Pangkalpinang (ANTARA) - Wakil Gubernur (Wagub) Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Abdul Fatah, bersama Kepala BKKBN Pusat, Hasto Wardoyo, menjadi narasumber talkshow di stasiun TVRI Babel, dengan tema "Grand Desain Pembangunan dan Peluang Serta Tantangan Bonus Demografi Indonesia".
Dalam diksusi dan tanya jawab talkshow tersebut, Wagub Abdul Fatah menjelaskan bonus demografi jika dilihat secara nasional bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi patokan Pemprov Babel, akan dimulai pada 2020 sampai dengan 2035.
Selain itu, Pemprov Babel juga melihat di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk melihat bagaimana acaranya menghadapi bonus demografi.
"Pemprov Babel dalam menghadapi bonus demografi adalah dengan cara membangun dan meningkatkan kulitas dari pada Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Provinsi Babel," kata Abdul Fatah.
Provinsi Babel akan terus melihat perkembangan di negara–negara Asia, misalnya negara China, yang berhasil mendorong industri rumahan, begitu juga dengan Korea yang membuat komponen-komponen HP.
"Kita juga melihat di negara Jepang yang memberdayakan SDM nya untuk menjadi SDM yang betul-betul produktif dan optimal, sehingga tercatat sebagai negara terkecil pengangguran," ujarnya.
Sementara itu, Kepala BKKBN Pusat, Hasto Wardoyo menjelaskan, negara-negara yang telah melewati bonus demografi tidak serta merta langsung terwujud begitu saja, akan tetapi harus ada wujud nyata atau suatu upaya.
Oleh sebab itu, di negara Indonesia harus bisa melihat usia produktif, sehingga menjadi peluang untuk bisa memproduksi banyak barang.
"Melihat usia produktif dan usia konsumtif, mari kita kuasai pasar kita. Kalau Babel saya yakin bisa, karena dipimpin oleh orang-orang yang berpengalaman," ujarnya.
Ia menambahkan, bonus demografi dimulai dari tahun 2010, d bui daerah Jawa sudah mulai, dan secara nasional juga sudah masuk. Sehingga di tahun 2020 dan 2025, serta tahun 2030 mencapai titik puncaknya, setelah itu akan dilanjutkan secara terus menerus.
"Di daerah Jawa sudah, kemudian nanti di Bali dam DIY. Di daerah Jawa tinggal mempertahankan TPR 2,1, kemudian lebih fokus menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kualitas lapangan pekerjaan, dan SDM nya," ujarnya.
Upaya untuk melakukan bonus demografi adalah kebijakan kependudukannya harus sesuai dengan kabupaten atau provinsinya. Oleh sebab itu, diperlukan grand desain pembangunan dan kependudukan, dengan menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada di daerah tersebut.
"KB dan program-program KB merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan SDM, diantaranya meningkatkan derajat kesehatan bangsa," ujarnya.
