Pemindahan ibu kota sebagai pemerataan stimulus ekonomi

Jakarta (ANTARA) - Pemindahan ibu kota negara yang direncanakan dari Jakarta ke Pulau Kalimantan diperkirakan menelan investasi Rp466 triliun.

Anggaran itu nantinya tidak sepenuhnya ditanggung oleh negara tetapi juga akan melibatkan banyak pihak termasuk investasi swasta, di mana investasi  dilakukan dengan pola tahun jamak (multi years).

Jumlah investasi yang cukup besar tersebut menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, merupakan bagian dari kebijakan pemerataan stimulus ekonomi.

"Sebenarnya kalau kita lihat, bikin ibu kota baru itu kira-kira Rp400-an triliun. Investasi sebesar itu tidak semua dibebankan kepada APBN. Sebagian dari pemerintah, sebagian lagi dari swasta yang nanti mengelola. Ini jadi stimulus ekonomi juga," jelas Luhut.

Studi  mendalam dan komprehensif saat ini tengah dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah serius untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta. Pembahasan pun sudah dilakukan sejak tiga tahun lalu di rapat-rapat kabinet.

Selama 1,5 tahun Bappenas melakukan kajian yang lebih detail dari sisi ekonomi, politik, lingkungan atas rencana tersebut.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong menilai bahwa pemindahan ibu kota bisa menjadi stimulan investasi yang sangat besar.

"Kalau wacananya adalah 33 miliar dolar AS atau lebih dari Rp466 triliun, tentu sebuah jumlah investasi yang sangat besar. Dari sisi upaya-upaya menggenjot investasi, saya menyambut sangat baik. (Ini) sangat positif andaikata perpindahan ibu kota benar-benar bisa dijalankan," katanya.

Menurut Tom, sapaan akrab Thomas, meski punya potensi bagus menggenjot investasi, ia berharap pemindahan ibu kota bisa dilakukan secara visioner. Artinya, ibu kota baru harus dibangun dengan mengaplikasikan lebih banyak teknologi baru seiring dengan perkembangan industri 4.0.

Di beberapa negara, angkutan kargo yang menggunakan "drone" (pesawat nirawak) semakin lazim dan banyak dijalankan. Desain ibu kota baru juga diharapkan bisa mengakomodasi lalu lintas "drone", kendaraan otonom hingga transportasi berbasis listrik.

"Hal seperti itu akan lebih baik untuk investasi dengan produktivitas tinggi. Harapan saya adalah langsung membangun infrastruktur abad 21, bukan lagi infrastruktur abad 20 atau malah abad 19," katanya.

Sektor nontradisional

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menambahkan, pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa akan menciptakan nilai tambah ekonomi pada sektor nontradisional di kawasan tersebut.

"Dengan adanya ibu kota baru di Kalimantan, maka akan muncul sektor baru di Kalimantan," kata Bambang.

Pemindahan ibu kota di Kalimantan dapat memunculkan sektor jasa baru yang akan melengkapi sektor jasa yang sudah ada di sana sebelumnya. Hal tersebut, akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian di wilayah tersebut.

Dampak ekonomi itu akan lebih maksimal jika dibarengi dengan peningkatan produktivitas, inovasi dan teknologi di provinsi yang terpilih dan sekitarnya.

Saat ini, perekonomian di Kalimantan masih bergantung pada sektor tradisional yaitu sumber daya alam berbasis tambang, hutan dan perkebunan.

Dalam kesempatan yang sama, Bambang mengatakan rencana pemindahan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa akan menambah pendapatan domestik bruto (PDB) sebesar 0,1 persen.
   
Diperkirakan jika pertumbuhan ekonomi sekitar lima persen, maka dengan adanya proyek kegiatan pembangunan ibu kota baru, akan bertambah menjadi 5,1 persen.

Angka 0,1 tersebut dianggap tidak tergolong kecil karena PDB Indonesia saat ini sekitar Rp15 ribu triliun, sehingga dampak langsung diperkirakan adalah sebesar Rp15 triliun akibat adanya pemindahan ibu kota.

Bambang juga berpendapat, perpindahan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa akan mendorong perdagangan antarwilayah di Tanah Air.

"Ini merupakan salah satu dampak positif pemindahan ibu kota, tentunya mendongkrak pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah," katanya.

Perdagangan antarwilayah tersebut, tidak hanya antara Jakarta dan Pulau Jawa atau daerah lain, tapi juga mendorong perdagangan ke seluruh provinsi.

Berdasarkan hitungan Bappenas, lebih dari 50 persen wilayah Indonesia akan merasakan peningkatan arus perdagangan jika ibu kota jadi dipindahkan ke provinsi yang memiliki konektivias baik dengan provinsi lain.

Selain itu, pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa akan mendorong pertumbuhan investasi di provinsi ibu kota yang baru beserta provinsi sekitarnya, terutama berdampak pada investasi di bidang jasa.

Contoh negara lain

Sebagai contoh, studi yang dilakukan pada 2015 tentang dampak pemindahan Ibu Kota Brasil dari Rio De Janeiro ke Brasilia.

Berdasarkan hasil studi tersebut, pemindahan Ibu Kota Brasil tidak menimbulkan kerugian ekonomi pada ibu kota sebelumnya.

Sementara, kota baru Brasilia mengalami dampak positif yang signifikan yaitu di 10 tahun pertama pascapemindahan ibu kota pertumbuhan penduduk per tahun 14,14 persen.

Kemudian, efek penciptaan lapangan kerja sebesar 1,7 persen. Artinya 1,7 persen pekerjaan swasta tercipta dari sekian penambahan pekerjaan di sektor publik.

Berdasarkan studi tersebut, pemerintah menyimpulkan perkiraan hitungan output multiplier dari pemindahan ibu kota baru terhadap perekonomian nasional sebesar 2,3 persen.

Duta Besar Brazil untuk Indonesia Rubem Barbosa mengatakan, pemerintah membutuhkan waktu lima tahun untuk membangun infrastruktur dasar saat pemindahan ibu kota dari Rio de Janeiro ke Brasilia.

Menurut Rubem, tantangan yang dihadapi pemerintah Brazil dalam lima tahun pertama pembangunan ibu kota baru di Brasilia adalah harus membangun dari nol dan tidak ada penghuninya.

Pemerintah harus memindahkan penduduk selain membangun infrastruktur awal. Penduduk awal di sana adalah para pegawai pemerintahan dan pekerja yang turut membangun Kota Brasilia.

"Pembangunan ibu kota Brasilia dibangun dari tahun 1956 hingga tahun 1961 di era pemerintahan Presiden Juscelino Kubitschek," katanya.

Tantangan lain, biaya pembangunan yang terus membengkak membuat inflasi, sehingga memicu kenaikan harga. Meski begitu, pembangunan kota baru tetap merupakan peluang bagi banyak orang untuk mencari solusi kehidupan yang lebih baik.

Ia menjelaskan bahwa ide utama membangun Brasilia sebagai ibu kota negara baru didasari atas perkembangan Rio de Janeiro yang terlalu cepat, sehingga tidak bisa mengakomodasi pemerintahan lagi.

Selain itu, menjadi kewajiban pemerintah untuk pemerataan populasi dalam kaitannya dengan memaksimalkan wilayah yang dimiliki negara.

"Berbeda dengan Indonesia, waktu itu kami harus membangun Brasilia dari awal, sekitar 1.200 km dari Rio, di mana tidak ada apa-apa di sana pada waktu itu, tidak ada jalan, tidak ada rel kereta, benar-benar operasi besar-besaran yang membutuhkan waktu sekitar 3,5 tahun. Awalnya untuk mengakomodasi 1 juta penduduk, tapi sekarang sudah 3,3 juta penduduk," katanya.

Fasilitas nelayan

Sebagai negara kepulauan, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati mengingatkan bahwa pemindahan ibu kota ke lokasi baru di luar pulau Jawa juga harus menyiapkan fasilitas yang memadai bagi kalangan nelayan tradisional yang tinggal di sekitar ibu kota baru tersebut.

"Jika nanti kita pindah ibu kota, negara harus siapkan betul fasilitas perahu dan alat tangkap bagi nelayan," kata Susan Herawati.

Selain itu, ujar dia, pemerintah juga harus memahami betul-betul karakteristik nelayan dan kondisi geografis yang mempengaruhi kehidupan nelayan di sekitar ibu kota baru karena situasi laut menentukan perahu dan jenis tangkapannya.

Susan berpandangan bahwa bila berbagai fasilitas bagi nelayan itu tidak disiapkan dengan betul, maka kinerja sektor perikanan nasional ke depannya juga tidak akan maksimal.

Sekjen Kiara juga berpendapat bahwa akses yang memadai ke kawasan laut ke ibu kota baru adalah hal yang sangat penting. "Kalau ibu kota di pesisir itu artinya pembangunan akan masif dilakukan di pesisir," katanya.

Sebelumnya, Indonesia for Global Justice (IGJ) juga menyatakan bila pemindahan ibu kota dari Jakarta juga akan mendorong pergeseran aktivitas ekonomi ke lokasi baru tempat bakal dibangunnya ibu kota baru oleh pemerintah tersebut, yang kemungkinan besar adalah di Kalimantan.

"Sebenarnya efek itu terjadi karena adanya kebutuhan pasar baru di wilayah tersebut. Perpindahan penduduk misalnya, tentu akan mendorong pergeseran pasar juga ke wilayah tersebut," kata Direktur Eksekutif IGJ, Rachmi Hertanti.

Apalagi, kebutuhan untuk pembangunan infrastruktur dan properti juga akan meningkatkan konsumsi di wilayah ibu kota baru sehingga pemerintah juga harus benar-benar mempersiapkannya.

Dengan perencanaan yang apik dan contoh kesuksesan dari negara lain, diharapkan Ibu Kota baru juga akan mewujudkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan di bumi Indonesia.