaksanakan diversifikasi energi itu dan dukungan infrastruktur yang memadai.
"Seharusnya dijabarkan tahun pertama membangun kilang dan stasiun pengisian bahan bakar gas, tahun kedua kendaraan pribadi mulai menggunakan gas dan seterusnya," kata Ninasapti yang pernah menjadi konsultan Bank Dunia itu.
Lalu bagaimana efektivitas visi dan misi pasangan capres dan cawapres untuk masalah lingkungan? Organisasi lingkungan Greenpeace Indonesia menilai para calon belum memprioritaskan perlindungan lingkungan secara maksimal dalam agenda politik mereka.
"Komitmen dan program dalam visi misi keduanya tampak masih sangat mengandalkan eksploitasi sumber daya alam untuk menopang pertumbuhan ekonomi tanpa mendorong prinsip-prinsip keberlanjutan dan keadilan lingkungan dalam startegi pembangunan nasional," kata Kepala Greenpeace Indonesia Longgena Ginting.
Dalam dokumen visi misi pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla menjadikan kedaulatan energi dalam salah satu skala prioritas. Longgena menilai kedaulatan energi yang dicanangkan bertentangan dengan rencana lain untuk meningkatkan sumber energi yang berasal dari fosil seperti batu bara, minyak bumi ataupun gas alam. Sumber energi fosil suatu saat akan menjadi langka dan habis, sehingga harus mencari jalan keluar lain untuk beralih pada sumber energi yang terbarukan.
"Kami lihat ada semangat perlindungan lingkungan namun kami rasa belum mencukupi pemulihan lingkungan hidup yang sekarang sudah sampai tahap krisis. Yang kita butuh perlindungan penuh. Kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup sudah ada dalam tahap kritis yang membutuhkan pemulihan segera," ujar Longgena.
Greenpeace menantang pemerintah baru untuk menetapkan target setidkanya 40 persen energi terbarukan pada tahun 2030 karena eksploitasi SDA yang berlebihan dan merusak, lanjutnya, merupakan salah satu persoalan utama yang menghambat kemajuan ekonomi.
Sementara itu konsep dan visi pendidikan yang ditawarkan pasangan capres dan cawapres biasa-biasa saja karena belum mengacu pada delapan standar pendidikan nasional, kata Ketua Dewan Pendidikan Kota Medan Matsuhito Solin.
Kedelapan standar itu adalah kompetensi kelulusan, isi kurikulum, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, manajemen dan pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian hasil pendidikan. "Kalau delapan standar itu yang dipenuhi, pendidikan kita akan baik," kata dosen pascasarjana Universitas Negeri Medan itu.
Menurut Solin konsep pendidikan karakter bangsa dari Prabowo Subianto dan revolusi mental dari Joko Widodo bukan hal baru dalam dunia pendidikan nasional.
Konsep yang ditawarkan juga masih menyentuh bagian permukaan saja, belum disertai dengan kebijakan teknis yang diserta target pencapaianSebaiknya pasangan capres dan cawapres dapat menyiapkan program yang langsung berkaitan dengan delapan standar pendidikan dengan tolak ukur dan target pencapaian.
Bahkan bagi dosen berprestasi dari Universitas Nusa Cendana, Kupang, Karolus Kopong Medan, sejumlah item yang menjadi visi dan misi pasangan capres dan cawapres, sebagaimana yang disampaikan dalam debat pada 9 Juni 2014 bertema "Pembangunan Demokrasi, Pemerintahan yang Bersih, dan Kepastian Hukum", masih sebatas retorika karena fakta di lapangan justru bertolak belakang.
Alumni Doktoral dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, itu dari penyampaikan visi dan misi itu merupakan salah satu cara untuk memberi pendidikan politik bagi masyarakat umum terutama pemilih untuk mencermati sejauh mana calon pemimpinnya jika nantinya terpilih pada 9 Juli mendatang dan tekad untuk menegakkan pemerintahan yang bersih dan memberikan kepastian hukum tanpa pandang bulu, suku dan agama.
Masih Sederhana
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memandang program pemberantasan korupsi yang ditawarkan pasangan capres dan cawapres masih sederhana dan perlu dielaborasi lebih lanjut. "Saya sudah baca. Analisa program yang dirumuskan dalam visi-misi masih sederhana. Saya tahu mereka punya tim untuk mengelaborasi itu maka masukan kami bisa jadi rujukan," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.
KPK memiliki pandangan positif atas komitmen pasangan capres dan cawapres itu. "Kita harus punya pandangan positif bahwa mereka ingin melakukan sesuatu, dan itu dirumuskan dalam visi dan misi, meski tak cukup komprehensif. Makanya KPK menjadi partner, memberikan masukan gagasan," kata Bambang.
Pada acara deklarasi Pemilu Berintegritas yang diselenggarakan KPU beberapa waktu lalu, Bambang yang hadir dalam kesempatan itu memberikan sebuah buku berisi delapan gagasan pemberantasan korupsi. Buku itu bisa menjadi masukan untuk mengelaborasi visi dan misi pemberantasan korupsi ketika akan dijadikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).
Sementara itu visi dan misi pasangan capres dan cawapres secara umum mendapat dukungan publik, termasuk soal progam ketahanan pangan.
Dosen pertanian dari Universitas Nusa Cendana Kupang Rafael Leta Levis mendukung langkah pasangan capres dan cawapres yang mencantumkan ketahanan pangan dalam visi dan misi mereka. "Ketahanan pangan merupakan program penting karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan pokok rakyat yang sebagian besar adalah petani," katanya.
Apa artinya ingin menjadikan Indonesia sebagai "Macan Asia" dalam hal pertumbuhan dan perkembangan ekonomi tetapi rakyatnya miskin dan kelaparan. Prabowo menyatakan akan memperkuat sektor pangan melalui penerapan teknologi pertanian guna meningkatkan produktivitas hasil pertanian, terutama komoditas pangan pokok. "Kesadaran yang harus kita bangun adalah bagaimana upaya kita memperkuat sektor pertanian. Sektor lain juga penting sebagai penyeimbang, namun landasannya harus tetap pada sektor pertanian," katanya. Menurut Prabowo, percuma Indonesia punya banyak kota besar, senjata hebat dan alutsista negara yang hebat, jika tidak ada beras dan kebutuhan pangan di ransel tentara.
Sementara Joko Widodo menargetkan pembangunan 25 bendungan untuk memperbaiki irigasi pertanian sebagai salah satu upaya mendongkrak produksi pertanian berbasis kerakyatan. Joko Widodo mengatakan perbaikan irigasi dan pembangunan bendungan merupakan komitmen dirinya untuk pembangunan infrastruktur pertanian sebagai penunjang peningkatan produksi.
Menurut Leta Rafael Levis, gagasan kedua capres itu sangat cemerlang dan didasarkan pada fakta bahwa sekitar 70 persen lebih penduduk di Tanah Air berprofesi sebagai petani, apakah petani lahan kering,lahan basah, peternak dan lainnya.
Dalam konteks lokal di Nusa Tenggara Timur, misalnya, menurut Leta Levis masalah pangan terus berulang-tahun dari waktu ke waktu seakan tidak pernah sepi dari pemberitaan media menjelang musim tanam atau pascapenanaman komoditi jagung untuk pertaniah lahan kering.
Masalah krusialnya, kekurangan pangan telah berdampak luas hingga menjadi kerawanan pangan bahkan ancaman kelaparan terhadap sekitar 4,7 juta jiwa yang mendiami daerah berbasiskan pulau-pulau itu.
Ketua Penyuluh Pertanian NTT itu mengatakan berbagai strategi dan solusi yang diberikan pemerintah pusat dan daerah terhadap masalah pangan di daerah itu tidak terlalu banyak memberi pertolongan, karena hanya sebatas memberi bantuan yang sifatnya untuk tanggap darurat dan atau "mengobati", tetapi bukan seperti mencegah agar masalah tersebut tidak terulang kembali pada waktu-waktu mendatang.
Isi visi dan misi pasangan capres dan cawapres bisa jadi belum merupakan konsep yang sempurna atau komprehensif tetapi dengan berbagai masukan dari publik dapat menjadikan program tersebut lebih lengkap dan bisa diimplementasikan bila mereka terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2014-2019. Bagaimanapun keterlibatan rakyat atau wakil rakyat dalam mengawal program pemerintah yang akan berjalan ke depan merupakan keniscayaan.
