"Kalau memang sudah keinginan masyarakat, silakan KIP masuk tetapi memang tujuan utamanya adalah untuk mengeruk alur pelabuhan sedangkan timah hasil pengerukan hanya sebagai ikutan saja atau nilai tambah,"Koba (Antara Babel) - Ketua DPRD Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Adet Mastur mendukung kapal isap produksi (KIP) masuk ke wilayah laut Desa Tanjung Gunung jika bermanfaat bagi daerah dan masyarakat.
"Kalau memang sudah keinginan masyarakat, silakan KIP masuk tetapi memang tujuan utamanya adalah untuk mengeruk alur pelabuhan sedangkan timah hasil pengerukan hanya sebagai ikutan saja atau nilai tambah," katanya di Koba, Rabu.
Hal itu dikemukakannya menyikapi keinginan masyarakat Desa Tanjung Gunung untuk mengizinkan KIP milik PT Timah masuk ke Tanjung Gunung untuk mengeruk alur pelabuhan dalam upaya membangun dermaga perahu nelayan, sekaligus mengambil bijih timah dari hasil pengerukan itu.
"Memang di sebagian wilayah ada masyarakat yang menolak KIP masuk, maka saya bingung terhadap warga Tanjung Gunung malah membolehkan KIP masuk," ujarnya.
Namun katanya tidak menjadi masalah sepanjang tidak berdampak terhadap lingkungan dan masyarakat setempat sudah menyetujuinya.
"Terkait anggaran untuk pengerukan dermaga dan pembangunan dermaga perahu nelayan memang belum dianggarkan dalam APBD, kalau ada kerja sama dengan PT Timah maka itu lebih bagus," katanya.
Kendati demikian, Adet meminta masyarakat memikirkan lebih matang terkait memberi izin terhadap KIP beroperasi di Tanjung Gunung karena dampak lain juga harus menjadi pertimbangan.
"Misalnya terumbu karang yang ada dan kerusakan yang disebabkan, tentu ini juga harus dipikirkan dan harus dikaji dengan matang untung ruginya. Jangan sampai nanti yang boleh digali hanya 300 meter, tetapi maju terus hingga 700 meter. Makanya, pihak perusahaan harus komitmen jika ingin mewujudkan keinginan masyarakat," tambahnya.
Pihaknya akan akan segera memanggil pihak Distamben, Kantor Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan serta PT Timah untuk membahas persoalan ini.
"Pemanggilan ini untuk mengetahui lebih jelas duduk persoalannya. Misalnya siapa pemilik IUP, berapa koordinatnya dan berbagai hal lainnya karena sampai saat ini kami belum mengetahui sama sekali rencana ini," ujarnya.
Pewarta: Oleh AhmadiEditor : Aprionis
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
